Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2014 download
Berita TerbaruALL POSTS
  • Penyiapan Awal Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas new

    Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional, yang dimaksud Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta mempunyai merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. 

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas merupakan anggota JDIHN dan telah mempunyai website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan website Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas dengan alamat http://birohukum.bappenas.go.id. Meskipun sudah memiliki website sebagai sarana untuk menyampaikan informasi hukum, standar pengelolaannya belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah pembentukan keanggotaan tim pembina dan tim teknis pengelola JDIH, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengadakan “Koordinasi Penyiapan Awal Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas” yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Juni 2014, di Jakarta. Narasumber kegiatan tersebut adalah Drs. Buddy Wihardja, M.Si (Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN), Anita Yuliana Sibuea, SH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan mahkamah Agung), dan Sarno, SH (Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum Mahkamah Agung).

    Hasil dari rapat tersebut telah diperoleh gambaran awal kelembagaan Jaringan Dokumentasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain :

     a.  Struktur Organisasi pengelolaan JDIH Bappenas yang terdiri dari : Tim Pengarah dan Tim pelaksana;

     b.   Tugas dan tanggung jawab pengelolaan JDIH;

     c.    Tata kelola organisasi;

     d.   Konsep rencana kerja JDIH kementerian PPN/bappenas;

    Pengelolaan JDIH yang sesuai dari amanat Peraturan Presiden No. 33/2012 tersebut diharapkabn dapat diimplementasikan pada Tahun 2015.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    Beberapa bulan terakhir ini rakyat Indonesia sedang merasakan geliat pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu legislatif maupun  Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun hingar bingar pesta demokrasi sedang mengemuka diseluruh ruang masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses pemilihan pemimpin nasional tersebut adalah bagian dari pendekatan perencanaan baca lengkap

  • PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH: Evaluasi Terhadap Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan RKP Di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan cita-cita bersama yang  harus diwujudkan. Pewujudan cita-cita bernegara tersebut dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang komperensif dan integratif. Perencanaan pembangunan yang mampu  me baca lengkap

  • Aspek Hukum Logo Instansi Pemerintah "Tinjauan Hukum Hak Cipta dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

    Sepanjang sejarah kebudayaan, simbol telah menyertai kehidupan manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Identitas makhluk simbolik melekat bersamaan dengan kedudukan manusia sebagai mahkluk budaya. Manusia menggunakan simbol sebagai media penyampai pesan yang ditujukan kepada pihak dan menuangkan ekspresi dari pengalaman mendalam yang diperolehnya.

     

    Pendahuluan

    Masyarakat kebudayaan lama menggunakan gam baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran new

    Paparan dengan Judul "Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran", disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Bappenas, pada hari Selasa, 25 Februari 2014 di Bappenas.

     

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;

    2. URGENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEGIATAN DAN ANGGARAN;

    3. BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEGIATAN DAN ANGGARAN;

    4. ISU-ISU PENTING SEPUTAR KEGIATAN DAN ANGGARAN;

    5. TIPS DAN REKOMENDASI.

     

    By: Kepala Biro Hukum Bappenas

  • Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Dokumen Perencanaan

    Paparan dengan Judul "Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Dokumen Perencanaan", disampaikan oleh Mohamad Iksan Maolana, SH (Staf Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan), pada hari Senin, 25 November 2013 di Hotel Cemara - baca lengkap