Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usulan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2019 new

    Bertempat di Jakarta, Rabu (27/2/2019), berlangsung Rapat antara Biro Hukum dengan Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas tindak lanjut usulan rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas di tahun 2019.


    Rapat dibuka oleh Kepala Biro Hukum dan menyampaikan paparan mengenai “Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri PPN/Bappenas”. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan: (1) Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas, tahapan pembentukan Peraturan Menteri yaitu Perencanaan, Pembahasan (Konsultasi Publik dan Harmonisasi di Kemenkumham), Penetapan Pengundangan dan Penyebarluasan.  (2) Pengaturan mengenai harmonisasi Peraturan Menteri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri (DRPPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Biro Hukum telah menyampaikan nota dinas usulan rancangan Peraturan Menteri kepada seluruh Unit Kerja di Bappenas, dan  telah mendapatkan beberapa respon. Oleh karena itu pada forum ini Biro Hukum ingin melakukan konfrimasi terhadap usulan Rpermen yang disampaikan Biro SDM, yaitu 5 Usulan yang merupakan Luncuran dari Tahun 2018 dan 1 usulan Rpermen baru.


    Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Bapak Hendra Wahanu Prabandani mengenai  “Capaian Kinerja Legislasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas”. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan data Biro Hukum, jumlah Rencana Penyusunan Peraturan Menteri dengan Peraturan yang Ditetapkan setiap tahunnya tidak berbanding lurus. Jumlah Peraturan Menteri yang ditetapkan setiap tahunnya selalu lebih sedikit dari jumlah Rencana Penyusunan Peraturan Menteri.


    Selanjutnya, Kepala Biro SDM Bapak Thohir menyampaikan beberapa hal, yaitu (1) Biro SDM diminta untuk menyusun aturan rotasi 3 – 5 tahun untuk mendukung rencana talent goal management, (2) sejak dikeluarkannya PP tentang Manajemen P3K, terdapat aturan bahwa tidak boleh ada pengadaan PTT lagi di Kementerian/Lembaga, sehingga hal tersebut merupakan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki banyak PTT dan cukup bergantung banyak dengan kebutuhan PTT tersebut, dan (3) Penghargaan bagi pegawai berprestasi harus diatur, karena merupakan amanat dari Permen tentang Tunjangan Kinerja. Prestasi seharusnya tidak selalu diberkaitan dengan Tunjangan Kinerja.


    Terkait PTT, Ibu Rita menambahkan, “Dalam pelaksanaannya setiap tahun, untuk gaji PTT dapat kenaikan 10% per tahun, namun ada maksimal sesuai pendidikan.”


    Rapat Pembahasan diakhiri dengan beberapa poin kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh kedua pihak terkait Usulan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Tahun 2019.

  • FGD PERMASALAHAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH new

    Bertempat di Hotel Mami, Kota Solok, Sumatera Barat, Jumat pagi (8/3/2019), berlangsung acara Focus Group Discussion (FGD) antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Daerah Kota Solok dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk membahas permasalahan perencanaan pusat dan... baca lengkap

    Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan new

    Papran dengan Judul "Urgensi Pengkajian Pra-Perancangan Sebagai Instrumen Perbaikan Perencanaan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" disampaikan pada Forum Komunikasi Hukum dalm rangka Peningkatan Kpasitas Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian, pada tanggal 28 September 2018.

     

    Outline:

    1. Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    2. Mengapa Perlu Pengkajian?;

    3. Pengkajian dalam konteks Regulatory Planning;

    4. Perbandiangan Beberapa Negara;

    5. Tantangan Kedepan Bagi Perancang di K/L.

    ...

    By: Hendra W, Prabandani, SH, MH, LL.M