Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Berita
    << PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NEXT >>


  • Workshop Perbaikan Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia

    Workshop Perbaikan Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi menggelar workshop tentang perbaikan perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia. Acara yang dikemas dalam bentuk workshop tersebut diadakan di Aula Universitas Jambi, Mendalo Barat, Kota Jambi.

     

    Pertemuan pada Kamis, 3 Mei 2018 ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) untuk mengidentifikasi permasalahan terkait mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia, (2) untuk mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan baca lengkap

  • Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas, Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/4) pagi. Dalam sambutannya beliau berharap kepada para peserta sosialisasi agar dapat menularkan pemahaman subtansi Perpres Pengadaan Barang/Jasa tersebut kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait.

     

    baca lengkap

  • Knowledge Sharing antara Kementerian PPN/Bappenas dengan BPJS Kesehatan terkait Konsep RIA sebagai Metodologi dalanm Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

    Knowledge Sharing antara Kementerian PPN/Bappenas dengan BPJS Kesehatan terkait Konsep RIA sebagai Metodologi dalanm Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

    Bertempat di ruang rapat Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis pagi (8/3/2018), berlangsung acara diskusi dan Sharing Knowledge  antara Komite Audit Badan Pengawas BPJS Kesehatan dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas konsep Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai metodologi dalam penyusunan usulan pedoman penilaian dampak kebijakan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 

     

    baca lengkap

  • RAPAT KOORDINASI PENATAAN REGULASI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN USAHA

    RAPAT KOORDINASI PENATAAN REGULASI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN USAHA

    Dalam rangka melaksanakan Reformasi Hukum jilid II yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI, memprioritaskan penataan regulasi dengan melaksanakan evaluasi berbagai Peraturan Perundang-undangan agar bisa sejalan dengan Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional, maka BPHN Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Rapat Koordinator Penataan Regulasi baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Penerima Hibah Barang Milik Negara  pada Program Compact dari MCC

    Rapat Pembahasan Penerima Hibah Barang Milik Negara pada Program Compact dari MCC

    Millenium Challange Account – Indonesia (MCA-I) sebagai pengelola hibah compact yang dikelola oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat yang bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, Saat ini MCA-I sedang mengerjakan beberapa program hibah dari MCC, salah satu yang dalam pembahasan yaitu Jendela Hibah 3A: Pengembangan Energi Terbarukan untuk Komunitas dan Jendela Hibah 3B: Pembiayaan Bersama untuk Proyek baca lengkap

  • International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation

    International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation

    Despite ASEAN countries has made various efforts, corruption remains a major problem in Southeast Asia. As we can see from the latest publication of Corruption Perception Index (2015) issued by Transparency International, the level of corruption in the ASEAN region is still high.  Eventhough Singapore and Malaysia has reached score 50 of 100 (for Malaysia) and above (85 for Singapore), the rest of ASEAN countries were still strugle to improve their anti corruption level. Thailand score 38, Indonesia 36, Philippines 35, Vietnam 31, baca lengkap

  • Indonesian Development Trust Fund

    Indonesian Development Trust Fund

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with Mari Suzuki, Executive Secretary of Asian Community 21 Trust Japan (24/8).

    Asian Community Center 21 (ACC21) is a non-profit and non-partisan Japanese NGO which aims to help empower those people suffering from poverty in the Asia region. Currently, ACC21 is conducting a study on the feasibility of cooperation between Japanese companies and NGO’s using the baca lengkap