Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Berita


  • Sosialisasi Penyusunan Usulan Peraturan Pemerintah,  Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas  untuk Dibahas dan Ditetapkan di Tahun 2015

    Sosialisasi Penyusunan Usulan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Dibahas dan Ditetapkan di Tahun 2015

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 30. Pengusulan PP dan Perpres dari setiap Kementerian/Lembaga akan dimasukkan dalam program penyusunan PP dan Perpres tahun 2015 sehingga perlu didaftarkan kepada BPHN Kementerian Hukum dan HAM di akhir tahun 2014.

    baca lengkap

  • Workshop Urgensi Penyusunan Juklak ULP sebagai Pelaksanaan Peraturan

    Workshop Urgensi Penyusunan Juklak ULP sebagai Pelaksanaan Peraturan

    Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan, terdapat amanat penyusunan petunjuk pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Juklak ULP sebagai Pelaksana Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 tahun 2014.

    Pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, Biro Hukum Bappenas baca lengkap

  • Kick off Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN)

    Kick off Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN)

    Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan di masa depan, guna peningkatan kualitas perkotaan nasional yang sehat, aman, nyaman, tentram, lestari, dan berdaya saing, serta berkelanjutan secara menyeluruh, maka disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) sebagai payung hukum untuk memperkuat kebijakan baca lengkap

  • Penyiapan Awal Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  di Kementerian PPN/Bappenas

    Penyiapan Awal Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas

    Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional, yang dimaksud Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta mempunyai merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. 

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas baca lengkap

  • Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014

    Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014

    Dalam rangka menyamakan persepsi tentang prolegnas, perlu dilakukan koordinasi untuk menjaga komitmen di lingkungan Pemerintah. Prolegnas RUU Prioritas pada Tahun 2014 terdiri dari 66 RUU, 22 RUU diantaranya merupakan usulan Pemerintah dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.

    Pada hari kamis, tanggal 8 Mei 2014, Biro Hukum Bappenas menghadiri Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014 di BPHN, yang dipimpin oleh Kepala BPHN (DR. Wicipto Setiadi, baca lengkap

  • Pedoman Komunikasi Hukum yang Efektif

    Pedoman Komunikasi Hukum yang Efektif

    Biro Hukum sedang menyusun sebuah pedoman Komunikasi Hukum. Dengan pedoman ini diharapkan mempermudah salah satu tupoksi Biro Hukum untuk mengkomunikasikan semua isu Hukum maupun berbagai peraturan agar lebih mudah dipahami oleh Stakeholders.

    Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengumpulkan bahan dan memperkuat Konsep mengenai komunikasi hokum, maka di adakan Rapat “ Pembahasan Komunikasi Hukum yang efektif”, pada hari Rabu 19 Maret 2014 di Ruang Rapat Biro Hukum. Rapar ini juga mengundang baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Proses Penyusunan dan perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

    Rapat Pembahasan Proses Penyusunan dan perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

    Berdasarkan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sudah berjalan 8 (delapan) Tahun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan, sebagai contoh adalah mengenai mekanisme penysunan RKP, karena terdapat dualisme pengaturan dengan PP 20/2004. Terkait dengan hal tersebut saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mempersiapkan perubahan terhadap PP No. 40/2006.

    Pada hari Rabu, 5 maret baca lengkap