Paparan Narasumber Seminar Diskresi Pejabat UU administrasi Pemerintah download
Berita TerbaruALL POSTS
  • Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (SiHarka) new

    Mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membangun Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (SiHarka) berbasis web based dengan situs: https://siharka.menpan.go.id untuk mempermudah Aparatur Sipil Negara mengisi pelaporan harta kekayaan.

    Sosialisasi mengenai tata cara pengisian LHKASN melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (SiHarka) di Kementerian PPN/Bappenas yang diadakan oleh Inspektorat Utama Bappenas, dengan mengundang Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional tingkat utama dan madya, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 di Ruang Rapat SG 3 kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber yaitu Sekretaris Utama BPKP dan Asisten Deputi Kementerian PAN dan RB.

    Setelah kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat memahami dan dapat mengisi pelaporan harta kekayaan melalui SiHarka.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    Oleh Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H., BK baca lengkap

  • DANA PERWALIAN, TRUST DAN WAQAF

    DANA PERWALIAN, TRUST DAN WAQAF
    Oleh: Hendra Wahanu P

     

      Pada tanggal 10 November 2011, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Dana Perwalian yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan salah satu konsep alterna baca lengkap

  • PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    Beberapa bulan terakhir ini rakyat Indonesia sedang merasakan geliat pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu legislatif maupun  Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun hingar bingar pesta demokrasi sedang mengemuka diseluruh ruang masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses pemilihan pemimpin nasional tersebut adalah bagian dari pendekatan perencanaan baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas new

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 6 November 2014 di Jakarta.

     Materi Bahasan:

    1. Dasar Pelaksana;
    2. Tahapan Pengusulan Registrasi;
    3. Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai PHLN di Kementerian PPN/Bappenas;
    4. Mekanisme Permohonan Nomor Register;
    5. Laporan kegaitan PHLN.

    By: Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana)

  • PERENCANAAN HIBAH

    Paparan dengan judul "Perencanaan Hibah (IMPLEMENTASI PP NO. 10/2011 & PERMEN PPN NO. 4/2011)", disampaikan oleh  Dra. Tuti Riyati, MA (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap

    Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran

    Paparan dengan Judul "Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran", disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Bappenas, pada hari Selasa, 25 Februari 2014 di Bappenas.

     

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;

    2. URGENSI PERATURAN baca lengkap