Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Berita


  • Rapat Pembahasan Masukan atas Rencana Perubahan  Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Rapat Pembahasan Masukan atas Rencana Perubahan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Menindaklanjuti surat permohonan dari LKPP untuk memberikan masukan atas Revisi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan/implementasi Peraturan Presiden tersebut khususnya di Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada hari Kamis, 15 januari 2015, Biro Hukum Bappenas mengadakan Rapat Pembahasan untuk dapat memberikan masukan atas Rencana Perubahan baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Penyusunan SK Kegiatan Tahun Anggaran 2015

    Bimbingan Teknis Penyusunan SK Kegiatan Tahun Anggaran 2015

    Melaksanakan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas mengamanatkan bahwa rancangan Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, dan Keputusan Irtama disiapkan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon  II yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian cq. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas. baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas

    Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas

    Setiap unit kerja di kementerian PPN/Bappenas pasti pernah maupun sering berhubungan dengan hibah, sehingga pengetahuan terkait dengan aturan-auturan tentang hibah sangat penting untuk diketahui. Meskipun sudah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi dalam perakteknya, mekanisme pengelolaan hibah kadang kala mengalami banyak kendala.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah di Kementerian baca lengkap

  • Sosialisasi Penyusunan Usulan Peraturan Pemerintah,  Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas  untuk Dibahas dan Ditetapkan di Tahun 2015

    Sosialisasi Penyusunan Usulan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Dibahas dan Ditetapkan di Tahun 2015

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 30. Pengusulan PP dan Perpres dari setiap Kementerian/Lembaga akan dimasukkan dalam program penyusunan PP dan Perpres tahun 2015 sehingga perlu didaftarkan kepada BPHN Kementerian Hukum dan HAM di akhir tahun 2014.

    baca lengkap

  • Workshop Urgensi Penyusunan Juklak ULP sebagai Pelaksanaan Peraturan

    Workshop Urgensi Penyusunan Juklak ULP sebagai Pelaksanaan Peraturan

    Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan, terdapat amanat penyusunan petunjuk pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Juklak ULP sebagai Pelaksana Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 tahun 2014.

    Pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, Biro Hukum Bappenas baca lengkap

  • Kick off Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN)

    Kick off Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN)

    Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan di masa depan, guna peningkatan kualitas perkotaan nasional yang sehat, aman, nyaman, tentram, lestari, dan berdaya saing, serta berkelanjutan secara menyeluruh, maka disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) sebagai payung hukum untuk memperkuat kebijakan baca lengkap

  • Penyiapan Awal Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  di Kementerian PPN/Bappenas

    Penyiapan Awal Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas

    Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional, yang dimaksud Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta mempunyai merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. 

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas baca lengkap