Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
BeritaALL POSTS
  • Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas, Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/4) pagi. Dalam sambutannya beliau berharap kepada para peserta sosialisasi agar dapat menularkan pemahaman subtansi Perpres Pengadaan Barang/Jasa tersebut kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait.

     

    Selain dihadiri Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, turut hadir pada sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah Bapak Gellwynn Jusuf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas. Dalam arahannya beliau menyampaikan, karena tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah di bidang perencanaan dan pembangunan nasional maka perlu dilihat efektifitas belanja pemerintah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini.

     

    “Dengan adanya Perpres yang baru ini apakah akan mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilaksanakan? Sehingga kami memberikan kesempatan terhadap Bapak/Ibu yang hadir untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas agar Perpres ini bisa kita jalankan dengan baik”, tambah beliau.  

     

    Setelah arahan Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, selanjutnya Bapak Fadli Arif, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP menyampaikan paparannya sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut.

     

    Dalam sosialisasi tersebut Bapak Fadli Arif menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

     

    “Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan serta dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia” tambah beliau.

     

    Sosialiasi yang dihadiri oleh seluruh kementerian/lembaga serta pejabat terkait tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang antusias dari semua peserta.