Template SK TA 2017 download | Paparan Narsumber Sosialisasi SK 2017download
paparan Narasumber: Sosialisasi Program Penyusunan PP Perpres Permen PPN download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2016 download
Aplikasi JDIH (Internal)
Berita TerbaruALL POSTS
  • Rapat Pembahasan Penerima Hibah Barang Milik Negara pada Program Compact dari MCC new

    Millenium Challange Account – Indonesia (MCA-I) sebagai pengelola hibah compact yang dikelola oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat yang bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, Saat ini MCA-I sedang mengerjakan beberapa program hibah dari MCC, salah satu yang dalam pembahasan yaitu Jendela Hibah 3A: Pengembangan Energi Terbarukan untuk Komunitas dan Jendela Hibah 3B: Pembiayaan Bersama untuk Proyek Energi Terbarukan.

    Pada hari Kamis, 19 Januari 2017, MCA-I bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan rapat untuk membahas  penerimaan hibah BMN melalui Program Compact MCC. Dalam rapat tersebut, dibahas skema jendela hibah 3A dengan output lembaga pengelola akan memiliki aset dan bertanggung jawab atas operasional dan perawatan pembangkit dan jaringan distribusi dan skema keberlanjutan pasca compact yang akan selesai pada April 2018, serta membahas jendela hibah 3B terkait mekanisme benefit sharing dan skema berkelanjutan pasca compact.

    Tindak lanjut dari rapat ini yaitu Kementerian Keuangan akan melakukan kajian terhadap hasil rapat tersebut.

  • Indonesian Development Trust Fund new

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with... baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Project Closure Plan

    oleh: Hendra Wahanu P, SH, MH, LL.M

     

    Saat ini, MCA-Indonesia sedang menggodog rencana penyelesaian program hibah Compact. Hal ini menarik karena penutupan sebuah hibah luar negeri dari donor kepada negara penerima, setidaknya mengandung dua hal, yaitu pertama kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hibah terutama menyangkut aset-aset hibah; kedua bagaimana langkah tindak lanjut program yang didanai hibah setelah terjadi serah terima... baca lengkap

  • Addressing Immature Democracy in Indonesia: Adhere the Rule of Law

     by: Adi Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Compared to the previous New Order regime, Indonesia has been improving democracy to the extent that freedom of assembly, freedom of expression, and majority rule are more acceptable in determining public interests. Democracy has been supported by the constitution of Republic of Indonesia that clearly stated “Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the constitution.”

     

    baca lengkap

  • Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

     oleh A. Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Sejak 17 Oktober 2014, Indonesia sudah semakin berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi pemerintahan di... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS

    Paparan dengan judul "NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS", disampaikan oleh Reghi Perdana, SH, LLM (Ministry of National Development Planning), disampaikan pada International Conference on Corporate - Human Rights Due Diligence, tanggal 1 November 2016 di baca lengkap