Berita


  • Diskusi Pembahasan Draft Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat ICCTF

    Diskusi Pembahasan Draft Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat ICCTF

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund mengamanatkan pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA). Menindaklanjuti Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, maka perlu ditetapkan keanggotaan MWA dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

    Pada hari Kamis, 5 September 2013, Biro Hukum, Sekretariat ICCTF, MCA-Indonesia, dan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana melakukan baca lengkap

  • Pembahasan Konsep Perturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana

    Pembahasan Konsep Perturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Instansi Pembina JFP, telah menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor:KEP.235/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana. Sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang tata kepemerintahan, sistem perencanaan pembangunan nasional dan tata cara penilaian angka baca lengkap

  • FGD Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L

    FGD Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 16 Mei 2013 telah mengadakan kegiatan “FGD Perspektif Stakeholders terhadap UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dengan 13 peserta dari Bappeda Provinsi dan Kabupaten/kota. FGD tersebut hanya mendapatkan data dari daerah, sehingga perlu mengadakan FGD yang sama dengan menghadirkan peserta dari Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan data dan informasi secara objektif dari pusat dan daerah.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengadakan “FGD baca lengkap

  • Metode Penulisan yang Baik dan Benar

    Metode Penulisan yang Baik dan Benar

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan kajian mengenai perspektif stakeholders terhadap UU 25/2004 tentang SPPN. Agar kajian tersebut menjadi karya ilmiah yang baik dan benar, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah hukum.

    Pada hari Rabu, 5 Juni 2013, Biro Hukum mengadakan pelatihan tentang “metode penulisan hukum yang baik dan benar”. Pelatihan dengan narasumber Arfan Faiz Muhlisi, SH, MH (Kementerian Hukum dan HAM) bertujuan untuk menambah wawasan staf Biro Hukum dalam penulisan yang baik, benar dan baca lengkap

  • Rapat FGD Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Bappeda

    Rapat FGD Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Bappeda

    Undang-Undang 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah berjalan 9 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud melakukan evaluasi pelaksanaan UU 25/2004 di daerah.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengadakan “FGD dan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, pada hari Kamis, 16 Mei 2013 di Kota Semarang. baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012

    Bimbingan Teknis Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah merupakan dasar pedoman/acuan bagi instansi pemerintahan untuk menyusun SOP. Dengan disusunnya SOP  diharapakan instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas melakukan kegiatan “Bimbingan baca lengkap

  • REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN SUATU KENISCAYAAN

    REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN SUATU KENISCAYAAN

    Amanat tersebut direspon dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk melaksanakan UU dan Perpres tersebut, Bappenas menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 2/2013 tentang Pengaturan Kinerja.

    Sebagaimana kita ketahui, Peraturan Menteri hanya mengatur norma yang bersifat umum. Sedangkan untuk pelaksanaan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan/Juklak yang akan ditetapkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

    Dalam rangka pembahasaan Juklak tersebut, pada tanggal 11-12 April 2013, Biro Sumber baca lengkap