Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun detail
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Berita


  • Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014

    Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014

    Dalam rangka menyamakan persepsi tentang prolegnas, perlu dilakukan koordinasi untuk menjaga komitmen di lingkungan Pemerintah. Prolegnas RUU Prioritas pada Tahun 2014 terdiri dari 66 RUU, 22 RUU diantaranya merupakan usulan Pemerintah dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.

    Pada hari kamis, tanggal 8 Mei 2014, Biro Hukum Bappenas menghadiri Rapat Monitoring Pelaksanaan Prolegnas Tahun 2014 di BPHN, yang dipimpin oleh Kepala BPHN (DR. Wicipto Setiadi, baca lengkap

  • Pedoman Komunikasi Hukum yang Efektif

    Pedoman Komunikasi Hukum yang Efektif

    Biro Hukum sedang menyusun sebuah pedoman Komunikasi Hukum. Dengan pedoman ini diharapkan mempermudah salah satu tupoksi Biro Hukum untuk mengkomunikasikan semua isu Hukum maupun berbagai peraturan agar lebih mudah dipahami oleh Stakeholders.

    Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengumpulkan bahan dan memperkuat Konsep mengenai komunikasi hokum, maka di adakan Rapat “ Pembahasan Komunikasi Hukum yang efektif”, pada hari Rabu 19 Maret 2014 di Ruang Rapat Biro Hukum. Rapar ini juga mengundang baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Proses Penyusunan dan perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

    Rapat Pembahasan Proses Penyusunan dan perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

    Berdasarkan evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sudah berjalan 8 (delapan) Tahun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan, sebagai contoh adalah mengenai mekanisme penysunan RKP, karena terdapat dualisme pengaturan dengan PP 20/2004. Terkait dengan hal tersebut saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mempersiapkan perubahan terhadap PP No. 40/2006.

    Pada hari Rabu, 5 maret baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Reviu Perjanjian Internasional

    Bimbingan Teknis Reviu Perjanjian Internasional

    Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kementerian PPN/Bappenas selalu menjalin kerjasama dengan instansi baik dalam maupun luar negeri. Dalam prakteknya, bentuk perjanjian yang dibuat antara Pemerintah khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan organisasi internasional tidak mempunyai baca lengkap

  • Klinik Hukum Kita dan Korupsi

    Klinik Hukum Kita dan Korupsi

    Korupsi sudah populer di masyarakat. Namun hanya sedikit masyarakat yang mengetahui korupsi dan jenis perbuatannya dengan benar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi serta sanksinya adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

    Dalam rangka mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang bersih dari korupsi, maka Biro Hukum mengadakan Klinik Hukum “Kita dan baca lengkap

  • Pemaparan Hasil <i>Short Course Bridging Research to Policy</i>

    Pemaparan Hasil Short Course Bridging Research to Policy

    Pada Tanggal 16 - 27 September 2013 diadakan Short Course Bridging Research to Policy di Australia yang diikuti oleh 24 peserta dari Kementerian PPN/Bappenas. Short course ini bertujuan menjembatani antara riset dan kebijakan. Hasil yang didapat oleh peserta perlu disosialisasikan ke unit kerja masing-masing.

    Pada Hari Rabu, 2 Oktober 2013, Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum) yang merupakan salah satu peserta baca lengkap

  • Pembahasan Konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Nakah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Nakah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas

    Melaksanakan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas harus menyesuaikan pengaturan tata naskah dinas sebagaimana diatur didalam Permen PAN dan RB tersebut.  Namun tidak semua ketentuan dalam Permen tersebut dapat diterapkan di Kementerian PPN/Bappenas, oleh karena itu, saat ini Kementerian PPN/Bappenas melakukan pembahasan konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di baca lengkap