Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Artikel JDIHALL POSTS
  • KAJIAN HUKUM: MANUSKRIP PENINGKATAN TATA KELOLA NASKAH KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan kerja sama pada berbagai sektor pembangunan. Bappenas telah memiliki cukup banyak preseden kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang menunjukan adanya strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan berbagi peran dalam pencapaian tujuan pembangunan. Tanpa peran serta pemangku kepentingan lain, rencana pembangunan tidak akan mudah diwujudkan. Meskipun kerja sama telah lazim dilakukan oleh Bappenas, Biro Hukum menemukan sejumlah isu terkait tata kelola naskah kerja sama di Bappenas yang perlu ditindaklanjutikan, seperti:

     

    1.  berbagai nomenklatur naskah kerja sama yang ada dan muncul anggapan bahwa Nota Kesepahaman lebih baik dipilih karena tidak mengikat atau tidak memiliki konsekuensi hukum sama sekali, sementara secara substansi dapat diatur seperti sebuah perjanjian;

    2.   kewenangan penandatangan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di Bappenas serta fragmentasi pelaksanaan kerja sama yang masih bersifat silo-silo kewenangan sektoral;

    3.   konsolidasi antar-unit kerja di Bappenas belum dilakukan optimal pada penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama, sehingga menyebabkan temuan administratif serta kendala teknis lainnya; dan

    4.  regulasi yang berkaitan dengan tata kelola naskah kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas belum cukup baik karena mengandung inkonsistensi dan belum memberikan standar tata kelola yang jelas.

     

    Apabila masalah-masalah tersebut tidak segera ditindaklanjuti, tata kelola naskah kerja sama yang baik di Bappenas tidak akan terwujud, sehingga kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan kerja sama dan pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, penulis menyusun kajian hukum ini sebagai suatu manuskrip yang berguna untuk menjabarkan kondisi dan kebutuhan peningkatan tata kelola naskah kerja sama di Bappenas.

     

    Untuk membaca lebih lengkap silahkan download file dibawah ini: