Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Berita


  • Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan  Bappeda Bali

    Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan Bappeda Bali

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Draft Kajian tentang Implementasi dan Pengembangan Metode Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk Menilai Peraturan dan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh Karena itu, Biro Hukum perlu mengkaji kemungkinan penerapan Metode RIA dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mendapatkan informasi kajian tersebut maka Biro Hukum mengadakan kajian diskusi terbatas dengan Bappeda Bali.

    Acara yang diadakan di Bappeda Bali pada tanggal 6 – 8 November 2011, menghasilkan kajian metode RIA yaitu:

    1. RIA memungkinkan untuk digunakan pada bidang – bidang yang menyangkut kepentingan baca lengkap

  • Diskusi Terbatas Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan Daerah dengan Bappeda Jawa Timur

    Diskusi Terbatas Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan Daerah dengan Bappeda Jawa Timur

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas melakukan perjalanan dinas dalam rangka diskusi terbatas “Pemanfaatan RIA Dalam Dokumen Perencanaan”. Kegiatan yang dilaksanakan hari Selasa – Kamis, tanggal 1-3 November 2011, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pengumpulan data dan informasi melalui diskusi terbatas dengan unsur pimpinan dan Staf Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta mengetahui kemungkinan penggunaan metode RIA dalam dokumen perencanaan daerah.

    Diskusi dibuka oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan diikuti Kepala Sub Bidang dan staf dibawah bidang ekonomi. Diskusi diawali baca lengkap

  • Pembahasan Tindaklanjut Persiapan Pelaksanaan MCC Compact Pragram dari Sudut Pandang Auditor BPK dan BPKP

    Pembahasan Tindaklanjut Persiapan Pelaksanaan MCC Compact Pragram dari Sudut Pandang Auditor BPK dan BPKP

    MCC (Millennium Challenge Corporation) merupakan program hibah pemerintah Amerika Serikat yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tanggal 2 November 2011, Biro Hukum bersama Sekretariat MCC mengadakan rapat pembahasan tindaklanjut persiapan pelaksanaan MCC. Pembahasan kali ini bertujuan untuk mengetahui Audit MCC Compact Program dari Sudut Pandang Auditor BPK dan BPKP.

    Acara diikuti oleh perwakilan Biro Hukum, perwakilan Biro Renortala, perwakilan IBKK, perwakilan IBAU, perwakilan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, baca lengkap

  • PENGOLAHAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

    PENGOLAHAN HASIL SURVEY KEPUASAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

    Biro Hukum telah melakukan survey tingkat kepuasan dan pelayanan bantuan hukum, pada tanggal 6 Oktober 2011 sampai pengumpulan akhir tanggal 17 Oktober 2011 terhadap mitra kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang telah menggunakan layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum.      Sebagai tindak lanjut, Biro Hukum perlu melakukan Konsinyering Pengolahan Data Hasil Survey yang dilaksanakan di Hotel BlueSky Jakarta, 26-27 Oktober 2011. Pada acara tersebut, dua pakar survey dihadirkan sebagai partner diskusi dan sharing yaitu Daryanto, MM dan Agus Setiawan, M.Env.Sc.      

    Tujuan yang diharapkan dari baca lengkap

  • Workshop Membedah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    Workshop Membedah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

    Selama ini pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Undang-undang tersebut telah berumur hampir 8 (delapan) tahun dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada Tanggal 12 Agustus 2011 telah diundangkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Perundang-Undangan.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum sebagai unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi baca lengkap

  • Knowledge Sharing tentang “Penyusunan dan Penilaian Regulasi/Kebijakan Publik yang Partisipatif”

    Knowledge Sharing tentang “Penyusunan dan Penilaian Regulasi/Kebijakan Publik yang Partisipatif”

    Pada hari Selasa - Rabu, tanggal 18 - 19 Oktober 2011, Biro Hukum mengadakan acara knowledge sharing di Puri Avia Resort Puncak, Bogor dengan tema “Penyusunan dan Penilaian Regulasi/Kebijakan Publik yang Partisipatif”, acara yang diikuti oleh 35 peserta menampilkan 4 narasumber yaitu Hendra Wahanu P,SH, Dr. Edy Priyono, Reghi Perdana, SH,LLM, dan Nursyarifah, SH, LLM. Acara tersebut bertujuan mengenalkan metode Regulator Impact Assesment (RIA) dalam mengambil kebijakan supaya tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

    Pada sesi paparan dan diskusi, Hendra Wahanu meenyampaikan materi pengantar tentang Hukum baca lengkap

  • Pembahasan Draft Policy Paper

    Pembahasan Draft Policy Paper "Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran"

    Biro Hukum Kementerian PPN/ Bappenas telah melakukan serangkaian FGD Sinergitas antara Perencanaan dengan Penganggaran untuk Perbaikan Regulasi. Terdapat permasalahan dari hasil serangkaian acara tersebut, permasalahan yang utama yaitu konstruksi regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang belum tertata dengan baik.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum memandang perlu melakukan kajian dan menyusun Policy Paper terkait dengan “Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran melalui Perbaikan Regulasi”. Penyusunan Policy Paper ini menggunakan metodologi Regulatory Impact Assesment (RIA) yang dikembangkan oleh Biro Hukum baca lengkap