paparan Narasumber: FGD Kekuatan Mengikat Peraturan Pejabat Eselon I download
Prosedun Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden mengenai Pengaturan Kelembagaan download
Artikel: Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development detail
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • Indonesian Development Trust Fund new

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with Mari Suzuki, Executive Secretary of Asian Community 21 Trust Japan (24/8).

    Asian Community Center 21 (ACC21) is a non-profit and non-partisan Japanese NGO which aims to help empower those people suffering from poverty in the Asia region. Currently, ACC21 is conducting a study on the feasibility of cooperation between Japanese companies and NGO’s using the trust system in Indonesia. Biro Hukum Bappenas is selected as one of the expert for the study because of their expertise in the establishment of development trust funds in Indonesia.

    Hendra W. Prabandani’s paper Indonesian Development Trust Funds: Key Features and the Recent Development was previously published by International Law and Practice Section of North Carolina Bar Association USA in 2015. This paper brought the Executive Secretary of ACC21 came to Jakarta in order to discuss the possibility to create a charitable Trust in Indonesia (luthfi/JDIH).

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Memberdayakan Mediasi: Musyawarah untuk Mufakat

    Oleh A. H. Yudanto, SH, MH, BKP


    Litigasi – cara penyelesaian sengketa melalui putusan hakim di pengadilan – memang menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa bagi sebagian banyak pihak yang datang ke pengadilan. Hanya segelintir orang yang datang ke pengadilan dengan niat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Perdamaian bak angin lalu, apabila seseorang sudah berperkara di pengadilan. Masyarakat yang datang ke pengadilan, biasanya beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat lahirnya putusan hakim yang... baca lengkap

  • Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M.

     

    Konsep trust atau trust fund telah dikenal di berbagai negara.  Eric M. Patashnik dalam bukunya Putting Trust in the US Budget:... baca lengkap

  • Unsur dan Prinsip Utama dalam Trust Fund

      oleh: Hendra Wahanu Pabandani, SH, MH, LLM

     

    Pengelolaan pendanaan pembangunan melalui Trust Fund (TF) telah berkembang sangat pesat selama tig dekade terkahir. Pada 2013 saja World Bank mengelola lebih dari 1000 TF yang dananya bersal dari 250 donor, sedangkan UNDP Multi Donor Trust Fund Office mengelola sekitar 30. Lalu, model pengelolaan TF secara nasional juga tlah diterapkan berbagai negara seperti Brazil, Afganistan, Uganda dan... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Kebijakan Lembaga Non Struktural new

    Paparan dengan Judul  "Kebijakan Lembaga Non Struktural" disampaiakn oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN & RB, tanggal 18 Juli di Jakarta.

     Materi Bahan:

    1. Susunan Organisasi Pemerintah Pusat;

    2. Pembentukan LNS;

    3. Posisi LNS dalam Sistem Penyelenggaraan Negara;

    4. Karakteristik Kelembagaan LNS;

    5. Pola Sekretariat LNS;

    6. Dasar Hukum Pembentukan LNS.

    ...

    By: Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

  • KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

    Paparan dengan judul "KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR", disampaikan oleh  Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan),disampaikan pada QRA "Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir, tanggal 20 baca lengkap