Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Berita


  • PENYUSUNAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 – 2025

    PENYUSUNAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 – 2025

    Dengan adanya gugatan LSM KTI perihal Pengujian Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (RPJPN 2005 – 2025) yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 75/PUU-IX/2011 telah sampai pada perbaikan permohonan dan pada persidangan selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan keterangan pemerintah, maka Pemerintah perlu menyusun jawaban atas gugatan tersebut.

    Untuk menyusun jawaban tersebut, maka diadakan Konsinyiring pada hari Senin, 30 Januari 2012 di Hotel Acacia, Jakarta dengan Narasumber Dr Mualimin Abdi, SH, MH, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan baca lengkap

  • GUGATAN PENGUNGSI MALUKU- MALUKU UTARA MEMASUKI  AGENDA MEDIASI

    GUGATAN PENGUNGSI MALUKU- MALUKU UTARA MEMASUKI AGENDA MEDIASI

    Dengan pertimbangan telah memenuhi tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Gugatan Pengungsi Maluku – Maluku Utara dinyatakan sah menurut hukum. Demikian salah satu petikan dari ketetapan Hakim untuk perkara perdata No 318/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku – Maluku Utara yang dibacakan oleh Hakim Ketua Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH. Dengan demikian, maka perkara ini akan memasuki agenda persidangan berikutnya. Seperti diberitakan sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh Yayasan Pola Kebersamaan Kasta manusia (YPKKM) dengan tergugat T1 Presiden RI, T2 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, T3 baca lengkap

  • Pembahasan Rancangan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanah Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I)

    Pembahasan Rancangan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanah Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I)

    Pemerintah RI dan Pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian hibah Program Compact untuk Indonesia. Sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia harus membentuk lembaga yang akan bertindak sebagai accountable entity sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh MCC. Dalam hukum Indonesia, accountable entity tersebut dapat dipersamakan dengan Lembaga Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

    Lembaga Wali Amanat MCC akan dibentuk di Bappenas dengan menggunakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dalam rangka membahas dan menyempurnakan draft Permen baca lengkap

  • Pengujian UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Ke mahkamah Konstitusi

    Pengujian UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Ke mahkamah Konstitusi

    LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kepada Mahkamah Konsitusi. Substansi yang diajukan adalah meminta agar Pasal 10 yang berbunyi “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu.” Secara khusus diartikan penggugat bersifat selektif, tapi faktanya Presiden mengangkat 20 orang wakil menteri dari 34 kementerian yang ada, sehingga hal tersebut dianggap sudah tidak khusus lagi. Perkara ini masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register baca lengkap

  • Pengujian UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 di Mahkamah Konstitusi

    Pengujian UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 di Mahkamah Konstitusi

    Lembaga Swadaya Masyarakat yang menamakan dirinya LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM KTI) baru-baru ini mengajukan pengujian Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangja Panjang Tahun 2005 – 2025. Pokok masalah gugatan LSM tersebut adalah “adanya penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada.” Frasa tersebut, oleh penggugat dianggap bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

    Posisi kasus saat ini adalah perbaikan baca lengkap

  • Sidang ke V Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku-Maluku Utara

    Sidang ke V Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku-Maluku Utara

    Sidang Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku- Maluku Utara memasuji Sidang V yang dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 15 November 2011 dengan agenda Penyampaian Jawaban dari Para Tergugat. Sidang dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syamsuri Launa Khalifatullah, sedangkan pihak kuasa Tergugat yang hadir adalah T-I Presiden RI, T-II Menko Kesra, T-III Mensos, T-IV Gubernur Maluku, T-VII Menteri Keuangan, T-VIII Menteri PPN/Bappenas, T-IX Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T-X Menko Bidang Polhukam.

    Para Tergugat yang hadir dalam sidang ini telah menyerahkan baca lengkap

  • Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan  Bappeda Sulawesi Selatan

    Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan Bappeda Sulawesi Selatan

    Untuk mendapatkan pengetahuan terkait kemungkinan penerapan Metode RIA dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Biro Hukum Bappenas memandang perlu untuk menggali informasi di Bappeda. Guna mendapatkan informasi tersebut, Biro Hukum bermaksud mengadakan diskusi terbatas dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara substansi, konsep RIA telah diterapkan oleh Bappeda Sulawesi Selatan, tetapi tidak pernah dituangkan dalam sebuah metode tertentu.

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah juga telah dilakukan dengan mengakomodasi masukan dari semua Stakeholder. baca lengkap