Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Berita


  • Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

    Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut tidak mengatur peraturan/kebijakan di bawah Peraturan Menteri, tetapi dalam prakteknya terdapat peraturan tersebut.

    Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan review terhadap kedudukan hukum peraturan/kebijakan yang terdapat di bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Dengan pertimbangan di atas maka Biro Hukum menyelenggarakan Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada hari baca lengkap

  • Rapat penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan Perguruan Tinggi

    Rapat penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan Perguruan Tinggi

    Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional, produk-produk perencanaan yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas perlu diperkaya dengan pemikiran dari berbagai stakeholder pembangunan. Menimbang kelebihan dari Perguruan Tinggi yang dapat memenuhi “gap“ dalam proses perencanaan pembangunan melalui pendekatan akademik dan ilmiah maka dirasa perlu untuk memperkuat kemitraan Bappenas dengan Perguruan Tinggi melalui berbagai bentuk kerjasama.

    Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kerjasama dengan PT tersebut, perlu disusun petunjuk teknis (Juknis) Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan baca lengkap

  • Putusan Mahkamah Konsitusi  (MK) tentang  UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal 2005  2025

    Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) tentang UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal 2005 2025

    “Mahkamah berkesimpulan :

    [1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan;

    [2] Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

    [3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

    [4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.” Kutipan diatas merupakan konklusi yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD atas perkara No 75/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No 17 Tahun 2007 (UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025) terhadap UUD 1945. Gugatan tersebut diajukan oleh Denny A.K. sebagai Ketua LSM Konsumen baca lengkap

  • Konsinyering Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    Konsinyering Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Inrastruktur sebagai perubahan kedua Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005, maka perlu dilakukan penyesuaian revisi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2010.

    Indikasi awal pokok-pokok yang perlu direvisi dari Permen PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2010 diantaranya adalah pengaturan tentang:

    • Jaminan Pemerintah;
    • Unsolicited Projek;
    • Penggantian Niaya Penyiapan Proyek;
    • Dukungan Pemerintah dalam bentuk baca lengkap

  • Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kementerian PPN/Bappenas

    Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan K/L/D/I mempunyai ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai unit pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat tahun 2014. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas perlu mempersiapkan pembentukan ULP yang sesuai dengan karakteristik lembaga sehingga Biro Hukum perlu membuat kajian awal mengenai pembentukan ULP Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada tanggal 3 Maret 2012, bertempat di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum mengadakan rapat mengenai hasil kajian pembentukan ULP. baca lengkap

  • PENGUMUMAN !!

    PENGUMUMAN !!

    Sidang Class Action BARU AKAN Memasuki Pokok Perkara Menurut informasi yang masuk di Biro Hukum Bappenas bahwa terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan Website Biro Hukum Bappenas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini terkait dengan proses persidangan Gugatan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perwakilan Kelompok Pengungsi Maluku – Maluku Utara yang diajukan oleh Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM).

    Dapat kami informasikan bahwa sidang gugatan tersebut diatas baru akan memasuki sidang pertama tentang pokok perkara gugatan. Sidang tersebut bukan merupakan baca lengkap

  • Pembahasan Pembentukan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Pembentukan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai unit organisasi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada organisasi yang ada, yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut ULP wajib dibentuk oleh setiap K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka mempersiapkan pembentukan ULP, Biro Hukum memandang perlu untuk melakukan kajian singkat terkait dengan pembentukan ULP di Bappenas.

    Untuk mengawali kajian tersebut, pada tanggal 8 Februari 2012 di Hotel Acacia baca lengkap