Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Artikel JDIH


  • Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

    Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan

     oleh A. Haryo Yudanto, SH, MH, BKP

    Sejak 17 Oktober 2014, Indonesia sudah semakin berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Administrasi Pemerintahan diterjemahkan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan baca lengkap

  • Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN

    Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN

    oleh: Fadhel Maulana Ramadhan, S.H

     

    Setelah lebih dari 16 (enambelas) tahun akhirnya Pemerintah melakukan perubahan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu perubahan besar ialah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional baca lengkap

  • Kerangka Hukum dan Organisasi Dana Perwalian Indonesia

    Kerangka Hukum dan Organisasi Dana Perwalian Indonesia

      oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M. 

    Sejak satu dekade terakhir, Pemerintah mulai menjajagi model trust fund sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia. Proses tersebut akhirnya diformalkan dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. 

    Segera setelah diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, Pemerintah Indonesia telah memiliki dua institusi dana perwalian yaitu Lembaga baca lengkap

  •   Memberdayakan Mediasi: Musyawarah untuk Mufakat

    Memberdayakan Mediasi: Musyawarah untuk Mufakat

    Oleh A. H. Yudanto, SH, MH, BKP


    Litigasi – cara penyelesaian sengketa melalui putusan hakim di pengadilan – memang menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa bagi sebagian banyak pihak yang datang ke pengadilan. Hanya segelintir orang yang datang ke pengadilan dengan niat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Perdamaian bak angin lalu, apabila seseorang sudah berperkara di pengadilan. Masyarakat yang datang ke pengadilan, biasanya beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat lahirnya putusan hakim yang memenangkan atau mengalahkan suatu sengketa perdata.

    Hukum acara perdata peninggalan baca lengkap

  • Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds

    Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Funds

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M.

     

    Konsep trust atau trust fund telah dikenal di berbagai negara.  Eric M. Patashnik dalam bukunya Putting Trust in the US Budget: Federal Trust Funds and the Politic of Commitment (2000) membagi trust menjadi dua kategori yaitu baca lengkap

  • Unsur dan Prinsip Utama dalam Trust Fund

    Unsur dan Prinsip Utama dalam Trust Fund

      oleh: Hendra Wahanu Pabandani, SH, MH, LLM

     

    Pengelolaan pendanaan pembangunan melalui Trust Fund (TF) telah berkembang sangat pesat selama tig dekade terkahir. Pada 2013 saja World Bank mengelola lebih dari 1000 TF yang dananya bersal dari 250 donor, sedangkan UNDP Multi Donor Trust Fund Office mengelola sekitar 30. Lalu, model pengelolaan TF secara nasional juga tlah diterapkan berbagai negara seperti Brazil, Afganistan, Uganda dan Bhutan.

    Dengan berkembang pesatnya pembentukan berbagai TF, beberapa pihak mulai baca lengkap

  • Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development

    Development Trust Funds In Indonesia Key Features And The Recent Development

      oleh: Hendra Wahanu Pabandani, SH, MH, LL.M
     
    Development trust funds have only recently been permitted in Indonesia based on Presidential Regulation No. 80/2011 regarding Trust Fund. Under Indonesian law, a development trust fund is a grant provided by one or several donors which is managed by a trustee institution to be used for the development purposes. The management of the development trust fund shall be managed by a trustee institution. The trustee institution is an ad-hoc government entity established by a ministerial regulation that governed by the Board of Trustee.