Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Artikel JDIH


  • Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Trust Fund: Hukum Internasional dan Penerapan

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH

     

    Secara sederhana trust funds bdapat dibagi menjadi dua kategori yaitu private dan public trust. Private trust adalah hubungan hukum pemberian kepercayaan kepada trustee untuk mengelola harta kekayaan yang diserahkan oleh pemilik baca lengkap

  • Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    Oleh Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H., BKP.

     

    baca lengkap

  • Dana Perwalian, Trust dan Waqaf

    Dana Perwalian, Trust dan Waqaf

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani
     

    Sejarah proses penyusunan Perpres No. 80 Tahun 2011 menunjukkan bahwa ide dana perwalian yang dimaksudkan adalah mengadopsi konsep trust yang sudah berkembang di negara yang menganut sistem common law seperti Inggris dan Amerika. Dalam prakteknya, konsep trust di negara asalnya memang dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan mulai hal yang sederhana seperti untuk mepersiapkan pembiayaan bagi seorang anak baca lengkap

  • PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    PEMILU DAN MASA DEPAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

    Beberapa bulan terakhir ini rakyat Indonesia sedang merasakan geliat pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu legislatif maupun  Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun hingar bingar pesta demokrasi sedang mengemuka diseluruh ruang masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa proses pemilihan pemimpin nasional tersebut adalah bagian dari pendekatan perencanaan pembangunan nasional.

    baca lengkap

  • PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH: Evaluasi Terhadap Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan RKP Di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH: Evaluasi Terhadap Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 8/M.PPN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan RKP Di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan cita-cita bersama yang  harus diwujudkan. Pewujudan cita-cita bernegara tersebut dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang komperensif dan integratif. Perencanaan pembangunan yang mampu  menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, baca lengkap

  • Aspek Hukum Logo Instansi Pemerintah

    Aspek Hukum Logo Instansi Pemerintah "Tinjauan Hukum Hak Cipta dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

    Sepanjang sejarah kebudayaan, simbol telah menyertai kehidupan manusia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Identitas makhluk simbolik melekat bersamaan dengan kedudukan manusia sebagai mahkluk budaya. Manusia menggunakan simbol sebagai media penyampai pesan yang ditujukan kepada pihak dan menuangkan ekspresi dari pengalaman mendalam yang diperolehnya.

     

    Pendahuluan

    Masyarakat kebudayaan lama menggunakan gambar-gambar dengan simbol tertentu yang dilukiskan di gua-gua sebagai ekspresi pengalaman religius baca lengkap

  • Memaknai Peraturan Desa Bejijong

    Memaknai Peraturan Desa Bejijong "Tentang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung"

     PENDAHULUAN

    Sampai saat ini Indonesia masih ditempatkan sebagai salah satu negara dengan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual yang rendah. Pada tahun 2010, beberapa media cetak dan elektronik memberitakan bahwa Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal pembajakan hak cipta. Indonesia diberi skor nilai terburuk dibandingkan dengan 11 negara Asia lainnya dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) beberapa waktu yang lalu. Sedangkan oleh Amerika, Indonesia juga masih dikategorikan sebagai negara yang 1 masuk dalam daftar hitam pembajak hak cipta baca lengkap