Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Berita


  • Rapat Sosialisasi Penerapan Electronic Based Transaction Dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN

    Rapat Sosialisasi Penerapan Electronic Based Transaction Dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN

    Tanggal 6 Maret 2013, Staf Biro Hukum menghadiri Seminar Nasional mengenai Penerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. SPAN merupakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang berbasis teknologi informasi untuk pengelolaan anggaran. SPAN ini telah digunakan oleh Satuan Kerja Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Diharapkan sistem SPAN nantinya akan digunakan oleh baca lengkap

  • Konsinyeering Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang SPPN

    Konsinyeering Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders terhadap Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang SPPN

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah berjalan selama 8 tahun sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud melakukan evaluasi terhadap UU 25/2004 dengan cara melakukan survey perspektif stakeholders terhadap pelaksanaan UU 25/2004.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian baca lengkap

  • Pembahasan Draft Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Draft Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas

    Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas perlu dilandasi dengan dasar hukum yang jelas antara lain dengan Peraturan dan Keputusan. Biro Hukum, berdasarkan tugas dan fungsinya akan memfasilitasi setiap penyusunan Peraturan dan Keputusan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Hukum perlu melakukan penyesuaian terhadap SOP penyusunan Peraturan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas.

    baca lengkap

  • Penyusunan LAKIP dan Laporan Reformasi Birokrasi di Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

    Penyusunan LAKIP dan Laporan Reformasi Birokrasi di Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

    Dalam rangka penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Kertas Kerja PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 2012 di Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, maka Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang ditugaskan sebagai koordinator penyusunan LAKIP dan kertas kerja PMPRB mengadakan rapat koordinasi UKE II di bawah Sekretaris Kementeri PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Tujuan rapat tersebut untuk memfinalisasi laporan LAKIP dan baca lengkap

  • Berita Pendaftaran LOGO Bappenas ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

    Berita Pendaftaran LOGO Bappenas ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah resmi memiliki Logo baru pada hari kamis, 20 Desember 2012. Logo tersebut merupakan hasil sayembara yang diikuti oleh 774 peserta dari berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan.  Bentuk dasar logo Bappenas adalah karakter huruf sekaligus karakter burung garuda.

    Sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka Bappenas baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang RPJM Nasional

    Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang RPJM Nasional

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan. oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu membuat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional.

    Pada Hari baca lengkap

  • Pembahasan Hasil Survey Perspektif Stakholders Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Pembahasan Hasil Survey Perspektif Stakholders Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan survey PP 39/2006 untuk mengetahui perspektif stakeholders terhadap PP 39/2006 dengan menggunakan metode ROCCIPI. Dari hasil survey tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan data terkait dengan pelaksanaan PP 39/2006 dari stakeholders. Data tersebut perlu dikaji dan dianalisa oleh para pakar untuk mendapatkan hasil survey secara objektif.

    Sehubungan hal tersebut, Biro Hukum mengadakan konsinyeering “Pembahasan Hasil Survey Perspektif baca lengkap