Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Berita


  • Rapat Antarkementerian RPP tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan

    Rapat Antarkementerian RPP tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan

    Melaksanakan amanat Pasal 192 ayat (5) dan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan.

    Pada hari Selasa, 3 Mei 2016, Biro Hukum Bappenas dan Direktorat Transportasi mengikuti Rapat Antarkementerian II RPP tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan di Kementerian Perhubungan, yang baca lengkap

  • Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF

    Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang ICCTF

    Saat ini, pembentukan lembaga ICCTF diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund yang telah diubah dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2014. Kedepan diharapkan ICCTF menjadi lembaga ideal sehingga dapat menjadi lembaga trust fund yang tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga dapat diakui dunia. Saat ini peraturan-peraturan yang ada masih baca lengkap

  • IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    IMPLIKASI PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil.

    baca lengkap

  • Format Peraturan Perundang-undangan Terbaru

    Format Peraturan Perundang-undangan Terbaru

    Sehubungan dengan surat dari Kementerian Hukum dan HAM perihal Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara RI, Tambahan lembaran  Negara RI, Berita Negara RI, dan Tambahan Berita Negara RI, maka seluruh Kementerian/Lembaga harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2015.

    Menindaklanjuti surat tersebut, baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Masukan atas Rencana Perubahan  Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Rapat Pembahasan Masukan atas Rencana Perubahan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

    Menindaklanjuti surat permohonan dari LKPP untuk memberikan masukan atas Revisi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan/implementasi Peraturan Presiden tersebut khususnya di Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada hari Kamis, 15 januari 2015, Biro Hukum Bappenas mengadakan Rapat Pembahasan untuk dapat memberikan masukan atas Rencana Perubahan baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Penyusunan SK Kegiatan Tahun Anggaran 2015

    Bimbingan Teknis Penyusunan SK Kegiatan Tahun Anggaran 2015

    Melaksanakan amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas mengamanatkan bahwa rancangan Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, dan Keputusan Irtama disiapkan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon  II yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian cq. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas. baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas

    Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah Kementerian PPN/Bappenas

    Setiap unit kerja di kementerian PPN/Bappenas pasti pernah maupun sering berhubungan dengan hibah, sehingga pengetahuan terkait dengan aturan-auturan tentang hibah sangat penting untuk diketahui. Meskipun sudah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi dalam perakteknya, mekanisme pengelolaan hibah kadang kala mengalami banyak kendala.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Mekanisme Pengelolaan Hibah di Kementerian baca lengkap