Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Berita


  • Pembahasan Pemahaman Metode Survey

    Pembahasan Pemahaman Metode Survey

    Pada tanggal 19-20 September 2011, Biro Hukum mengadakan Konsinyering Pemahaman Metode Survey di Hotel Acacia, Jakarta. Kegiatan yang dipandu oleh moderator Kepala Bagian Bantuan Hukum Aswar Haoloan, SH, ini bertujuan untuk mendapatkan masukan (feed back) dimana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan survey. Hasil dari survey ini diharapkan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari Biro Hukum terutama Bagian Bantuan Hukum.

    Acara diikuti oleh peserta serta seluruh staf Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas dengan menampilkan dua orang pakar dan instruktur dalam bidang survey dan statistik yaitu Daryanto, MM dan baca lengkap

  • Sidang Ke-2 Gugatan Class Action Pengungsi Maluku - Maluku Utara

    Sidang Ke-2 Gugatan Class Action Pengungsi Maluku - Maluku Utara

    Sidang pertama perkara Gugatan Perwakilan Kelompok telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011. Tanggal 13 September 2011 Sidang Kedua Gugatan Class Action Pengungsi Maluku-Maluku Utara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH dengan Hakim Anggota Jihad Arkanuddin, SH, MH dan Dwi Sugiharto, SH, MH dengan Panitera Pengganti Idrus Al Hadar, SH.

    Agenda persidangan adalah pemanggilan dan pemeriksaan identitas dan kelengkapan dokumen Penggugat dan Tergugat (Para Pihak). Sidang dimulai dengan pemeriksaan Surat Kuasa dan baca lengkap

  • Pembahasan Draft Peraturan Presiden Tentang Dana Perwalian

    Pembahasan Draft Peraturan Presiden Tentang Dana Perwalian

    Bappenas dan Kementerian Keuangan sedang merancang Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian. Dana perwalian adalah dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemilik dana/pemberi hibah yang dikelola oleh ssuatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Dana perwalian juga bisa diartikan sejumlah dana yang disediakan oleh pemilik dana untuk dikelola oleh lembaga wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dana perwalian.

    Dana perwalian dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan baca lengkap

  • BAPPENAS DIGUGAT ENAM KALI !!

    BAPPENAS DIGUGAT ENAM KALI !!

     Untuk keenam kalinya, Bappenas menjadi tergugat dalam perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan ”Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu, Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM)”. Gugatan perkara perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai tergugat VIII telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai gugatan sebesar Rp 27.686.109.660.000,- (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam milyar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

    Pemanggilan Para Pihak dilakukan oleh pengadilan baca lengkap

  • Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan

    Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan

    Biro Hukum pada tanggal 12 Agustus 2011 mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Hotel Acacia, Jakarta. Kegiatan FGD dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya perbaikan regulasi di bidang perencanaan pembangunan regulasi. Kegiatan ini menghadirkan para pakar yang menyampaikan paparannya yaitu Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja (Ahli Keuangan Negara), Dr. Ir. Dida H. Salya, MA (Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan), Nur Syarifah SH, LLM (Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian PPN/Bappenas).

    baca lengkap

  • Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Yogyakarta

    Serial Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan Untuk Perbaikan Regulasi di Kota Yogyakarta

    Tanggal 4 Juli 2011, Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, Biro Hukum Bappenas mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaraan Untuk Perbaikan Regulasi di Yogyakarta. FGD ini merupakan kelanjutan dari FGD kota Padang. Kegiatan FGD di Yogyakarta dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait dengan permasalahan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran, mendapatkan masukan dan solusi atas permasalahan tersebut di atas, serta menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya perbaikan regulasi di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

    Para pakar dan praktisi yang baca lengkap

  • Finalisasi Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Finalisasi Policy Paper Implementasi dan Pengembangan Metode RIA untuk Menilai Peraturan dan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas

    Finalisasi Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Finalisasi Policy Paper Implementasi dan Pengembangan Metode RIA untuk Menilai Peraturan dan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas

    Biro Hukum Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menyelenggarakan konsinyering “Finalisasi pedoman penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa dan finalisasi policy paper implementasi dan pengembangan metode RIA untuk menilai peraturan dan kebijakan di Kementrian PPN/Bappenas” dengan narasumber Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc (Direktur Penyelesaian Sanggah LKPP) pada tanggal 28-29 Juni 2011, Hotel Swiss Bel International - Jakarta, pada konsinyering tersebut membahas: 1. Pengertian kontrak pengadaan barang/jasa, 2. Jenis kontrak, 3. Tanda bukti perjanjian, 4. Siapa pihak pemerintah terkait dan apa peran baca lengkap