paparan Narasumber: Sosialisasi Program Penyusunan PP Perpres Permen PPN download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2016 download
paparan Narasumber: FGD Kekuatan Mengikat Peraturan Pejabat Eselon I download
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • Indonesian Development Trust Fund new

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with Mari Suzuki, Executive Secretary of Asian Community 21 Trust Japan (24/8).

    Asian Community Center 21 (ACC21) is a non-profit and non-partisan Japanese NGO which aims to help empower those people suffering from poverty in the Asia region. Currently, ACC21 is conducting a study on the feasibility of cooperation between Japanese companies and NGO’s using the trust system in Indonesia. Biro Hukum Bappenas is selected as one of the expert for the study because of their expertise in the establishment of development trust funds in Indonesia.

    Hendra W. Prabandani’s paper Indonesian Development Trust Funds: Key Features and the Recent Development was previously published by International Law and Practice Section of North Carolina Bar Association USA in 2015. This paper brought the Executive Secretary of ACC21 came to Jakarta in order to discuss the possibility to create a charitable Trust in Indonesia (luthfi/JDIH).

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

     oleh A. Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Sejak 17 Oktober 2014, Indonesia sudah semakin berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi pemerintahan di... baca lengkap

  • Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN

    oleh: Fadhel Maulana Ramadhan, S.H

     

    Setelah lebih dari 16 (enambelas) tahun akhirnya Pemerintah melakukan perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat... baca lengkap

  • Kerangka Hukum dan Organisasi Dana Perwalian Indonesia

      oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M. 

    Sejak satu dekade terakhir, Pemerintah mulai menjajagi model trust fund sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia. Proses tersebut akhirnya diformalkan dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. 

    Segera setelah diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Kebijakan Lembaga Non Struktural

    Paparan dengan Judul  "Kebijakan Lembaga Non Struktural" disampaiakn oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN & RB, tanggal 18 Juli di Jakarta.

     Materi Bahan:

    1. Susunan Organisasi Pemerintah Pusat;

    2. Pembentukan baca lengkap

    KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

    Paparan dengan judul "KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR", disampaikan oleh  Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan),disampaikan pada QRA "Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir, tanggal 20 baca lengkap