Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Berita


  • Konsinyeering Pembahasan Metode ANP dan Penyusunan Questionnaire Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap PP 39/2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Konsinyeering Pembahasan Metode ANP dan Penyusunan Questionnaire Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap PP 39/2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) sudah ada dan berlaku sejak tahun 2006. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bermaksud mengetahui perspektif stakeholders terhadap PP 39/2006. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan survey menggunakan metodologi ANP (Analytical Network Process). Dengan melakukan survey diharapkan Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas akan mendapatkan data Pemahaman PP 39/2006 dari perspektif stakeholders secara baca lengkap

  • Workshop Pembekalan Hhukum bagi Pejaabt Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengandaan Barang/Jasa

    Workshop Pembekalan Hhukum bagi Pejaabt Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengandaan Barang/Jasa

    Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh sebab itu, diperlukan PPK dan staf yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.

    Biro Hukum sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan melibatkan organisasi pengadaan; meskipun begitu, kegiatan Pembekalan Hukum yang melibatkan PPHP dan Pejabat Pengadaan sekaligus, belum pernah dilakukan. Hal ini juga selaras dengan tugas Biro Hukum baca lengkap

  • Penandatanganan Dokumen PIA

    Penandatanganan Dokumen PIA

    Hibah MCC (Millenium Challenge Corporation) merupakan program hibah pemerintah Amerika Serikat yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perjanjian terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang tercantum di dalam hibah MCC tersebut diatur dalam dokumen compact yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Keuangan dengan Menteri Luar Negeri AS di Bali pada bulan November 2011.

    baca lengkap

  • PEMBEKALAN HUKUM BAGI PPK ATAU STAF UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

    PEMBEKALAN HUKUM BAGI PPK ATAU STAF UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

    PPK memiliki peran yang sangat strategis dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, diperlukan PPK dan staf yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.

    Dalam rangka mewujudkan PPK atau staf yang memiliki integritas, maka Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas mengadakan workshop pembekalan hukum bagi PPK atau staf untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada hari Selasa – Kamis, Tanggal baca lengkap

  • Pembahasan Draft Program Implementation Agreement

    Pembahasan Draft Program Implementation Agreement

    Salah satu syarat efektifnya Grant Agreement Millennium Challenge Compact (Compact) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah USA (melalui Millennium Challenge Corporation) adalah telah ditandatanganinya Program Implementation Agreement (PIA) yang merupakan perjanjian turuntan dari Compact. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Juli-1 Agustus 2012 diadakan rapat pembahasan draft PIA yang nantinya akan dinegosiasikan dengan pihak MCC pada tanggal 28-29 Agustus 2012.

    Dalam rapat pembahasan draft PIA yang dipandu Syahrial Loetan (Project Director Millennium Challenge Indonesia), tersebut hadir Emmy Suparmiatun baca lengkap

  • Pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas di Kemenerian Hukum dan HAM

    Pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas di Kemenerian Hukum dan HAM

    Staf Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas, pada tanggal 20 Juli 2012 di Kementerian Hukum dan HAM. Pengudangan Peraturan Menteri harus dilaksanakan karena diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

    Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

    1. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara baca lengkap

  • Pembahasan Program Implementation Agreement dan Implementation By Laws Regulation Program Compact

    Pembahasan Program Implementation Agreement dan Implementation By Laws Regulation Program Compact

    Program Compact, adalah program yang dibiayai dana hibah pemerintah Amerika Serikat, yang perjanjian hibahnya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 19 Nopember 2010. Berdasarkan Annex. Section 3.1.

    Perjanjian Hibah Compact mennyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah diatur dalam program Compact, maka pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia harus menyepakati detil rencana pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Program Implementation Agreement (PIA). Selain detil rencana pelaksanaan kegiatan, PIA juga akan mengatur mengenai baca lengkap