Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 981/X/ARB-BANI-2017 antara MCA-I Melawan Konsorsium PT Carbontropic new

    Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis pagi pukul 11.00 WIB (16/5/2019) berlangsung sidang lanjutan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional lndonesia dalam Perkara Nomor: 981/X/ARB/BANI-2017 antara Millenium Challenge Account-lndonesia (MCA-lndonesia) melawan konsorsium PT Carbontropic (PT CTG), dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

     

    Dalam sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan putusan akhir, MCA-Indonesia dalam perkara ini diwakili oleh Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas dan Jaksa Pengacara Negara yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 74/SES/01/2019 dan 611/SES/03/2019.

     

    Upaya permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI diajukan oleh MCA-lndonesia yang tugasnya saat ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Pengelola Hibah MCC ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima permohonan pembatalan putusan Arbitrase BANI No 981/X/ARB-BANI-2017 terkait MCA-lndonesia melawan konsorsium PT Carbontropic (PT CTG).

     

    Putusan dengan perkara nomor 45/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. menyebutkan menolak seluruh eksepsi Para Termohon (PT CTG) dan Para Turut Termohon (Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara Nomor: 981/X/ARB-BANI/2017) untuk seluruhnya.

     

    Selain itu dalam perkara ini, Pemohon mengajukan enam permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim.

     

    Pertama, mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 untuk seluruhnya. Kedua menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon.

     

    Lalu ketiga, membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018. Keempat, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 981/X/ARB-BANI-2017 tanggal 26 November 2018 dari Regiser Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

     

    Selanjutnya kelima, Memerintahkan kepada Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini.

     

    Terakhir keenam, menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

     

    Putusan ini diketuk majelis hakim yang diketuai Duta Baskara, S.H., M.H., dengan anggota Hariono, S.H., M.H., dan Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum.

     

    Dengan adanya putusan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian materiil yang total keseluruhannya adalah sebesar USD 121.116,5. kepada PT CTG berdasarkan putusan BANI No. 981/X/ARB-BANI-2017 yang dibacakan oleh Majelis Arbitrase BANI pada tanggal 26 November 2018 lalu.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan new

    Papran dengan Judul "Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" disampaikan pada Forum Komunikasi Hukum dalm rangka Peningkatan Kpasitas Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian, pada tanggal 28 September 2018.

     

    Outline:

    1. Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    2. Mengapa Perlu Pengkajian?;

    3. Pengkajian dalam konteks Regulatory Planning;

    4. Perbandiangan Beberapa Negara;

    5. Tantangan Kedepan Bagi Perancang di K/L.

    ...

    By: Hendra W, Prabandani, SH, MH, LL.M