Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas download
Artikel JDIH


  • Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat

    Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat

    oleh:
    Hendra Wahanu Prabandani dan Gautama Budi Arundhati
     
     
    Orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan.  Dalam melaksanakan praktek pewarganegaraan tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk dan menugaskan Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.10.01-23 tanggal 30 Maret 2011 tentang Permohonan Pewarganegaraan RI Pasal 8 dan Pasal 19 UU No. baca lengkap

  • Masa Depan Dana Perwalian Indonesia Pasca Berakhirnya Program Compact

    Masa Depan Dana Perwalian Indonesia Pasca Berakhirnya Program Compact

    Oleh: Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M

     

    Kelahiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 80/2011 pada tanggal 10 November 2011 telah membawa harapan besar terhadap munculnya lembaga dana perwalian yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia. Lembaga dana perwalian tersebut telah lama ditunggu oleh para pelaku pembangunan, karena selama beberapa dekade terakhir dana bantuan internasional yang digunakan di Indonesia lebih sering dikelola oleh trustee (perwalian) internasional seperti World Bank dan UNDP. Paling tidak terdapat dua kerugian apabila dana pembangunan terus dikelola oleh trustee internasional yaitu kapasitas baca lengkap

  • Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun

    Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun

     Oleh: Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M

    Jakarta - Curhat komika Muhadkly alias Acho tentang pengelolaan salah satu apartemen di  Jakarta telah berujung pada penetapan tersangka dugaan pencemaran nama baik kepadanya. Tulisan kekecewaan Acho terkait fasilitas yang disediakan pengembang apartemen di blog pribadinya pada 8 Maret 2015 berakibat laporan kepada kepolisian karena dianggap melakukan fitnah kepada pengelola apartemen tersebut.

    baca lengkap

  • An Evaluation of the Conceptual Foundation of Indonesian Development Trust Funds

    An Evaluation of the Conceptual Foundation of Indonesian Development Trust Funds

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M.

    Indonesia telah memiliki peraturan tentang pengelolaan dana perwalian (trust fund) dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80/2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian tersebut dimaksudkan untuk menampung dana hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pembiayaan pembangunan. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan beberapa permasalahan mendasar dari aspek hukum dan organisasi dana perwalian di Indonesia. Analisa yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah menggunakan perbandingan hukum, analisis peraturan perundang-undangan serta diperkuat dengan studi baca lengkap

  • Pendekatan Hukum Dana Perwalian Internasional Atas Program Compact

    Pendekatan Hukum Dana Perwalian Internasional Atas Program Compact

    Oleh: Hendra W Prabandani, SH, LL.M

    Beberapa waktu yang lalu Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia mengunjungi kantor MCC di Washington DC dalam rangka mendiskusikan beberapa isu terkait dengan tahap akhir penyelesaian program MCA-Indonesia di Indonesia. Dua hal penting dapat diambil pembelajaran terkait denga hasil pertemuan tersebut dalam konteks hukum dana perwalian internasional yaitu: pertama aspek penguatan national ownership terkait bantuan internasional; dan kedua keberlanjutan program setelah berakhirnya perjanjian hibah.


    Program hibah Compact yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sejak semula dirahkan untuk dikelola dengan skema baca lengkap

  • Project Closure Plan

    Project Closure Plan

    oleh: Hendra Wahanu P, SH, MH, LL.M

     

    Saat ini, MCA-Indonesia sedang menggodog rencana penyelesaian program hibah Compact. Hal ini menarik karena penutupan sebuah hibah luar negeri dari donor kepada negara penerima, setidaknya mengandung dua hal, yaitu pertama kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hibah terutama menyangkut aset-aset hibah; kedua bagaimana langkah tindak lanjut program yang didanai hibah setelah terjadi serah terima kepada pemerintah negara penerima hibah.

    baca lengkap