Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Berita


  • Pembahasan Rancangan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanah Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I)

    Pembahasan Rancangan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanah Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I)

    Pemerintah RI dan Pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian hibah Program Compact untuk Indonesia. Sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia harus membentuk lembaga yang akan bertindak sebagai accountable entity sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh MCC. Dalam hukum Indonesia, accountable entity tersebut dapat dipersamakan dengan Lembaga Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

    Lembaga Wali Amanat MCC akan dibentuk di Bappenas dengan menggunakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dalam rangka membahas dan menyempurnakan draft Permen baca lengkap

  • Pengujian UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Ke mahkamah Konstitusi

    Pengujian UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Ke mahkamah Konstitusi

    LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara kepada Mahkamah Konsitusi. Substansi yang diajukan adalah meminta agar Pasal 10 yang berbunyi “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu.” Secara khusus diartikan penggugat bersifat selektif, tapi faktanya Presiden mengangkat 20 orang wakil menteri dari 34 kementerian yang ada, sehingga hal tersebut dianggap sudah tidak khusus lagi. Perkara ini masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register baca lengkap

  • Pengujian UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 di Mahkamah Konstitusi

    Pengujian UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 di Mahkamah Konstitusi

    Lembaga Swadaya Masyarakat yang menamakan dirinya LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM KTI) baru-baru ini mengajukan pengujian Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangja Panjang Tahun 2005 – 2025. Pokok masalah gugatan LSM tersebut adalah “adanya penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada.” Frasa tersebut, oleh penggugat dianggap bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945.

    Posisi kasus saat ini adalah perbaikan baca lengkap

  • Sidang ke V Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku-Maluku Utara

    Sidang ke V Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku-Maluku Utara

    Sidang Perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku- Maluku Utara memasuji Sidang V yang dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 15 November 2011 dengan agenda Penyampaian Jawaban dari Para Tergugat. Sidang dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Syamsuri Launa Khalifatullah, sedangkan pihak kuasa Tergugat yang hadir adalah T-I Presiden RI, T-II Menko Kesra, T-III Mensos, T-IV Gubernur Maluku, T-VII Menteri Keuangan, T-VIII Menteri PPN/Bappenas, T-IX Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T-X Menko Bidang Polhukam.

    Para Tergugat yang hadir dalam sidang ini telah menyerahkan baca lengkap

  • Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan  Bappeda Sulawesi Selatan

    Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan Bappeda Sulawesi Selatan

    Untuk mendapatkan pengetahuan terkait kemungkinan penerapan Metode RIA dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Biro Hukum Bappenas memandang perlu untuk menggali informasi di Bappeda. Guna mendapatkan informasi tersebut, Biro Hukum bermaksud mengadakan diskusi terbatas dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara substansi, konsep RIA telah diterapkan oleh Bappeda Sulawesi Selatan, tetapi tidak pernah dituangkan dalam sebuah metode tertentu.

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah juga telah dilakukan dengan mengakomodasi masukan dari semua Stakeholder. baca lengkap

  • Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan  Bappeda Bali

    Diskusi Terbatas “Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan” dengan Bappeda Bali

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Draft Kajian tentang Implementasi dan Pengembangan Metode Regulatory Impact Assesment (RIA) untuk Menilai Peraturan dan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh Karena itu, Biro Hukum perlu mengkaji kemungkinan penerapan Metode RIA dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mendapatkan informasi kajian tersebut maka Biro Hukum mengadakan kajian diskusi terbatas dengan Bappeda Bali.

    Acara yang diadakan di Bappeda Bali pada tanggal 6 – 8 November 2011, menghasilkan kajian metode RIA yaitu:

    1. RIA memungkinkan untuk digunakan pada bidang – bidang yang menyangkut kepentingan baca lengkap

  • Diskusi Terbatas Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan Daerah dengan Bappeda Jawa Timur

    Diskusi Terbatas Pemanfaatan RIA dalam Dokumentasi Perencanaan Daerah dengan Bappeda Jawa Timur

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas melakukan perjalanan dinas dalam rangka diskusi terbatas “Pemanfaatan RIA Dalam Dokumen Perencanaan”. Kegiatan yang dilaksanakan hari Selasa – Kamis, tanggal 1-3 November 2011, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pengumpulan data dan informasi melalui diskusi terbatas dengan unsur pimpinan dan Staf Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta mengetahui kemungkinan penggunaan metode RIA dalam dokumen perencanaan daerah.

    Diskusi dibuka oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dan diikuti Kepala Sub Bidang dan staf dibawah bidang ekonomi. Diskusi diawali baca lengkap