Template SK Tahun 2015 download
Berita TerbaruALL POSTS
  • Bimbingan Teknis Penyusunan SK Kegiatan Tahun Anggaran 2015 new

    Melaksanakan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas mengamanatkan bahwa rancangan Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, dan Keputusan Irtama disiapkan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon  II yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian cq. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas. Setelah menerima usulan rancangan SK Kegiatan tersebut, Biro Hukum akan melakukan koordinasi dengan unit kerja pengusul. Dalam pelaksanaan penyusunan SK Kegiatan, masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan, baik dalam pelaksanaan kegiatan, struktur dan susunan keanggotaan Tim, format SK Kegiatan, dan juga keterkaitan dengan anggaran.

    Untuk itu, pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014 di Jakarta, Biro Hukum mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan SK Kegiatan. Keiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada peserta mengenai format SK Kegiatan dan proses pengajuan, informasi kebijakan anggaran TA 2015 serta kesesuaian SK dengan RKA-KL serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan SK Kegiatan. Narasumber pada kegiatan yaitu Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan) dan Anantyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc (Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran), yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh PPK yang ada di Kementerian PPN/Bappenas.

    Dari pertemuan ini diharapkan peserta dapat menyusun SK Kegiatan TA 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

     

    Download Paparan Narasumber dan Template SK Kegiatan TA 2015:

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    Beberapa bulan terakhir ini rakyat Indonesia sedang merasakan geliat pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu legislatif maupun  Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun hingar bingar pesta demokrasi sedang mengemuka diseluruh ruang masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses pemilihan pemimpin nasional tersebut adalah bagian dari pendekatan perencanaan baca lengkap

  • PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH: Evaluasi Terhadap Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan RKP Di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan cita-cita bersama yang  harus diwujudkan. Pewujudan cita-cita bernegara tersebut dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang komperensif dan integratif. Perencanaan pembangunan yang mampu  me baca lengkap

  • Aspek Hukum Logo Instansi Pemerintah "Tinjauan Hukum Hak Cipta dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

    Sepanjang sejarah kebudayaan, simbol telah menyertai kehidupan manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Identitas makhluk simbolik melekat bersamaan dengan kedudukan manusia sebagai mahkluk budaya. Manusia menggunakan simbol sebagai media penyampai pesan yang ditujukan kepada pihak dan menuangkan ekspresi dari pengalaman mendalam yang diperolehnya.

     

    Pendahuluan

    Masyarakat kebudayaan lama menggunakan gam baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas new

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 6 November 2014 di Jakarta.

     Materi Bahasan:

    1. Dasar Pelaksana;
    2. Tahapan Pengusulan Registrasi;
    3. Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai PHLN di Kementerian PPN/Bappenas;
    4. Mekanisme Permohonan Nomor Register;
    5. Laporan kegaitan PHLN.

    By: Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana)

  • PERENCANAAN HIBAH

    Paparan dengan judul "Perencanaan Hibah (IMPLEMENTASI PP NO. 10/2011 & PERMEN PPN NO. 4/2011)", disampaikan oleh  Dra. Tuti Riyati, MA (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap

    Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran

    Paparan dengan Judul "Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran", disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Bappenas, pada hari Selasa, 25 Februari 2014 di Bappenas.

     

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;

    2. URGENSI PERATURAN baca lengkap