Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Berita


  • Pembahasan Draft Policy Paper

    Pembahasan Draft Policy Paper "Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran"

    Biro Hukum Kementerian PPN/ Bappenas telah melakukan serangkaian FGD Sinergitas antara Perencanaan dengan Penganggaran untuk Perbaikan Regulasi. Terdapat permasalahan dari hasil serangkaian acara tersebut, permasalahan yang utama yaitu konstruksi regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang belum tertata dengan baik.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum memandang perlu melakukan kajian dan menyusun Policy Paper terkait dengan “Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran melalui Perbaikan Regulasi”. Penyusunan Policy Paper ini menggunakan metodologi Regulatory Impact Assesment (RIA) yang dikembangkan oleh Biro Hukum baca lengkap

  • Workshop Pengenalan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

    Workshop Pengenalan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

    Setiap sektor di Kementerian PPN/Bappenas pastilah sangat berhubungan dengan pinjaman/hibah luar negeri, sehingga sangat penting untuk memahami segala hal terkait pinjaman/hibah luar negeri, terutama untuk memberi pembekalan dan pengetahuan dasar terhadap staf yang baru masuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Biro Hukum berinisiatif menyelenggarakan Workshop Pengenalan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang diadakan di Hotel Aryaduta pada tanggal 3 Oktober 2011. Workshop diikuti oleh lebih dari 50 peserta dengan menampilkan tiga narasumber yaitu Kania Dewi, SH, Msi, Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Luar Negeri, Direktorat Perencanaan dan baca lengkap

  • KNOWLEDGE SHARING TENTANG ASPEK HUKUM DAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

    KNOWLEDGE SHARING TENTANG ASPEK HUKUM DAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA

    Pada hari Rabu tanggal 21 September 2011, Biro Hukum mengadakan acara di Hotel RedTop Jakarta dengan tema knowledge sharing tentang Aspek Hukum dan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Acara yang di hadiri oleh seluruh staf Biro Hukum, Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dan staf teknis PPK tersebut bertujuan memberikan pengetahuan bagi PPK sehingga PPK dalam meningkatkan kemampuan serta pengetahuan mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari aspek hukum.

    Kegiatan ini terbagi menjadi 2 sesi, sesi I paparan narasumber Hendra Wahanu P, SH dan Ivan Santoso, Ak, M.Ak. Setelah break makan siang, acara dilanjutkan sesi II oleh narasumber baca lengkap

  • Pembahasan Pemahaman Metode Survey

    Pembahasan Pemahaman Metode Survey

    Pada tanggal 19-20 September 2011, Biro Hukum mengadakan Konsinyering Pemahaman Metode Survey di Hotel Acacia, Jakarta. Kegiatan yang dipandu oleh moderator Kepala Bagian Bantuan Hukum Aswar Haoloan, SH, ini bertujuan untuk mendapatkan masukan (feed back) dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan survey. Hasil dari survey ini diharapkan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari Biro Hukum terutama Bagian Bantuan Hukum.

    Acara diikuti oleh peserta serta seluruh staf Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas dengan menampilkan dua orang pakar dan instruktur dalam bidang survey dan statistik yaitu Daryanto, MM dan baca lengkap

  • Sidang Ke-2 Gugatan Class Action Pengungsi Maluku - Maluku Utara

    Sidang Ke-2 Gugatan Class Action Pengungsi Maluku - Maluku Utara

    Sidang pertama perkara Gugatan Perwakilan Kelompok telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011. Tanggal 13 September 2011 Sidang Kedua Gugatan Class Action Pengungsi Maluku-Maluku Utara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH dengan Hakim Anggota Jihad Arkanuddin, SH, MH dan Dwi Sugiharto, SH, MH dengan Panitera Pengganti Idrus Al Hadar, SH.

    Agenda persidangan adalah pemanggilan dan pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen Penggugat dan Tergugat (Para Pihak). Sidang dimulai dengan pemeriksaan Surat Kuasa dan baca lengkap

  • Pembahasan Draft Peraturan Presiden Tentang Dana Perwalian

    Pembahasan Draft Peraturan Presiden Tentang Dana Perwalian

    Bappenas dan Kementerian Keuangan sedang merancang Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian. Dana perwalian adalah dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemilik dana/pemberi hibah yang dikelola oleh ssuatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Dana perwalian juga bisa diartikan sejumlah dana yang disediakan oleh pemilik dana untuk dikelola oleh lembaga wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dana perwalian.

    Dana perwalian dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan baca lengkap

  • BAPPENAS DIGUGAT ENAM KALI !!

    BAPPENAS DIGUGAT ENAM KALI !!

     Untuk keenam kalinya, Bappenas menjadi tergugat dalam perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan ”Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu, Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM)”. Gugatan perkara perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tergugat VIII telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai gugatan sebesar Rp 27.686.109.660.000,- (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

    Pemanggilan Para Pihak dilakukan oleh pengadilan baca lengkap