Artikel: RPermen PPN/Bappenas tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur detail
Berita TerbaruALL POSTS
  • Rapat Pembahasan Masukan atas Rencana Perubahan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah new

    Menindaklanjuti surat permohonan dari LKPP untuk memberikan masukan atas Revisi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan/implementasi Peraturan Presiden tersebut khususnya di Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada hari Kamis, 15 januari 2015, Biro Hukum Bappenas mengadakan Rapat Pembahasan untuk dapat memberikan masukan atas Rencana Perubahan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bertujuan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pelaksana pengadaan di Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Perwakilan Biro Hukum, Perwakilan Biro Umum, perwakilan dari ULP, PPK di Kementerian PPN/Bappenas, dan Penjabat Pengadaan di kementerian PPN/Bappenas.

    Masukan dan saran dari peserta akan dirumuskan oleh Biro Hukum untuk kemudian disampaikan kepada LKPP melalui Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    Oleh Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H., BK baca lengkap

  • DANA PERWALIAN, TRUST DAN WAQAF

    DANA PERWALIAN, TRUST DAN WAQAF
    Oleh: Hendra Wahanu P

     

      Pada tanggal 10 November 2011, Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Dana Perwalian yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan salah satu konsep alterna baca lengkap

  • PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    Beberapa bulan terakhir ini rakyat Indonesia sedang merasakan geliat pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu legislatif maupun  Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun hingar bingar pesta demokrasi sedang mengemuka diseluruh ruang masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses pemilihan pemimpin nasional tersebut adalah bagian dari pendekatan perencanaan baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas new

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 6 November 2014 di Jakarta.

     Materi Bahasan:

    1. Dasar Pelaksana;
    2. Tahapan Pengusulan Registrasi;
    3. Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai PHLN di Kementerian PPN/Bappenas;
    4. Mekanisme Permohonan Nomor Register;
    5. Laporan kegaitan PHLN.

    By: Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana)

  • PERENCANAAN HIBAH

    Paparan dengan judul "Perencanaan Hibah (IMPLEMENTASI PP NO. 10/2011 & PERMEN PPN NO. 4/2011)", disampaikan oleh  Dra. Tuti Riyati, MA (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap

    Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran

    Paparan dengan Judul "Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran", disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Bappenas, pada hari Selasa, 25 Februari 2014 di Bappenas.

     

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;

    2. URGENSI PERATURAN baca lengkap