Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Peningkatan Tata Kelola Perencanaan dan Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas new

    Kerja sama pembangunan nasional merupakan salah satu cara mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif melalui kolaborasi antara Pemerintah dengan instansi pemerintah lain di pusat dan daerah, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, maupun lembaga internasional. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas berusaha mewujudkan hal tersebut yakni bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 di Kota Bukittinggi (Sumatera Barat).

     

    Adapun tujuan dari kegiatan FGD tersebut adalah: (1) memahami proses kerja sama di bidang pembangunan dan bentuk-bentuk perikatan yang mendasarinya, (2) memperoleh pemahaman tata kelola yag baik dalam kerja sama antara pemerintah dan mitra pembangunan di daerah, (3) memetakan masalah tata kelola naskah kerja sama dan rekomendasi yang dibutuhkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan (4) memperoleh masukan terkait penyusunan SOP Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas.

     

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sukmareni, SH, MH turut hadir sekaligus membuka FGD tersebut. Dalam sambutannya beliau berharap Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam peningkatan tata kelola perencanaan dan perancangan naskah kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas.

     

    Materi FGD diawali dengan paparan oleh Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Perencana Pertama di Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas. Adapun tema dari paparan FGD tersebut adalah Peningkatan Tata Keloa Perencananaan dan Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam paparannya disampaikan “Selama ini kerja sama seperti “hukum rimba”, karena belum ada suatu aturan main yang jelas, belum terdapat SOP yang mengatur bagaimana proses perencanaan dan perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian Bappenas. Akibatnya sering terjadi naskah kerja sama yang diajukan dengan terburu-buru dengan proses yang singkat, sehingga tentu menghasilkan hasil yang tidak maksimal.”

     

    Turut menjadi Narasumber dalam FGD ini adalah Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam FGD ini Dr.Wendra Yunaldi, SH, MH berpesan agar Pemerintah dapat memaknai kembali arti dari “Pelayan Rakyat” karena “Good Governance dilandasi pemikiran bahwa penyelenggara negara adalah berasal dari rakyat dan sebagai pelayan rakyat, sehingga harus dapat memberikan public service yang baik kepada rakyat, penyelenggara negara tidak boleh menganggap dirinya sebagai penguasa sehingga minta dilayani.”

     

    Selain Dr.Wendra Yunaldi, SH, MH, turut menjadi narasumber Anggun Lestari Surya Mirzon, SH, MH, ahli hukum kontrak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam paparannya disampaikan kembali arti dari sebuah kontrak (perikatan), yang tentunya jika dibuat sebuah kontrak akan mengikat para pihak karena terdapat persetujuan yang menimbulkan janji-janji. Beliau juga menyampaikan untuk menimalisir kesalahan dan persengketan dikemudian hari, menggunakan MoU sebagai perjanjian pendahuluan adalah pilihan yang tepat.

     

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan kegiatan FGD ini juga membutuhkan masukan dan pendapat dari Pemerintah Daerah, oleh sebab itu diundang Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Lima Puluh Kota yaitu Fery Chofa, SH, LL.m. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Lima Puluh Kota tersebut menyampaikan tidak ada lagi kerja sama antara Pusat dengan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, hanya terdapat dukungan program. Yang mana maksud dari PP ini adalah Indonesia Negara Kesatuan sehingga tidak diperlukannya kerja sama antara Pusat dengan Daerah. Salah satu permasalahan di daerah terhadap penyelenggaraan kerja sama adalah daerah belum mempertimbangkan kerja sama merupakah inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

     

    FGD tentang Peningkatan Tata Kelola Perencanaan dan Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas ditutup dengan sesi tanya jawab (diskusi) dengan peserta yang hadir.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Mengawal Masa Transisi Setelah Berakhirnya Program Compact

    oleh: Hendra Wahanu Prabandani
     
     
    Compact End Date atau masa berakhirnya program Compact yang jatuh pada tanggal 2 April 2018 akan menjadi pusat perhatian utama bagi setiap pihak yang pernah terlibat dalam membangun Dana Perwalian pertama yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I). Sebagaimana awal pembentukannya... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS