Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Artikel JDIH
    << PREV 1 2 3 4 NEXT >>


  • An Evaluation of the Conceptual Foundation of Indonesian Development Trust Funds

    An Evaluation of the Conceptual Foundation of Indonesian Development Trust Funds

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M.

    Indonesia telah memiliki peraturan tentang pengelolaan dana perwalian (trust fund) dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80/2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian tersebut dimaksudkan untuk menampung dana hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pembiayaan pembangunan. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan beberapa permasalahan mendasar dari aspek hukum dan organisasi dana perwalian di Indonesia. Analisa yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah menggunakan perbandingan hukum, analisis peraturan perundang-undangan serta diperkuat dengan studi baca lengkap

  • Pendekatan Hukum Dana Perwalian Internasional Atas Program Compact

    Pendekatan Hukum Dana Perwalian Internasional Atas Program Compact

    Oleh: Hendra W Prabandani, SH, LL.M

    Beberapa waktu yang lalu Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia mengunjungi kantor MCC di Washington DC dalam rangka mendiskusikan beberapa isu terkait dengan tahap akhir penyelesaian program MCA-Indonesia di Indonesia. Dua hal penting dapat diambil pembelajaran terkait denga hasil pertemuan tersebut dalam konteks hukum dana perwalian internasional yaitu: pertama aspek penguatan national ownership terkait bantuan internasional; dan kedua keberlanjutan program setelah berakhirnya perjanjian hibah.


    Program hibah Compact yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sejak semula dirahkan untuk dikelola dengan skema baca lengkap

  • Project Closure Plan

    Project Closure Plan

    oleh: Hendra Wahanu P, SH, MH, LL.M

     

    Saat ini, MCA-Indonesia sedang menggodog rencana penyelesaian program hibah Compact. Hal ini menarik karena penutupan sebuah hibah luar negeri dari donor kepada negara penerima, setidaknya mengandung dua hal, yaitu pertama kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hibah terutama menyangkut aset-aset hibah; kedua bagaimana langkah tindak lanjut program yang didanai hibah setelah terjadi serah terima kepada pemerintah negara penerima hibah.

    baca lengkap

  • Addressing Immature Democracy in Indonesia: Adhere the Rule of Law

    Addressing Immature Democracy in Indonesia: Adhere the Rule of Law

     by: Adi Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Compared to the previous New Order regime, Indonesia has been improving democracy to the extent that freedom of assembly, freedom of expression, and majority rule are more acceptable in determining public interests. Democracy has been supported by the constitution of Republic of Indonesia that clearly stated “Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the constitution.”

     

    Unfortunately, people tend to partially implement baca lengkap

  • Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

    Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

     oleh A. Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Sejak 17 Oktober 2014, Indonesia sudah semakin berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Administrasi Pemerintahan diterjemahkan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan baca lengkap

  • Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN

    Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN

    oleh: Fadhel Maulana Ramadhan, S.H

     

    Setelah lebih dari 16 (enambelas) tahun akhirnya Pemerintah melakukan perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional baca lengkap