Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Berita


  • Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan

    Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan

    Biro Hukum pada tanggal 12 Agustus 2011 mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Hotel Acacia, Jakarta. Kegiatan FGD dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya perbaikan regulasi di bidang perencanaan pembangunan regulasi. Kegiatan ini menghadirkan para pakar yang menyampaikan paparannya yaitu Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja (Ahli Keuangan Negara), Dr. Ir. Dida H. Salya, MA (Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan), Nur Syarifah SH, LLM (Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas).

    baca lengkap

  • Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Yogyakarta

    Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Yogyakarta

    Tanggal 4 Juli 2011, Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, Biro Hukum Bappenas mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan Untuk Perbaikan Regulasi di Yogyakarta. FGD ini merupakan kelanjutan dari FGD kota Padang. Kegiatan FGD di Yogyakarta dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran, mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan tersebut di atas, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya perbaikan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

    Para pakar dan praktisi yang baca lengkap

  • Finalisasi Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Finalisasi Policy Paper Implementasi dan Pengembangan Metode RIA untuk Menilai Peraturan dan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas

    Finalisasi Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Finalisasi Policy Paper Implementasi dan Pengembangan Metode RIA untuk Menilai Peraturan dan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas

    Biro Hukum Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menyelenggarakan konsinyering “Finalisasi pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa dan finalisasi policy paper implementasi dan pengembangan metode RIA untuk menilai peraturan dan kebijakan di Kementrian PPN/Bappenas” dengan narasumber Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc (Direktur Penyelesaian Sanggah LKPP) pada tanggal 28-29 Juni 2011, Hotel Swiss Bel International - Jakarta, pada konsinyering tersebut membahas: 1. Pengertian kontrak pengadaan barang/jasa, 2. Jenis kontrak, 3. Tanda bukti perjanjian, 4. Siapa pihak pemerintah terkait dan apa peran baca lengkap

  • Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung

    Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung

    Biro Hukum Bappenas Bagian Bantuan Hukum pada tanggal 16 Juni 2011 mengadakan kegiatan Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung yang dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, baik berupa masukan dan saran dalam pelaksanaan pengadaan langsung, dan menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung.

    Workshop yang dibuka oleh Kabag Bantuan Hukum, Aswar Haoloan diikuti oleh peserta yang merupakan Pejabat Pengadaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing PPK pada lingkungan Bappenas. Acara baca lengkap

  • Kegiatan Focun Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Padang

    Kegiatan Focun Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Padang

    Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, Biro Hukum Bappenas mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di kota Padang pada tanggal 6 Juni 2011. Kegiatan FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran serta mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan tersebut di atas. Kegiatan ini menghadirkan para pakar untuk menyampaikan paparannya yaitu Prof. Dr. Sadli Isra SH, MPA, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Ir. Dida H Salya, MA, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan), Nur Syarifah, SH, LLM, Kabag Penyusunan baca lengkap

  • FORUM KONSULTASI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS

    FORUM KONSULTASI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BAGI PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS

    Saat ini banyak PPK baru yang belum paham tentang kontrak pengadaan barang/jasa dan tata cara penyusunan kontrak, Dalam praktek sehari - hari, PPK tersebut sering berkonsultasi secara sendiri-sendiri dan parsial ke Biro Hukum. Pada saat bersamaan, Biro Hukum bermaksud menyempurnakan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa. Sehingga dalam rangka memberikan asistensi, masukan dan saran bagi PPK dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa sekaligus mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa, maka perlu diadakan Forum Konsultasi Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian PPN/Bappenas yang baca lengkap

  • Jaksa Konter Eksepsi Danial

    Jaksa Konter Eksepsi Danial

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Danial Tandjung. Dalam persidangan ini, Danial didakwa dalam satu berkas bersama terdakwa lainnya, Sofyan Usman. Akan tetapi, hanya Danial yang mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Jaksa menilai, keberatan terdakwa terkait berkas perkara yang digabung dan pasal gratifikasi yang didakwakan tidak dapat baca lengkap