Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Workshop Perbaikan Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia new

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi menggelar workshop tentang perbaikan perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia. Acara yang dikemas dalam bentuk workshop tersebut diadakan di Aula Universitas Jambi, Mendalo Barat, Kota Jambi.

     

    Pertemuan pada Kamis, 3 Mei 2018 ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) untuk mengidentifikasi permasalahan terkait mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia, (2) untuk mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan proses perencanaan regulasi di Kementerian PPN/Bappenas dan secara nasional; dan  (3)       untuk mencari solusi guna mengatasi segala permasalahan terkait mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia.

     

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Helmi hadir sekaligus membuka workshop di hadapan staf dari Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, civitas akademika di Kota Jambi, dan Pemerintah Daerah Jambi. Dalam sambutannya beliau berharap workshop ini dapat memberikan solusi terkait permasalahan perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia selama ini.

     

    Materi workshop dimulai dengan paparan Plt. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Hendra Wahanu Prabandani tentang rekonstruksi mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia. Dalam paparannya, disampaikan bahwa “permasalahan yang timbul karena terdapat beberapa mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia antara lain: (1) inkonsistensi data sehingga menimbulkan tidak sinkronnya data perencanaan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, (2) inefisiensi karena Kementerian/Lembaga melakukan beberapa kali proses pengusulan dan klarifikasi untuk satu tahapan proses perencanaan; dan (3) proses yang tidak nyambung, yang berdampak pada pemborosan resources, proses jalan sendiri dan tidak saling terhubung.”

     

    Turut menjadi narasumber dalam workshop ini adalah Prof. Dr. Jazim Hamidi Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dr. Jazim Hamidi banyak memberikan masukan terkait dengan teori dan penguatan proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

     

    Paparan terakhir disampaikan oleh Fauzi Syam, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi tentang reformasi regulasi di tingkat daerah. Beliau memberikan gagasan untuk perbaikan perencanan pembentukan Perda yang antara lain sebagai berikut: (1) mewujudkan regulasi daerah yang sederhana dan tertib melalui simplikasi regulasi, (2) mewujudkan sinergitas antara kebijakan dan regulasi melalui rekonseptualisasi tata cara pembentukan regulasi, (3) restrukturisasi kelembagaan pembentuk regulasi, dan (4) meningkatkan kualitas perancang regulasi daerah.

     

    Workshop tentang perbaikan perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi di antara peserta yang hadir.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Mengawal Masa Transisi Setelah Berakhirnya Program Compact

    oleh: Hendra Wahanu Prabandani
     
     
    Compact End Date atau masa berakhirnya program Compact yang jatuh pada tanggal 2 April 2018 akan menjadi pusat perhatian utama bagi setiap pihak yang pernah terlibat dalam membangun Dana Perwalian pertama yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I). Sebagaimana awal pembentukannya... baca lengkap

  • The Virtue and Problems of Indonesian Development Trust Funds

    by: Hendra Wahanu Prabandani

     

    Development trust funds emerged along with foreign aid itself. They emerged with the evolution of aid conditionality provided by international donors to the recipient countries. The Paris Declaration in 2005, signed by over a hundred donor agencies and recipient governments, attempted to change the nature of... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS