Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas download
Berita
    << PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NEXT >>


  • Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

    Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) yang bertempat di Jakarta, pada hari Kamis pagi tanggal 21 Maret 2019. Acara tersebut dimaksudkan untuk penelaahan terhadap ruang lingkup tugas PjPHP/PPHP, hubungan kerja antara PjPHP/PPHP dengan PA/KPA, PPK, ULP, dan Penyedia Barang/Jasa, serta penyiapan standar dokumen, kertas kerja dan Berita Acara yang harus disiapkan oleh PjPHP/PPHP.

     

    baca lengkap

  • Forum Diskusi Terpumpun (FGD) Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    Forum Diskusi Terpumpun (FGD) Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) menyelenggarakan Forum Diskusi Terpumpun (FGD) tentang Penguatan Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bertempat di Hotel Alila, Jakarta, pada Senin siang tanggal 18 Maret 2019. Diskusi tersebut dihadiri oleh Perwakilan Kementerian dan Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas hadir dan mejadi peserta aktif dalam forum diskusi tersebut.

     

    Acara diawali baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2019

    Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2019

    Jakarta, Rabu (27/2/2019), berlangsung Rapat antara Biro Hukum dengan Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas tindak lanjut usulan rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2019.

     

    Rapat dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan menyampaikan paparan mengenai “Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri PPN/Bappenas”. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan:

    baca lengkap

  • FGD PERMASALAHAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

    FGD PERMASALAHAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

    Bertempat di Hotel Mami, Kota Solok, Sumatera Barat, Jumat pagi (8/3/2019), berlangsung acara Focus Group Discussion (FGD) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Daerah Kota Solok dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk membahas permasalahan perencanaan pusat dan daerah dalam rangka menemukan solusi dari permasalahan yang telah ada selama ini.

     

    Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan dan peserta yang telah menghadiri dan mengikuti FGD. Tujuan dari baca lengkap

  • Peningkatan Tata Kelola Perencanaan dan Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas

    Peningkatan Tata Kelola Perencanaan dan Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas

    Kerja sama pembangunan nasional merupakan salah satu cara mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif melalui kolaborasi antara Pemerintah dengan instansi pemerintah lain di pusat dan daerah, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, maupun lembaga internasional. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas berusaha mewujudkan hal tersebut yakni bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 di Kota Bukittinggi (Sumatera Barat).

    baca lengkap

  • Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information

    Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information

    Kepala BPHN yang diwakili oleh Drs.Yasmon, M.L.S, Kepala Pusat Data dan Informasi Hukum Nasional, BPHN membuka kegiatan Capacity Building for Managing Single Online Potal for Regulatory Information yang diselenggarakan di Hotel Harper Mangkubumi Yogyakarta, 15-16 Oktober 2018. Dalam kesempatannya, bapak Yasmon menyampaikan “kegiatan Capacity Building dimaksudkan untuk melakukan penataan dokumentasi dan informasi hukum dalam sebuah Single Portal yang terintegrasi serta melakukan pengintegrasian data ke dalam data base nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun baca lengkap

  • Workshop Perbaikan Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia

    Workshop Perbaikan Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi menggelar workshop tentang perbaikan perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia. Acara yang dikemas dalam bentuk workshop tersebut diadakan di Aula Universitas Jambi, Mendalo Barat, Kota Jambi.

     

    Pertemuan pada Kamis, 3 Mei 2018 ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) untuk mengidentifikasi permasalahan terkait mekanisme perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di Indonesia, (2) untuk mendapatkan masukan dalam rangka perbaikan baca lengkap