Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Berita


  • Metode Penulisan yang Baik dan Benar

    Metode Penulisan yang Baik dan Benar

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan kajian mengenai perspektif stakeholders terhadap UU 25/2004 tentang SPPN. Agar kajian tersebut menjadi karya ilmiah yang baik dan benar, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah hukum.

    Pada hari Rabu, 5 Juni 2013, Biro Hukum mengadakan pelatihan tentang “metode penulisan hukum yang baik dan benar”. Pelatihan dengan narasumber Arfan Faiz Muhlisi, SH, MH (Kementerian Hukum dan HAM) bertujuan untuk menambah wawasan staf Biro Hukum dalam penulisan yang baik, benar dan baca lengkap

  • Rapat FGD Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Bappeda

    Rapat FGD Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Bappeda

    Undang-Undang 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah berjalan 9 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud melakukan evaluasi pelaksanaan UU 25/2004 di daerah.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengadakan “FGD dan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, pada hari Kamis, 16 Mei 2013 di Kota Semarang. baca lengkap

  • Bimbingan Teknis Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012

    Bimbingan Teknis Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah merupakan dasar pedoman/acuan bagi instansi pemerintahan untuk menyusun SOP. Dengan disusunnya SOP  diharapakan instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas melakukan kegiatan “Bimbingan baca lengkap

  • REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN SUATU KENISCAYAAN

    REFORMASI BIROKRASI MERUPAKAN SUATU KENISCAYAAN

    Amanat tersebut direspon dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk melaksanakan UU dan Perpres tersebut, Bappenas menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 2/2013 tentang Pengaturan Kinerja.

    Sebagaimana kita ketahui, Peraturan Menteri hanya mengatur norma yang bersifat umum. Sedangkan untuk pelaksanaan dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan/Juklak yang akan ditetapkan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

    Dalam rangka pembahasaan Juklak tersebut, pada tanggal 11-12 April 2013, Biro Sumber baca lengkap

  • Pembahasan Konsep Draft Juklak tentang Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Konsep Draft Juklak tentang Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Kepala Bappenas yang sedang dalam proses pengundangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pegawai di Kementerian PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan pengaturan kinerja, maka diperlukan petunjuk pelaksana yang memudahkan setiap pegawai untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pengaturan Kinerja.

    Pada hari Jum’at, 5 April 2013, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Kode Etik

    Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Kode Etik

    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan agar masing-masing instansi mempunyai Kode Etik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing instansi. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu membuat suatu Peraturan Menteri tentang Kode Etik.

    Pada hari Rabu, 20 Maret 2013, Biro Hukum mengundang Biro Sumber Daya Manusia melakukan rapat baca lengkap

  • Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Bappenas

    Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Bappenas

    Bappenas berusaha konsisten berpartisipasi dalam aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sesuai Amanat Peraturan Presiden No 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, maka disusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

    baca lengkap