Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Artikel JDIHALL POSTS
  • Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

    Oleh Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H., BKP.

     

    Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“KPBU”) sebenarnya bukan hal baru karena mengadopsi konsep Kemitraan Pemerintah – Swasta atau lebih popular dikenal dengan terminologi Public - Private Partnership (PPP)[1]. Dalam hal penyediaan infrastruktur, regulasi di bidang penyediaan infrastruktur yang dahulu berlaku dianggap belum mampu mengakomodir percepatan penyediaan berbagai infrastruktur dan sesuai dengan permintaan pasar. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (“PerPres 38/2015”) yang mencabut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2013.

     

    Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan beberapa kementerian dan lembaga i.e. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk menyusun peraturan teknis dalam jangka waktu 30 hari sejak PerPres 38/2015 diundangkan. Sehubungan dengan amanat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun peraturan teknis dengan membuat suatu pedoman umum yang dapat memberi kepastian regulasi bagi pihak-pihak yang diberi hak dan kewajiban untuk melaksanakan PerPres 38/2015. Diharapkan dengan adanya suatu pedoman umum, maka para pelaksana KPBU akan dimudahkan dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia demi kepentingan masyarakat.

     

    Perlu dipahami bahwa lambatnya kemajuan pembangunan infrastruktur akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional (nation’s economic growth) dan persaingan untuk menarik minat investasi di pasar Internasional (international competitiveness).[2] Selain itu, ketidakmemadainya infrastruktur sebenarnya merepresentasikan penyebab kualitas hidup yang buruk dan kesenjangan sosial lainnya.[3] Hal tersebut juga yang menjadi alasan mengapa Presiden Jokowi menghendaki adanya keseriusan para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti percepatan penyediaan infrastruktur fisik (contoh jalan, pelabuhan, irigasi) dan infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial merupakan terobosan dalam PerPres 38/2015 agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Saat ini, pengategorian dan penjabaran mengenai macam-macam infrastruktur menjadi concern dari Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan para pemangku kepentingan. Masukan atau saran dari masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan akan menyempurnakan penyusunan Pedoman Umum tersebut yang selambat-lambatnya harus ditetapkan pada tanggal 20 April 2015.
     


    [1]PPP is used here in its most inclusive form, to mean any contractual or legal relationship between public and private entities aimed at improving and/or expanding infrastructure services, but excluding public works contracts.” Delmon, Jeffrey. 2011. Public-Private Partnership Projects in Infrastructure: An Essential Guide for Policy Makers. New York: Cambridge University Press.

    [2] World Bank. 2006. Infrastructure at the Crossroads: Lessons Learned from 20 Years of World Bank Experience.

    [3] Delmon, Jeffrey. Op. Cit.