Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Berita


  • International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation

    International Conference Tackling Corruption in ASEAN: Legislation, Strategies and Regional Cooperation

    Despite ASEAN countries has made various efforts, corruption remains a major problem in Southeast Asia. As we can see from the latest publication of Corruption Perception Index (2015) issued by Transparency International, the level of corruption in the ASEAN region is still high.  Eventhough Singapore and Malaysia has reached score 50 of 100 (for Malaysia) and above (85 for Singapore), the rest of ASEAN countries were still strugle to improve their anti corruption level. Thailand score 38, Indonesia 36, Philippines 35, Vietnam 31, baca lengkap

  • Indonesian Development Trust Fund

    Indonesian Development Trust Fund

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with Mari Suzuki, Executive Secretary of Asian Community 21 Trust Japan (24/8).

    Asian Community Center 21 (ACC21) is a non-profit and non-partisan Japanese NGO which aims to help empower those people suffering from poverty in the Asia region. Currently, ACC21 is conducting a study on the feasibility of cooperation between Japanese companies and NGO’s using the baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Investasi Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Investasi Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mendapatkan tugas baru dari Presiden RI sebagai Chief Investment Officer (CIO), dalam fungsinya menangani pembiayaan investasi selain anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), hal tersebut untuk mengoptimalkan kontribusi pelaku usaha terhadap proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan investasi selain APBN sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

    baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Kersama antara ICCTF dengan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Terkait Pelaksanaan Swakelola Tipe 2 (Instansi Pemerintah Lainnya)

    Rapat Pembahasan Kersama antara ICCTF dengan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Terkait Pelaksanaan Swakelola Tipe 2 (Instansi Pemerintah Lainnya)

    Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada kegiatan swakelola tipe 2, perlu adanya perangkat kerja yang terdiri dari PPK, Tim Pengadaan/ULP, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Untuk Tim Pengadaan/ULP, UNSOED telah menyepakati kewenangan tersebut dilaksanakan oleh UNSOED sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010. Namun untuk PPK dan PPHP, UNSOED mempertanyakan siapakah yg seharusnya memiliki kewenangan tersebut? Satker MWA ICCTF sebagai pengguna anggaran atau baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011

    Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011

    Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional adalah Kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Gas Rumah Kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi dan menyerapnya termasuk simpanan karbon. Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional adalah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 yang merupakan konsikuensi integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menajadi Kementerian Lingkungan baca lengkap

  • RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SOP AP TENTANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN  PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

    RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SOP AP TENTANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

    Rumusan kebijakan tentang koordinasi Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas yang di koordinasi oleh Deputi PEPP perlu ada dalam bentuk Sistem Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP), sehingga sistem tersebut menjadi pedoman bagi unit kerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menyusun SOP AP harus sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2016 tentang , sehingga kualitas SOP AP yang dihasilkan baik dan dapat dilaksanakan oleh unit baca lengkap

  • PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di Kementerian PPN/Bappenas menjadi pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan dan SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dengan mengundang beberapa unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, Biro Hukum mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun  2016 yang bertujuan untuk mendorong unit kerja untuk memiliki tatalaksana dan standar baku baca lengkap