Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun detail
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Kajian Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas
    << PREV 1NEXT >>


  • Sewindu Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Dalam Perspektif Stakeholders

    Puji Sukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan laporan akhir Kajian “Sewindu Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Dalam Perspektif Stakeholders” ini.
    Pada dasarnya kajian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui Perspektif stakeholders Terhadap Undang-Undang Bnomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Stakeholders dalam kajian ini adalah Pemerintah Daerah diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Pemerintah Pusat diwakili oleh Biro Perencanaan dari Kementerian/Lembaga.
    Kami menyadari kajian ini masih belum sempurna baik dalam kualitas, cakupan materi maupun jumlah baca lengkap

  • EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PP 39 TAHUN 2006 (BERDASARKAN PERSPEKTIF STAKEHOLDERS)

    Puji sukur kami panjatkan kepada Alah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada para narasumber dan pihak-pihak yang berkotribusi besar terhadap penyusunan kajian ini. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan PP 39/2006 yang sudah 6 tahun berlaku namun pelaksanaannya menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah. Hal ini berdasarkan kajian yang dibuat oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, hasil kajian tersebut menunjukan bahwa tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diamanatkan PP 39/2006 sangatlah rendah. Sampai bulan Maret 2011, untuk laporan baca lengkap

  • Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, termasuk Peraturan Menteri. Namun demikian Undang-Undang tersebut belum mengatur kedudukan peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat di bawah Menteri pada sebuah Kementerian. Padahal, dalam prakteknya aturan-aturan tersebut ada dan berlaku. Seperti halnya di Kementerian PPN/Bappenas, banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Pejabat Eselon I dalam berbagai bentuk, baik berupa Surat Edaran, Petunjuk Pelaksana (Juklak), atau Petunjuk Teknis (Juknis). Penyusunan dan penetapan aturan-aturan baca lengkap

  • EVALUASI PERATURAN MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS No. 005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS (UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS)

    Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengisyaratkan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dimana ULP merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pasal 14 Perpres 54/2010 menyatakan bahwa K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Pasal 130 menyatakan bahwa ULP pada K/L/D/I (termasuk Kementerian PPN/Bappenas) tersebut sudah harus terbentuk dan berfungsi pada tahun anggaran 2014. Dengan demikian, ide dan persiapan baca lengkap

  • PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI METODE REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA) UNTUK MENILAI KEBIJAKAN (PERATURAN DAN NON PERATURAN) DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

    Ibu Menteri PPN/Kepala, Prof. Dr. Armida S Alisjahbana SE, MA, dalam Majalah Kabar Bappenas Volume 9 (April-Mei 2011) menyatakan bahwa Revitalisasi Bappenas dimaknai sebagai upaya untuk meraih kembali persepsi positif sebagai lembaga strategis melalui usaha serius meningkatkan mutu produk perencanaan dan upaya agar Bappenas selalu leading dalam setiap isu pembangunan. Melalui cara itu, Bappenas akan mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga yang kredibel dan disegani. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri merupakan hal utama yang harus direspon oleh seluruh staf/pejabat/unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Tanpa produk perencanaan dan produk kebijakan atas isu pembangunan yang baca lengkap

  • KAJIAN HUKUM SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN

    Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan tugas yang tidak ringan bagi Biro Hukum. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah melaksanakan pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan hukum. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka Biro Hukum melaksanakan kajian hukum terkait dengan “Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran”. Kajian hukum ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk memberikan kontribusi baca lengkap