Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas download
Berita


  • Penyusunan LAKIP dan Laporan Reformasi Birokrasi di Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

    Penyusunan LAKIP dan Laporan Reformasi Birokrasi di Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

    Dalam rangka penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Kertas Kerja PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 2012 di Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, maka Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana yang ditugaskan sebagai koordinator penyusunan LAKIP dan kertas kerja PMPRB mengadakan rapat koordinasi UKE II di bawah Sekretaris Kementeri PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Tujuan rapat tersebut untuk memfinalisasi laporan LAKIP dan baca lengkap

  • Berita Pendaftaran LOGO Bappenas ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

    Berita Pendaftaran LOGO Bappenas ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah resmi memiliki Logo baru pada hari kamis, 20 Desember 2012. Logo tersebut merupakan hasil sayembara yang diikuti oleh 774 peserta dari berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan.  Bentuk dasar logo Bappenas adalah karakter huruf sekaligus karakter burung garuda.

    Sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka Bappenas baca lengkap

  • Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang RPJM Nasional

    Rapat Pembahasan Draft Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang RPJM Nasional

    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan. oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu membuat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional.

    Pada Hari baca lengkap

  • Pembahasan Hasil Survey Perspektif Stakholders Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Pembahasan Hasil Survey Perspektif Stakholders Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan survey PP 39/2006 untuk mengetahui perspektif stakeholders terhadap PP 39/2006 dengan menggunakan metode ROCCIPI. Dari hasil survey tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan data terkait dengan pelaksanaan PP 39/2006 dari stakeholders. Data tersebut perlu dikaji dan dianalisa oleh para pakar untuk mendapatkan hasil survey secara objektif.

    Sehubungan hal tersebut, Biro Hukum mengadakan konsinyeering “Pembahasan Hasil Survey Perspektif baca lengkap

  • Konsinyeering Pembahasan Metode ANP dan Penyusunan Questionnaire Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap PP 39/2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Konsinyeering Pembahasan Metode ANP dan Penyusunan Questionnaire Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap PP 39/2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) sudah ada dan berlaku sejak tahun 2006. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud mengetahui perspektif stakeholders terhadap PP 39/2006. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan survey menggunakan metodologi ANP (Analytical Network Process). Dengan melakukan survey diharapkan Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas akan mendapatkan data Pemahaman PP 39/2006 dari perspektif stakeholders secara baca lengkap

  • Workshop Pembekalan Hhukum bagi Pejaabt Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengandaan Barang/Jasa

    Workshop Pembekalan Hhukum bagi Pejaabt Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengandaan Barang/Jasa

    Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh sebab itu, diperlukan PPK dan staf yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.

    Biro Hukum sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan melibatkan organisasi pengadaan; meskipun begitu, kegiatan Pembekalan Hukum yang melibatkan PPHP dan Pejabat Pengadaan sekaligus, belum pernah dilakukan. Hal ini juga selaras dengan tugas Biro Hukum baca lengkap

  • Penandatanganan Dokumen PIA

    Penandatanganan Dokumen PIA

    Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation) merupakan program hibah pemerintah Amerika Serikat yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perjanjian terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang tercantum di dalam hibah MCC tersebut diatur dalam dokumen compact yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Keuangan dengan Menteri Luar Negeri AS di Bali pada bulan November 2011.

    baca lengkap