Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Artikel JDIH
    << PREV 1 2 3 4 5 NEXT >>


  • Darurat Tata Kelola Data

    Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang oleh Bulog karena Bulog memandang jumlah beras yang ada di dalam gudangnya masih mencukupi untuk baca lengkap

  • Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia

    Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia

    oleh:
    Hendra Wahanu Prabandani
     
    Abstrak 
    Saat ini terdapat dualisme mekanisme perencanaan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku di Indonesia yaitu melaluiProgram Penyusunan PP dan Perpres serta Kerangka Regulasi. Keduanya berjalan dengan dikoordinasi oleh dua institusi yang berbeda yaitu Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, masih ada baca lengkap

  • Mengawal Masa Transisi Setelah Berakhirnya Program Compact

    Mengawal Masa Transisi Setelah Berakhirnya Program Compact

    oleh: Hendra Wahanu Prabandani
     
     
    Compact End Date atau masa berakhirnya program Compact yang jatuh pada tanggal 2 April 2018 akan menjadi pusat perhatian utama bagi setiap pihak yang pernah terlibat dalam membangun Dana Perwalian pertama yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia, yaitu Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I). Sebagaimana awal pembentukannya dahulu pada tahun 2012, langkah penutupan program Compact mungkin akan berjalan cukup dramatis. Para baca lengkap

  • The Virtue and Problems of Indonesian Development Trust Funds

    The Virtue and Problems of Indonesian Development Trust Funds

    by: Hendra Wahanu Prabandani

     

    Development trust funds emerged along with foreign aid itself. They emerged with the evolution of aid conditionality provided by international donors to the recipient countries. The Paris Declaration in 2005, signed by over a hundred donor agencies and recipient governments, attempted to change the nature of contemporary aid relationships by adopting ownership and harmonization as the key pillars of a new aid baca lengkap

  • BEBERAPA LANGKAH TERKAIT PENGAKHIRAN DANA PERWALIAN MCAI-NDONESIA

    BEBERAPA LANGKAH TERKAIT PENGAKHIRAN DANA PERWALIAN MCAI-NDONESIA

    oleh: Hendra Wahanu Prabandani
     
    Salah satu aspek yang tidak banyak dibahas dalam siklus penyelenggaraan dana perwalian adalah tahap penutupan atau pengakhiran dana perwalian. Mengenai hal tersebut, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian hanya menyatakan bahwa Dana Perwalian ditutup berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (hibah). Oleh karena dana perwalian di Indonesia berbasiskan perjanjian hibah antara pemerintah dengan donor/grantee, pada akhirnya pemerintah juga yang harus mengambil peran pada saat proses baca lengkap

  • Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat

    Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat

    oleh:
    Hendra Wahanu Prabandani dan Gautama Budi Arundhati
     
     
    Orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan.  Dalam melaksanakan praktek pewarganegaraan tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk dan menugaskan Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.10.01-23 tanggal 30 Maret 2011 tentang Permohonan Pewarganegaraan RI Pasal 8 dan Pasal 19 UU No. baca lengkap