Berita
    << PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEXT >>


  • Rapat Pembahasan Penerima Hibah Barang Milik Negara  pada Program Compact dari MCC

    Rapat Pembahasan Penerima Hibah Barang Milik Negara pada Program Compact dari MCC

    Millenium Challange Account – Indonesia (MCA-I) sebagai pengelola hibah compact yang dikelola oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat yang bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, Saat ini MCA-I sedang mengerjakan beberapa program hibah dari MCC, salah satu yang dalam pembahasan yaitu Jendela Hibah 3A: Pengembangan Energi Terbarukan untuk Komunitas dan Jendela Hibah 3B: Pembiayaan Bersama untuk Proyek baca lengkap

  • International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation

    International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation

    Despite ASEAN countries has made various efforts, corruption remains a major problem in Southeast Asia. As we can see from the latest publication of Corruption Perception Index (2015) issued by Transparency International, the level of corruption in the ASEAN region is still high.  Eventhough Singapore and Malaysia has reached score 50 of 100 (for Malaysia) and above (85 for Singapore), the rest of ASEAN countries were still strugle to improve their anti corruption level. Thailand score 38, Indonesia 36, Philippines 35, Vietnam 31, baca lengkap

  • Indonesian Development Trust Fund

    Indonesian Development Trust Fund

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with Mari Suzuki, Executive Secretary of Asian Community 21 Trust Japan (24/8).

    Asian Community Center 21 (ACC21) is a non-profit and non-partisan Japanese NGO which aims to help empower those people suffering from poverty in the Asia region. Currently, ACC21 is conducting a study on the feasibility of cooperation between Japanese companies and NGO’s using the baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Investasi Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Investasi Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mendapatkan tugas baru dari Presiden RI sebagai Chief Investment Officer (CIO), dalam fungsinya menangani pembiayaan investasi selain anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), hal tersebut untuk mengoptimalkan kontribusi pelaku usaha terhadap proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan investasi selain APBN sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

    baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Kersama antara ICCTF dengan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Terkait Pelaksanaan Swakelola Tipe 2 (Instansi Pemerintah Lainnya)

    Rapat Pembahasan Kersama antara ICCTF dengan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Terkait Pelaksanaan Swakelola Tipe 2 (Instansi Pemerintah Lainnya)

    Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan swakelola tipe 2, perlu adanya perangkat kerja yang terdiri dari PPK, Tim Pengadaan/ULP, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Untuk Tim Pengadaan/ULP, UNSOED telah menyepakati kewenangan tersebut dilaksanakan oleh UNSOED sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010. Namun untuk PPK dan PPHP, UNSOED mempertanyakan siapakah yg seharusnya memiliki kewenangan tersebut? Satker MWA ICCTF sebagai pengguna anggaran atau baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011

    Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011

    Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional adalah Kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Gas Rumah Kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan menyerapnya termasuk simpanan karbon. Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional adalah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 yang merupakan konsikuensi integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menajadi Kementerian Lingkungan baca lengkap

  • RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SOP AP TENTANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN  PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

    RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SOP AP TENTANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

    Rumusan kebijakan tentang koordinasi Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas yang di koordinasi oleh Deputi PEPP perlu ada dalam bentuk Sistem Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP), sehingga sistem tersebut menjadi pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menyusun SOP AP harus sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2016 tentang , sehingga kualitas SOP AP yang dihasilkan baik dan dapat dilaksanakan oleh unit baca lengkap