Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Biro Hukum Selenggarakan Workshop Legislative Drafting new

    Dalam rangka meningkatkan kualitas legislasi dan perbaikan capaian kinerja penyusunan peraturan perundnag-undangan, pada tanggal 10-12 Oktober 2019 Biro Hukum Bappenas telah menyelenggarakan workshop legislative drafting bagi staf di Kementerian PPN/Bappenas. Bertempat di Hotel Santika Depok, workshop ini diikuti oleh berbagai unit kerja yang selama ini bertindak sebagai pemrakarsa Peraturan Menteri, Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah. Workshop juga diikuti oleh perwakilan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang merupakan Lembaga Non Struktural yang berada dibawah koordinasi Bappenas.


    Pelaksanaan workshop dimulai dengan mengulas proses pembentukan peratuan perundang-undangan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Dalam kesempatan tersebut, penjelasan untuk setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh pemateri yang berkompeten yaitu Kepala Bidang Perencanaan Legislasi BPHN (Tongam R. Silaban, SH, MH), Kasubdit Sumber Daya Alam Dit.Jen Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Tuti Rianingrum, SH, MH) dan Direktur Pengundangan, Publikasi dan Penerjemahan (Unan Pribadi, SH, MH). 


    Pada tahap selanjutnya, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan dengan didampingi oleh fasilitator dari Biro Hukum Bappenas. Praktek penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi materi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, ragam bahasa peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.


    Kabag. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum, Hendra W. Prabandani, menyampaikan bahwa materi workshop di desain untuk dapat dipahami oleh para pegawai Bappenas baik yang memiliki latar belakang Sarjana Hukum atau non Sarjana Hukum. Tujuan utamanya agar para peserta memahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari aspek materiil dan aspek formil yang membutuhkan kerjasama antara Biro Hukum dan unit kerja pengusul dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, partispasi dan peran aktif dari unit kerja pengusul peraturan perundang-undangan untuk mendukung seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting.


    Peserta workshop memberikan apresiasi dan dukungannya bagi Biro Hukum atas terselenggaranya kegitan tersebut. Slah seorang peserta workshop dari Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Yustina Handayani, menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan pemahaman kepada unit kerja di Bappenas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan skill dan knowledge dalam proses penyelesainnya. Oleh karena itu, setiap unit kerja di Bappenas perlu mengetahui bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang diusulkannya tersebut diproses, dibahas dan ditetapkan.


    Kegiatan workshop legislative drafting diakhiri dengan penutupan oleh Kabag. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bappenas dan sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang hadir.

     

    Foto : view

Rapat Koordinasi Pengembangan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas new

Dalam rangka pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PPN/Bappenas saat ini Biro Hukum sedang melakukan pengembangan terhadap website JDIH sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan... baca lengkap

Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah new

Bertempat di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu pagi pukul 09.30 WIB (21/8/2019), Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas risiko hukum... baca lengkap

Redaksi JDIH BAPPENAS
<< ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Implementasi Satu Data Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah) new

    paparan dengan tema "Implementasi Satu Data Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah)", disampaikan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi dan Implementasi Pemerintah Berbasis Elektronik Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 31 Juli -  1 Agustus 2019, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M

     

    Outline dalam paparan tersebut, yaitu:

     

    1. Pengantar Satu Data Indonesia;
    2. Peta Tugas bappenas dalam SDI;
    3. Keterkaitan SDI dengan Regulasi terkait;
    4. SDI dan Data Informasi Daerah;
    5. Beberapa Rekomendasi. 

     

    ...

    By: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M

  • Regulasi Perencanaan dan Penganggaran

    Paparan dengan tema "Regulasi Perencanaan dan Penganggaran" disampaikan pada Diklat Project Appraisal Valuation (PAV) 2, tanggal 13 Agustustus 2019, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M.

     

    Outline dalam paparan baca lengkap