Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2016 download
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF new

    Saat ini, pembentukan lembaga ICCTF diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund yang telah diubah dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2014. Kedepan diharapkan ICCTF menjadi lembaga ideal sehingga dapat menjadi lembaga trust fund yang tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga dapat diakui dunia. Saat ini peraturan-peraturan yang ada masih menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan aktivitas ICCTF.

    Pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, Biro Hukum Bappenas mengikuti rapat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF, yang dipimpin oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, dengan Narasumber Ibu Riatu Qibthiyyah dan Bapak Yuri Pradana. Rapat tersebut bertujuan untuk mendapat masukan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF.

    Dari pertemuan ini diharapkan dapat tersusun Draft Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Oleh: Reghi Perdana, SH, LLM
     

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua baca lengkap

  • Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Oleh: Hendra Wahanu P

     

    Secara sederhana trust funds bdapat dibagi menjadi dua kategori yaitu private dan public trust. Private trust adalah hubungan hukum pemberian keperc baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR new

    Paparan dengan judul "KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR", disampaikan oleh  Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan),disampaikan pada QRA "Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir, tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta.

    Materi Bahasan:

    •     Landasan Fikir;
    •     Peta Regulasi Pengembangan PLTN;
    •     Analisia Regulasi Pengembangan PLTN;
    •     Kondisi Masyarakat.

    By: Reghi Perdana, SH, LLM

  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap