Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2016 download
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS new

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di Kementerian PPN/Bappenas menjadi pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan dan SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dengan mengundang beberapa unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, Biro Hukum mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun  2016 yang bertujuan untuk mendorong unit kerja untuk memiliki tatalaksana dan standar baku penyelenggaraan administrasi pemerintah dapa setiap tugas dan fungsinya sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut.  

    Dari pertemuan ini diharapkan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas mulai menyusun SOP AP sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 1 Tahun 2016.

  • Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 new

    Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagi kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan baca lengkap

    Rapat Pembahasan Penanganan Potensi Kerugian Negara new

    Pada tanggal 27 April 2016, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan mengundang beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Bappenas serta Pemerintah Daerah Provinsi untuk membahas perihal Penanganan Potensi  Kerugian baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Oleh: Reghi Perdana, SH, LLM
     

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua baca lengkap

  • Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Oleh: Hendra Wahanu P

     

    Secara sederhana trust funds bdapat dibagi menjadi dua kategori yaitu private dan public trust. Private trust adalah hubungan hukum pemberian keperc baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR new

    Paparan dengan judul "KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR", disampaikan oleh  Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan),disampaikan pada QRA "Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir, tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta.

    Materi Bahasan:

    •     Landasan Fikir;
    •     Peta Regulasi Pengembangan PLTN;
    •     Analisia Regulasi Pengembangan PLTN;
    •     Kondisi Masyarakat.

    By: Reghi Perdana, SH, LLM

  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap