Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Berita


  • Kegiatan Focun Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Padang

    Kegiatan Focun Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Padang

    Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, Biro Hukum Bappenas mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di kota Padang pada tanggal 6 Juni 2011. Kegiatan FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran serta mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan tersebut di atas. Kegiatan ini menghadirkan para pakar untuk menyampaikan paparannya yaitu Prof. Dr. Sadli Isra SH, MPA, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Ir. Dida H Salya, MA, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan), Nur Syarifah, SH, LLM, Kabag Penyusunan baca lengkap

  • FORUM KONSULTASI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS

    FORUM KONSULTASI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS

    Saat ini banyak PPK baru yang belum paham tentang kontrak pengadaan barang/jasa dan tata cara penyusunan kontrak, Dalam praktek sehari - hari, PPK tersebut sering berkonsultasi secara sendiri-sendiri dan parsial ke Biro Hukum. Pada saat bersamaan, Biro Hukum bermaksud menyempurnakan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam rangka memberikan asistensi, masukan dan saran bagi PPK dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa sekaligus mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa, maka perlu diadakan Forum Konsultasi Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/Bappenas yang baca lengkap

  • Jaksa Konter Eksepsi Danial

    Jaksa Konter Eksepsi Danial

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Danial Tandjung. Dalam persidangan ini, Danial didakwa dalam satu berkas bersama terdakwa lainnya, Sofyan Usman. Akan tetapi, hanya Danial yang mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Jaksa menilai, keberatan terdakwa terkait berkas perkara yang digabung dan pasal gratifikasi yang didakwakan tidak dapat baca lengkap

  • DPR Ingatkan Citibank Segera Minta Maaf ke Publik

    DPR Ingatkan Citibank Segera Minta Maaf ke Publik

    Komisi XI DPR kecewa karena pihak Citibank tidak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR terkait kasus kematian nasabah kartu kreditnya, Irzen Octa. DPR mendesak Citibank segera minta maaf ke publik. "Sudah lebih dari dua minggu sejak rekomendasi Komisi XI dikeluarkan, Citibank belum juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Apapun rakyat Indonesia meninggal di kantornya gara-gara debt collectornya, masa tidak bisa meminta maaf di koran atau di media lain, nggak harus iklan," desak Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada detikcom, Rabu baca lengkap

  • Perempuan Anggota DPR Belum Berperan

    Perempuan Anggota DPR Belum Berperan

    Anggota DPR RI, Nurul Arifin, berpendapat, meski jumlah perempuan di parlemen meningkat 18 persen dari periode sebelumnya yang hanya 11 persen, namun peran mereka belum baca lengkap

  • Diskusi Hukum Kebijakan Publik

    Diskusi Hukum Kebijakan Publik

    Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan Diskusi Hukum dengan judul: "Apakah Seorang Pejabat Pemerintah Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Dapat Dipidanakan?" Senin 29 Nopember, 2010, Ruang SG 1-5 Bappenas. Narasumber: 1. Prof. Dr. Bagir Manan SH, MCL 2. Dr. Erry Riyana Hardjapamengkas, SE 3. Dr. Marwan Effendy, baca lengkap

  • Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dalam Rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 6 September 2010, Ruang SG 1-5, Bappenas. Narasumber: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ir. Agus Rahardjo, baca lengkap