Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Berita


  • Pembahasan Konsep Draft Juklak tentang Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Konsep Draft Juklak tentang Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Kepala Bappenas yang sedang dalam proses pengundangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Pegawai di Kementerian PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya untuk mempermudah pelaksanaan pengaturan kinerja, maka diperlukan petunjuk pelaksana yang memudahkan setiap pegawai untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pengaturan Kinerja.

    Pada hari Jum’at, 5 April 2013, Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Kode Etik

    Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Kode Etik

    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan agar masing-masing instansi mempunyai Kode Etik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing instansi. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu membuat suatu Peraturan Menteri tentang Kode Etik.

    Pada hari Rabu, 20 Maret 2013, Biro Hukum mengundang Biro Sumber Daya Manusia melakukan rapat baca lengkap

  • Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Bappenas

    Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 Bappenas

    Bappenas berusaha konsisten berpartisipasi dalam aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sesuai Amanat Peraturan Presiden No 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, maka disusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

    baca lengkap

  • Rapat Sosialisasi Penerapan Electronic Based Transaction Dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN

    Rapat Sosialisasi Penerapan Electronic Based Transaction Dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN

    Tanggal 6 Maret 2013, Staf Biro Hukum menghadiri Seminar Nasional mengenai Penerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. SPAN merupakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang berbasis teknologi informasi untuk pengelolaan anggaran. SPAN ini telah digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Diharapkan sistem SPAN nantinya akan digunakan oleh baca lengkap

  • Konsinyeering Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang SPPN

    Konsinyeering Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang SPPN

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah berjalan selama 8 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud melakukan evaluasi terhadap UU 25/2004 dengan cara melakukan survey perspektif stakeholders terhadap pelaksanaan UU 25/2004.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian baca lengkap

  • Pembahasan Draft Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Draft Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas

    Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas perlu dilandasi dengan dasar hukum yang jelas antara lain dengan Peraturan dan Keputusan. Biro Hukum, berdasarkan tugas dan fungsinya akan memfasilitasi setiap penyusunan Peraturan dan Keputusan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Hukum perlu melakukan penyesuaian terhadap SOP penyusunan Peraturan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas.

    baca lengkap

  • Penyusunan LAKIP dan Laporan Reformasi Birokrasi di Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

    Penyusunan LAKIP dan Laporan Reformasi Birokrasi di Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

    Dalam rangka penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Kertas Kerja PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 2012 di Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, maka Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang ditugaskan sebagai koordinator penyusunan LAKIP dan kertas kerja PMPRB mengadakan rapat koordinasi UKE II di bawah Sekretaris Kementeri PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Tujuan rapat tersebut untuk memfinalisasi laporan LAKIP dan baca lengkap