Prosedun Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden mengenai Pengaturan Kelembagaan download
Artikel: Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development detail
Artikel: Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional detail
Aplikasi JDIH
Berita TerbaruALL POSTS
  • Rapat Pembahasan Kersama antara ICCTF dengan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Terkait Pelaksanaan Swakelola Tipe 2 (Instansi Pemerintah Lainnya) new

    Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan swakelola tipe 2, perlu adanya perangkat kerja yang terdiri dari PPK, Tim Pengadaan/ULP, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Untuk Tim Pengadaan/ULP, UNSOED telah menyepakati kewenangan tersebut dilaksanakan oleh UNSOED sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010. Namun untuk PPK dan PPHP, UNSOED mempertanyakan siapakah yg seharusnya memiliki kewenangan tersebut? Satker MWA ICCTF sebagai pengguna anggaran atau UNSOED selaku pelaksana kegiatan?

    Pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, ICCTF bersama Bappenas di Jakarta melakukan conference call dengan UNSOED di Purwokerto untuk membahas Pelaksanaan Swakelola Tipe 2 antara ICCTF dengan UNSOED. Dalam rapat tersebut ICCTF dan BAPPENAS telah melakukan pengkajian terkait PPK, Tim Pengadaan/ULP, PPHP, dan Verifikasi berada di Satker MWA ICCTF atau UNSOED, dan telah diskusi dengan LKPP terkait permasalahan tersebut. LKPP menyarankan PPK, PPHP/ULP berada di pihak instansi pelaksana yaitu UNSOED, hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh Bappenas beserta ICCTF telah melakukan Swakelola Tipe 2 bersama ITB, UI, UGM dan IPB.

    Tindak lanjut dalam rapat ini yaitu UNSOED dan ICCTF akan melakukan pengkajian terhadap hasil rapat tersebut.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi P baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Unsur dan Prinsip Utama dalam Trust Fund

      oleh: Hendra W. Pabandani, SH, LLM

     

    Pengelolaan pendanaan pembangunan melalui Trust Fund (TF) telah berkembang sangat pesat selama tig dekade terkahir. Pada 2013 saja World Bank mengelola lebih dari 1000 TF yang dananya bersal dari 250 donor, sedangkan UNDP Multi Donor Trust Fund Office mengelola sekitar 30. Lalu, model pengelolaan TF secara nasional juga tlah diterapkan berbagai negara seperti Brazil, Afganistan, Uganda dan Bhutan.

    Dengan berkembang pes baca lengkap

  • Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development

      oleh: Hendra W. Pabandani
     
    Development trust funds have only recently been permitted in Indonesia based on Presidential Regulation No. 80/2011 regarding Trust Fund. Under Indonesian law, a development trust fund is a grant provided by one or several donors which is managed by a trustee institution to be used for the development purposes. The management of the development trust fund shall be managed by a trustee institution. The trustee institution is an baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Kebijakan Lembaga Non Struktural new

    Paparan dengan Judul  "Kebijakan Lembaga Non Struktural" disampaiakn oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN & RB, tanggal 18 Juli di Jakarta.

     Materi Bahan:

    1. Susunan Organisasi Pemerintah Pusat;

    2. Pembentukan LNS;

    3. Posisi LNS dalam Sistem Penyelenggaraan Negara;

    4. Karakteristik Kelembagaan LNS;

    5. Pola Sekretariat LNS;

    6. Dasar Hukum Pembentukan LNS.

    By: Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

  • KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR

    Paparan dengan judul "KAJIAN RINGKAS REGULASI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR", disampaikan oleh  Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan),disampaikan pada QRA "Perencanaan Pasokan Tenaga Listrik Melalui Pemanfaatan Nuklir, tanggal 20 baca lengkap