Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Rapat Koordinasi Pengembangan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas new

    Dalam rangka pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PPN/Bappenas saat ini Biro Hukum sedang melakukan pengembangan terhadap website JDIH sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan JDIH erat kaitannya dengan persiapan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di internal Kementerian PPN/Bappenas.

    Berdasarkan hal tersebut bertempat di Hotel Morrissey, Jakarta, Selasa pagi pukul 09.00 WIB (17/9/2019), Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat koordinasi guna membahas pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Yasmon, M.L.S. sebagai narasumber, perwakilan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, perwakilan Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, perwakilan Direktorat Aparatur Negaradan seluruh staf pegawai Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

    Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Rita Erawati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah menghadiri dan mengikuti rapat koordinasi. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan rapat ini adalah memperoleh masukan, saran, dan perbaikan dari BPHN selaku pembina JDIH Nasional terkait website JDIH sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2012; dan menjaring masukan, saran, dan kritik dari pemangku kepentingan (stakeholdes) dari internal Kementerian PPN/Bappenas selalu pengguna JDIH.

    Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Yasmon, M.L.S., menyampaikan bahwa tujuan JDIHN adalah:
    1. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
    2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
    3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antar pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
    4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
     
    Selanjutnya, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa hasil evaluasi SPBE Tahun 2018 Kebijakan internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah new

Bertempat di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu pagi pukul 09.30 WIB (21/8/2019), Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas risiko hukum... baca lengkap

Redaksi JDIH BAPPENAS
<< ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Implementasi Satu Data Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah) new

    paparan dengan tema "Implementasi Satu Data Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah)", disampaikan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi dan Implementasi Pemerintah Berbasis Elektronik Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 31 Juli -  1 Agustus 2019, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M

     

    Outline dalam paparan tersebut, yaitu:

     

    1. Pengantar Satu Data Indonesia;
    2. Peta Tugas bappenas dalam SDI;
    3. Keterkaitan SDI dengan Regulasi terkait;
    4. SDI dan Data Informasi Daerah;
    5. Beberapa Rekomendasi. 

     

    ...

    By: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M

  • Regulasi Perencanaan dan Penganggaran

    Paparan dengan tema "Regulasi Perencanaan dan Penganggaran" disampaikan pada Diklat Project Appraisal Valuation (PAV) 2, tanggal 13 Agustustus 2019, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M.

     

    Outline dalam paparan baca lengkap