Template SK TA 2017 download | Paparan Narsumber Sosialisasi SK 2017download
paparan Narasumber: Sosialisasi Program Penyusunan PP Perpres Permen PPN download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2016 download
Aplikasi JDIH (Internal)
Berita TerbaruALL POSTS
  • International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation new

    Despite ASEAN countries has made various efforts, corruption remains a major problem in Southeast Asia. As we can see from the latest publication of Corruption Perception Index (2015) issued by Transparency International, the level of corruption in the ASEAN region is still high.  Eventhough Singapore and Malaysia has reached score 50 of 100 (for Malaysia) and above (85 for Singapore), the rest of ASEAN countries were still strugle to improve their anti corruption level. Thailand score 38, Indonesia 36, Philippines 35, Vietnam 31, Timor-Leste 28, Laos 25, Myanmar 22 and Cambodia 21. The number showed that corruption still becomes big problem in the most of ASEAN countries.

    In order to discuss how to tackle corruption issues among ASEAN countries, German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) at Faculty of Law Thammasat University hosted an International Conference “Tacling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation” in Bangkok Thailand 15-16 November 2016. The Speakers of the converence were representatives from Indonesia, Malaysia, Philipine, and Thailand.

    Hendra W. Prabandani (Bappenas) and Siti Juliantari Rachman (ICW) represented Indonesia to speak at the converence. Hendra W. Prabandani presented his paper on “Tackling Corruption in Indonesia: Government Efforts on Curroption Prevention and Eradication”. The converence ended with the recomendation to elaborate collaborative strategy among ASEAN countries to strengthen regional cooperation in order to eradicate and prevent corruption in Southeast Asia(luthfi/JDIH).

     

    file: download

  • Indonesian Development Trust Fund new

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with... baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

     oleh A. Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Sejak 17 Oktober 2014, Indonesia sudah semakin berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi pemerintahan di... baca lengkap

  • Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN

    oleh: Fadhel Maulana Ramadhan, S.H

     

    Setelah lebih dari 16 (enambelas) tahun akhirnya Pemerintah melakukan perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat... baca lengkap

  • Kerangka Hukum dan Organisasi Dana Perwalian Indonesia

      oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M. 

    Sejak satu dekade terakhir, Pemerintah mulai menjajagi model trust fund sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia. Proses tersebut akhirnya diformalkan dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. 

    Segera setelah diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS

    Paparan dengan judul "NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS", disampaikan oleh Reghi Perdana, SH, LLM (Ministry of National Development Planning), disampaikan pada International Conference on Corporate - Human Rights Due Diligence, tanggal 1 November 2016 di baca lengkap