Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) new

    Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Tata Kerja dan Penyusunan Standar Dokumen Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) yang bertempat di Jakarta, pada hari Kamis pagi tanggal 21 Maret 2019. Acara tersebut dimaksudkan untuk penelaahan terhadap ruang lingkup tugas PjPHP/PPHP, hubungan kerja antara PjPHP/PPHP dengan PA/KPA, PPK, ULP, dan Penyedia Barang/Jasa, serta penyiapan standar dokumen, kertas kerja dan Berita Acara yang harus disiapkan oleh PjPHP/PPHP.

     

    FGD dilaksanakan dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dapat mengetahui perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prosedur, tata kerja dan hubungan PjPHP/PPHP dengan unit-unit pelaksanaan pengadaan yang lain. Lebih jauh lagi acara ini ditujukan untuk menyiapkan dokumen atau kertas kerja yang akan digunakan oleh PPK dan PjPHP/PPHP. Sehubungan dengan hal tersebut masing-masing peserta FGD diharapkan untuk menjadi peserta aktif dengan memberikan masukan, sehingga hasil dari FGD dapat dirumuskan dan diformulasikan menjadi pedoman tata kelola pelaksanaan tugas PjPHP/PPHP. Pedoman ini diharapkan dapat ditetapkan oleh Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas selaku KPA dan akan menjadi dokumen standar dan dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas PjPHP/PPHP.

     

    Acara dibuka oleh Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati sekaligus menyampaikan paparan pertama, Dalam paparannya, Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memuat perubahan yang sangat mendasar terhadap pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama perubahan kedudukan “penerima” menjadi “pemeriksa” pada Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP). Perubahan penting lainnya adalah dihapusnya persyaratan, PjPHP/PPHP harus memahami isi kontrak dan memiliki kualifikasi teknis dan persyaratan tersebut disederhanakan menjadi memiliki pengalaman dibidang pengadaan dan memahami administrasi proses pengadaan. Hal ini memberi penegasan bahwa saat ini ruang lingkup pekerjaan PjPHP/PPHP yang semula memeriksa dan menerima teknis substansi pekerjaan menjadi hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administratif pekerjaan.

     

    Selanjutnya, pemaparan kedua disampaikan oleh Bapak Ir. Fadli Arif, DESS, selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Beliau menyampaikan bahwa inti dari Perpres  No. 16 Tahun 2018 adalah menempatkan pelaku pengadaan sesuai dengan porsinya dan untuk mencari orang yang tepat untuk mengisi posisi sebagai pelaku pengadaan. Perubahan mendasar yang dilakukan yaitu PjPHP/PPHP saat ini hanya memeriksa dan yang menerima hasil pekerjaan adalah PPK. Hal ini mengakibatkan tugas dari yang semula substansi bergeser menjadi hal yang administratif sehingga persyaratannya pun berubah dan untuk menjadi PjPHP/PPHP tidak memerlukan persyaratan mengetahui hal yang bersifat substansi.

     

    Beberapa butir penting yang menjadi kesepakatan FGD pada kesempatan ini adalah :

     

    • Ruang lingkup tugas PjPHP/PPHP yang semula adalah “Penerima” pekerjaan yang memiliki konsekuensi bahwa PjPHP/PPHP harus memahami substansi pekerjaan dan melakukan pengecekan kesesuaian hasil pekerjaan dengan yang tercantum dalam kontrak, saat ini bergeser menjadi “Pemeriksa” dokumen administrasi pekerjaan yang berdampak pada pekerjaan yang akan dilakukan oleh PjPHP/PPHP hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi proses pengadaan barang/jasa.

    • Dokumen yang diperiksa oleh PjPHP/PPHP dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dokumen serah terima hasil pekerjaan.

    • Penerimaan barang/jasa hasil pekerjaan saat ini menjadi tanggungjawab PPK, namun demikian PPK dalam melakukan pemeriksanaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, Tim Ahli atau Tim Teknis. Sehingga Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST) harus ditandatangani oleh PPK dan Penyedia serta Konsultan Pengawas, Tim Ahli atau Tim Teknis dalam hal PPK memerlukan bantuan tenaga tersebut dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan.

    • PjPHP/PPHP akan mulai melakukan pemeriksaan administrasi dokumen pengadaan barang/jasa setelah PPK menyerahkan pekerjaan yang telah selesai 100% kepada PA/KPA.

     

    Berdasarkan hasil FGD ini Biro Hukum akan menyusun Pedoman Tata Kerja Pelaksanaan Tugas PjPHP/PPHP disertai dengan format dokumen dan Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Tugas PjPHP/PPHP. Pedoman ini diharapkan dapat ditetapkan menjadi pedoman yang akan diacu sebagai bagian dari proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PPN/Bappenas.

  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan new

    Papran dengan Judul "Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" disampaikan pada Forum Komunikasi Hukum dalm rangka Peningkatan Kpasitas Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian, pada tanggal 28 September 2018.

     

    Outline:

    1. Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    2. Mengapa Perlu Pengkajian?;

    3. Pengkajian dalam konteks Regulatory Planning;

    4. Perbandiangan Beberapa Negara;

    5. Tantangan Kedepan Bagi Perancang di K/L.

    ...

    By: Hendra W, Prabandani, SH, MH, LL.M