Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Berita


  • Bimbingan Teknis Reviu Perjanjian Internasional

    Bimbingan Teknis Reviu Perjanjian Internasional

    Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kementerian PPN/Bappenas selalu menjalin kerjasama dengan instansi baik dalam maupun luar negeri. Dalam prakteknya, bentuk perjanjian yang dibuat antara Pemerintah khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan organisasi internasional tidak mempunyai baca lengkap

  • Klinik Hukum Kita dan Korupsi

    Klinik Hukum Kita dan Korupsi

    Korupsi sudah populer di masyarakat. Namun hanya sedikit masyarakat yang mengetahui korupsi dan jenis perbuatannya dengan benar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi serta sanksinya adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.

    Dalam rangka mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang bersih dari korupsi, maka Biro Hukum mengadakan Klinik Hukum “Kita dan baca lengkap

  • Pemaparan Hasil <i>Short Course Bridging Research to Policy</i>

    Pemaparan Hasil Short Course Bridging Research to Policy

    Pada Tanggal 16 - 27 September 2013 diadakan Short Course Bridging Research to Policy di Australia yang diikuti oleh 24 peserta dari Kementerian PPN/Bappenas. Short course ini bertujuan menjembatani antara riset dan kebijakan. Hasil yang didapat oleh peserta perlu disosialisasikan ke unit kerja masing-masing.

    Pada Hari Rabu, 2 Oktober 2013, Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum) yang merupakan salah satu peserta baca lengkap

  • Pembahasan Konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Nakah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Nakah Dinas di Kementerian PPN/Bappenas

    Melaksanakan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas harus menyesuaikan pengaturan tata naskah dinas sebagaimana diatur didalam Permen PAN dan RB tersebut.  Namun tidak semua ketentuan dalam Permen tersebut dapat diterapkan di Kementerian PPN/Bappenas, oleh karena itu, saat ini Kementerian PPN/Bappenas melakukan pembahasan konsep Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di baca lengkap

  • Diskusi Pembahasan Draft Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat ICCTF

    Diskusi Pembahasan Draft Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat ICCTF

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund mengamanatkan pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA). Menindaklanjuti Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, maka perlu ditetapkan keanggotaan MWA dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

    Pada hari Kamis, 5 September 2013, Biro Hukum, Sekretariat ICCTF, MCA-Indonesia, dan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana melakukan baca lengkap

  • Pembahasan Konsep Perturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana

    Pembahasan Konsep Perturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Instansi Pembina JFP, telah menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor:KEP.235/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana. Sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang tata kepemerintahan, sistem perencanaan pembangunan nasional dan tata cara penilaian angka baca lengkap

  • FGD Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L

    FGD Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 16 Mei 2013 telah mengadakan kegiatan “FGD Perspektif Stakeholders terhadap UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dengan 13 peserta dari Bappeda Provinsi dan Kabupaten/kota. FGD tersebut hanya mendapatkan data dari daerah, sehingga perlu mengadakan FGD yang sama dengan menghadirkan peserta dari Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan data dan informasi secara objektif dari pusat dan daerah.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengadakan “FGD baca lengkap