Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Aplikasi JDIH (Internal)
Berita TerbaruALL POSTS
  • Rapat Pembahasan Penerima Hibah Barang Milik Negara pada Program Compact dari MCC new

    Millenium Challange Account – Indonesia (MCA-I) sebagai pengelola hibah compact yang dikelola oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat yang bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, Saat ini MCA-I sedang mengerjakan beberapa program hibah dari MCC, salah satu yang dalam pembahasan yaitu Jendela Hibah 3A: Pengembangan Energi Terbarukan untuk Komunitas dan Jendela Hibah 3B: Pembiayaan Bersama untuk Proyek Energi Terbarukan.

    Pada hari Kamis, 19 Januari 2017, MCA-I bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan rapat untuk membahas  penerimaan hibah BMN melalui Program Compact MCC. Dalam rapat tersebut, dibahas skema jendela hibah 3A dengan output lembaga pengelola akan memiliki aset dan bertanggung jawab atas operasional dan perawatan pembangkit dan jaringan distribusi dan skema keberlanjutan pasca compact yang akan selesai pada April 2018, serta membahas jendela hibah 3B terkait mekanisme benefit sharing dan skema berkelanjutan pasca compact.

    Tindak lanjut dari rapat ini yaitu Kementerian Keuangan akan melakukan kajian terhadap hasil rapat tersebut.

  • Indonesian Development Trust Fund new

    Hendra Wahanu Prabandani, Editor in Chief JDIH Bappenas, presented his paper on Indonesian Development Trust Fund during the meeting with... baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • An Evaluation of the Conceptual Foundation of Indonesian Development Trust Funds

    Oleh: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M.

    Indonesia telah memiliki peraturan tentang pengelolaan dana perwalian (trust fund) dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80/2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian tersebut dimaksudkan untuk menampung dana hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pembiayaan pembangunan. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan beberapa permasalahan mendasar dari aspek hukum dan organisasi dana perwalian di Indonesia. Analisa yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah... baca lengkap

  • Pendekatan Hukum Dana Perwalian Internasional Atas Program Compact

    Oleh: Hendra W Prabandani, SH, LL.M

    Beberapa waktu yang lalu Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia mengunjungi kantor MCC di Washington DC dalam rangka mendiskusikan beberapa isu terkait dengan tahap akhir penyelesaian program MCA-Indonesia di Indonesia. Dua hal penting dapat diambil pembelajaran terkait denga hasil pertemuan tersebut dalam konteks hukum dana perwalian internasional yaitu: pertama aspek penguatan national ownership terkait bantuan internasional; dan kedua keberlanjutan program setelah berakhirnya perjanjian hibah.


    Program hibah... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS

    Paparan dengan judul "NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS", disampaikan oleh Reghi Perdana, SH, LLM (Ministry of National Development Planning), disampaikan pada International Conference on Corporate - Human Rights Due Diligence, tanggal 1 November 2016 di baca lengkap