Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun detail
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Berita


  • Konsinyering Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    Konsinyering Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

    Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Inrastruktur sebagai perubahan kedua Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005, maka perlu dilakukan penyesuaian revisi dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2010.

    Indikasi awal pokok-pokok yang perlu direvisi dari Permen PPN/Kepala Bappenas No 4 Tahun 2010 diantaranya adalah pengaturan tentang:

    • Jaminan Pemerintah;
    • Unsolicited Projek;
    • Penggantian Niaya Penyiapan Proyek;
    • Dukungan Pemerintah dalam bentuk baca lengkap

  • Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kementerian PPN/Bappenas

    Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan K/L/D/I mempunyai ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai unit pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat tahun 2014. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas perlu mempersiapkan pembentukan ULP yang sesuai dengan karakteristik lembaga sehingga Biro Hukum perlu membuat kajian awal mengenai pembentukan ULP Kementerian PPN/Bappenas.

    Pada tanggal 3 Maret 2012, bertempat di Ruang Rapat Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum mengadakan rapat mengenai hasil kajian pembentukan ULP. baca lengkap

  • PENGUMUMAN !!

    PENGUMUMAN !!

    Sidang Class Action BARU AKAN Memasuki Pokok Perkara Menurut informasi yang masuk di Biro Hukum Bappenas bahwa terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan Website Biro Hukum Bappenas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini terkait dengan proses persidangan Gugatan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perwakilan Kelompok Pengungsi Maluku – Maluku Utara yang diajukan oleh Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM).

    Dapat kami informasikan bahwa sidang gugatan tersebut diatas baru akan memasuki sidang pertama tentang pokok perkara gugatan. Sidang tersebut bukan merupakan baca lengkap

  • Pembahasan Pembentukan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas

    Pembahasan Pembentukan Unit layanan Pengadaan (ULP) Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebagai unit organisasi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada organisasi yang ada, yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut ULP wajib dibentuk oleh setiap K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka mempersiapkan pembentukan ULP, Biro Hukum memandang perlu untuk melakukan kajian singkat terkait dengan pembentukan ULP di Bappenas.

    Untuk mengawali kajian tersebut, pada tanggal 8 Februari 2012 di Hotel Acacia baca lengkap

  • PENYUSUNAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005  2025

    PENYUSUNAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERIHAL PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 2025

    Dengan adanya gugatan LSM KTI perihal Pengujian Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (RPJPN 2005 – 2025) yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 75/PUU-IX/2011 telah sampai pada perbaikan permohonan dan pada persidangan selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan keterangan pemerintah, maka Pemerintah perlu menyusun jawaban atas gugatan tersebut.

    Untuk menyusun jawaban tersebut, maka diadakan Konsinyiring pada hari Senin, 30 Januari 2012 di Hotel Acacia, Jakarta dengan Narasumber Dr Mualimin Abdi, SH, MH, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan baca lengkap

  • GUGATAN PENGUNGSI MALUKU- MALUKU UTARA MEMASUKI  AGENDA MEDIASI

    GUGATAN PENGUNGSI MALUKU- MALUKU UTARA MEMASUKI AGENDA MEDIASI

    Dengan pertimbangan telah memenuhi tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Gugatan Pengungsi Maluku – Maluku Utara dinyatakan sah menurut hukum. Demikian salah satu petikan dari ketetapan Hakim untuk perkara perdata No 318/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Pengungsi Maluku – Maluku Utara yang dibacakan oleh Hakim Ketua Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH. Dengan demikian, maka perkara ini akan memasuki agenda persidangan berikutnya. Seperti diberitakan sebelumnya, gugatan ini diajukan oleh Yayasan Pola Kebersamaan Kasta manusia (YPKKM) dengan tergugat T1 Presiden RI, T2 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, T3 baca lengkap

  • Pembahasan Rancangan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanah Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I)

    Pembahasan Rancangan Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanah Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I)

    Pemerintah RI dan Pemerintah Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian hibah Program Compact untuk Indonesia. Sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemerintah Indonesia harus membentuk lembaga yang akan bertindak sebagai accountable entity sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh MCC. Dalam hukum Indonesia, accountable entity tersebut dapat dipersamakan dengan Lembaga Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian.

    Lembaga Wali Amanat MCC akan dibentuk di Bappenas dengan menggunakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dalam rangka membahas dan menyempurnakan draft Permen baca lengkap