Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Berita


  • Pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas di Kemenerian Hukum dan HAM

    Pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas di Kemenerian Hukum dan HAM

    Staf Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan pengundangan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas, pada tanggal 20 Juli 2012 di Kementerian Hukum dan HAM. Pengudangan Peraturan Menteri harus dilaksanakan karena diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

    Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

    1. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara baca lengkap

  • Pembahasan Program Implementation Agreement dan Implementation By Laws Regulation Program Compact

    Pembahasan Program Implementation Agreement dan Implementation By Laws Regulation Program Compact

    Program Compact, adalah program yang dibiayai dana hibah pemerintah Amerika Serikat, yang perjanjian hibahnya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 19 Nopember 2010. Berdasarkan Annex. Section 3.1.

    Perjanjian Hibah Compact mennyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang telah diatur dalam program Compact, maka pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia harus menyepakati detil rencana pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Program Implementation Agreement (PIA). Selain detil rencana pelaksanaan kegiatan, PIA juga akan mengatur mengenai baca lengkap

  • Workshop Pengenalan dan Pelatihan Regulatory Impact Assessment Bagi Mahasiswa

    Workshop Pengenalan dan Pelatihan Regulatory Impact Assessment Bagi Mahasiswa

    Badan Semi Otonom (BSO) “Forum Studi Bisnis” Fakultas Hukum Universitas Airlangga memandang penting mahasiswa memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait dengan cara mereviuw kebijakan pemerintah. Dengan demikian maka, mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) memiliki cara lain dalam mempengaruhi sebuah kebijakan selain cara konvensional yang selama ini dilakukan yakni aksi demonstrasi turun ke jalan.

    Sehubungan hal tersebut, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan BSO Forum Studi Bisnis Fakulas Hukum Unair mengadakan Workshop Pengenalan dan Pelatihan Regulatory Impact Assessment Bagi Mahasiswa baca lengkap

  • Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

    Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut tidak mengatur peraturan/kebijakan di bawah Peraturan Menteri, tetapi dalam prakteknya terdapat peraturan tersebut.

    Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan review terhadap kedudukan hukum peraturan/kebijakan yang terdapat di bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Dengan pertimbangan di atas maka Biro Hukum menyelenggarakan Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada hari baca lengkap

  • Rapat penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan Perguruan Tinggi

    Rapat penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan Perguruan Tinggi

    Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional, produk-produk perencanaan yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas perlu diperkaya dengan pemikiran dari berbagai stakeholder pembangunan. Menimbang kelebihan dari Perguruan Tinggi yang dapat memenuhi “gap“ dalam proses perencanaan pembangunan melalui pendekatan akademik dan ilmiah maka dirasa perlu untuk memperkuat kemitraan Bappenas dengan Perguruan Tinggi melalui berbagai bentuk kerjasama.

    Untuk menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kerjasama dengan PT tersebut, perlu disusun petunjuk teknis (Juknis) Kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan baca lengkap

  • Putusan Mahkamah Konsitusi  (MK) tentang  UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal 2005  2025

    Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) tentang UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal 2005 2025

    “Mahkamah berkesimpulan :

    [1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan;

    [2] Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

    [3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;

    [4] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.” Kutipan diatas merupakan konklusi yang dibacakan Ketua MK, Mahfud MD atas perkara No 75/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No 17 Tahun 2007 (UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025) terhadap UUD 1945. Gugatan tersebut diajukan oleh Denny A.K. sebagai Ketua LSM Konsumen baca lengkap

  • Konsinyering Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    Konsinyering Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Inrastruktur sebagai perubahan kedua Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005, maka perlu dilakukan penyesuaian revisi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2010.

    Indikasi awal pokok-pokok yang perlu direvisi dari Permen PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2010 diantaranya adalah pengaturan tentang:

    • Jaminan Pemerintah;
    • Unsolicited Projek;
    • Penggantian Niaya Penyiapan Proyek;
    • Dukungan Pemerintah dalam bentuk baca lengkap