Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun detail
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Berita


  • PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    PEDOMAN PENYUSUNAN SOP AP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tatalaksana dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di Kementerian PPN/Bappenas menjadi pedoman bagi unit kerja dalam penyusunan dan SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dengan mengundang beberapa unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, Biro Hukum mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun  2016 yang bertujuan untuk mendorong unit kerja untuk memiliki tatalaksana dan standar baku baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011

    Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011

    Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagi kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. RAN-GRK merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat  bantuan Internasional pada tahun 2020 dari kondisi kondisi tanpa adanya rencana aksi.

    RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Penanganan Potensi Kerugian Negara

    Rapat Pembahasan Penanganan Potensi Kerugian Negara

    Pada tanggal 27 April 2016, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan mengundang beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Bappenas serta Pemerintah Daerah Provinsi untuk membahas perihal Penanganan Potensi  Kerugian Negara. Dalam hal ini, Bappenas diwakili oleh Biro Hukum selaku kuasa Menteri PPN/Kepala Bappenas.

    Rapat ini dianggap penting mengingat bahwa untuk pembayaran kerugian negara akibat keputusan persidangan yang sudah pasti (inkracht), diperlukan koordinasi dari semua Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah khususnya dalam kasus dimana baca lengkap

  • Rapat Antarkementerian RPP tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan

    Rapat Antarkementerian RPP tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan

    Melaksanakan amanat Pasal 192 ayat (5) dan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan.

    Pada hari Selasa, 3 Mei 2016, Biro Hukum Bappenas dan Direktorat Transportasi mengikuti Rapat Antarkementerian II RPP tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan di Kementerian Perhubungan, yang baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF

    Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF

    Saat ini, pembentukan lembaga ICCTF diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund yang telah diubah dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2014. Kedepan diharapkan ICCTF menjadi lembaga ideal sehingga dapat menjadi lembaga trust fund yang tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga dapat diakui dunia. Saat ini peraturan-peraturan yang ada masih baca lengkap

  • IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil.

    baca lengkap

  • Format Peraturan Perundang-undangan Terbaru

    Format Peraturan Perundang-undangan Terbaru

    Sehubungan dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM perihal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara RI, Tambahan lembaran  Negara RI, Berita Negara RI, dan Tambahan Berita Negara RI, maka seluruh Kementerian/Lembaga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2015.

    Menindaklanjuti surat tersebut, baca lengkap