Prosedun Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden mengenai Pengaturan Kelembagaan download
Artikel: Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development detail
Artikel: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional detail
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 new

    Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional adalah Kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Gas Rumah Kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan menyerapnya termasuk simpanan karbon. Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional adalah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 yang merupakan konsikuensi integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menajadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    Pada tanggal 20 Juni 2016, Biro Hukum menghadiri rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RPP tentang Instrumen Pengendalian gas Rumah Kaca Nasional, dipimpin oleh Dr. Nasrudin, S.H., M.M. (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II), yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian PPN/Bappenas. Pokok-pokok pembahasan dalam pembahasan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 yaitu:

    1. Pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga dalam inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
    2. Pengharmonisasian Substansi dari Rperpres terkait Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional;

    Dari pertemuan ini diharapkan dapat tersusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional

  • PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS new

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di Kementerian PPN/Bappenas menjadi pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan dan SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development

     Development trust funds have only recently been permitted in Indonesia based on Presidential Regulation No. 80/2011 regarding Trust Fund. Under Indonesian law, a development trust fund is a grant provided by one or several donors which is managed by a trustee institution to be used for the development purposes. The management of the development trust fund shall be managed by a trustee institution. The trustee institution is an ad-hoc government entity established by a ministerial regulation that governed by the Board of Trustee.
  • IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Oleh: Reghi Perdana, SH, LLM
     

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR new

    Paparan dengan judul "KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR", disampaikan oleh  Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan),disampaikan pada QRA "Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir, tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta.

    Materi Bahasan:

    •     Landasan Fikir;
    •     Peta Regulasi Pengembangan PLTN;
    •     Analisia Regulasi Pengembangan PLTN;
    •     Kondisi Masyarakat.

    By: Reghi Perdana, SH, LLM

  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap