Format Peraturan Menteri Terbaru Tahun 2016 download
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • Format Peraturan Perundang-undangan Terbaru new

    Sehubungan dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM perihal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara RI, Tambahan lembaran  Negara RI, Berita Negara RI, dan Tambahan Berita Negara RI, maka seluruh Kementerian/Lembaga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2015.

    Menindaklanjuti surat tersebut, diharapkan seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang sedang dalam proses menyusun Peraturan Menteri PPN/kepala Bappenas untuk menyesuaikan dengan format sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2014.

    Untuk itu, bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dimaksud.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Oleh: Hendra Wahanu P

     

    Secara sederhana trust funds bdapat dibagi menjadi dua kategori yaitu private dan public trust. Private trust adalah hubungan hukum pemberian keperc baca lengkap

  • Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    Oleh Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H., BK baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas new

    Paparan dengan judul "Pengelolaan Kegiatan PHLN di Kementerian PPN/Bappenas", disampaikan oleh  Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas, tanggal 6 November 2014 di Jakarta.

     Materi Bahasan:

    1. Dasar Pelaksana;
    2. Tahapan Pengusulan Registrasi;
    3. Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai PHLN di Kementerian PPN/Bappenas;
    4. Mekanisme Permohonan Nomor Register;
    5. Laporan kegaitan PHLN.

    By: Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS (Kepala bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana)

  • PERENCANAAN HIBAH

    Paparan dengan judul "Perencanaan Hibah (IMPLEMENTASI PP NO. 10/2011 & PERMEN PPN NO. 4/2011)", disampaikan oleh  Dra. Tuti Riyati, MA (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas), pada kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah baca lengkap

    Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran

    Paparan dengan Judul "Aspek Hukum Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran", disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Bappenas, pada hari Selasa, 25 Februari 2014 di Bappenas.

     

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;

    2. URGENSI PERATURAN baca lengkap