Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah new

    Bertempat di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu pagi pukul 09.30 WIB (21/8/2019), Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Diskusi Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas untuk membahas risiko hukum persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa (tender). Diskusi dihadiri oleh Perwakilan dari Inspektorat Bidang Administrasi Umum, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Biro Umum, Pokja ULP, PPK Satker DM II, PPK Satker DM V, dan seluruh staf pegawai Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.

     

    Dalam sambutannya, Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah menghadiri dan mengikuti diskusi. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan diskusi ini, yaitu meningkatkan pemahaman tentang risiko hukum persaingan usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sehingga terhindar dari persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha.

     

    Ibu Novi Nurviani, SH, MH, Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum, menyampaikan bahwa Tender dalam Hukum Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

     

    “Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang bersifat rule of reason, yakni bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat”, tambah Ibu Novi.

     

    Persekongkolan dalam tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu:

          
      1. Persekongkolan Horizontal (antar pelaku usaha)
      2. Persekongkolan Vertikal (antara pelaku usaha dan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender)
      3. Persekongkolan Gabungan/Horizontal-Vertikal (antar semua pihak yang terlibat dalam tender) 

     

    Terhadap pelanggaran Pasal 22 dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 berupa Pidana denda Rp 5 Miliar s.d. Rp 25 Miliar atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 5 bulan.

     

    Selain pidana pokok, terdapat pidana tambahan terhadap pelanggaran Pasal 22, yakni berupa:

      • Pencabutan izin usaha; atau
      • Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran UU 5/1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris minimum 2 tahun, maksimum 5 tahun; atau
      • Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain

     

    Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan pegawai atau pejabat pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD atau swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan, KPPU memberikan rekomendasi pada atasan pejabat bersangkutan atau kepada Kejaksaan, maupun KPK untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     

    Diskusi “Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” ditutup dengan sesi tanya jawab (diskusi) dengan peserta yang hadir.

Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Department for International Development, dan Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland tentang Kerjasama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon new

Dalam rangka pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dan Rendah Karbon perlu menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama yang dilakukan dalam konteks kepentingan bersama dan kemauan untuk mencapai SDGs dan Pembangunan Rendah Karbon, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Inggris... baca lengkap

Redaksi JDIH BAPPENAS
<< ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • Momentum Perbaikan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

    Jalan panjang perbaikan perencanaan pembangunan nasional akhirnya mulai menampakkan titik terang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional (PP No. 17/2017). Terlaksananya integrasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tidak lepas dari komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar rezim perencanaan dan penganggaran dapat menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Presiden dalam sidang kabinetbaca lengkap

  • Darurat Tata Kelola Data

    Jakarta - Polemik soal data kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perusahaan umum milik negara yang diserahi tanggung jawab untuk mengamankan logistik pangan, berseteru tajam dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan kebijakan impor beras. Rencana pemerintah untuk memenuhi kuota impor beras sebanyak 2 juta ton ditentang... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • Implementasi Satu Data Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah) new

    paparan dengan tema "Implementasi Satu Data Indonesia (Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah)", disampaikan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi dan Implementasi Pemerintah Berbasis Elektronik Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 31 Juli -  1 Agustus 2019, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M

     

    Outline dalam paparan tersebut, yaitu:

     

    1. Pengantar Satu Data Indonesia;
    2. Peta Tugas bappenas dalam SDI;
    3. Keterkaitan SDI dengan Regulasi terkait;
    4. SDI dan Data Informasi Daerah;
    5. Beberapa Rekomendasi. 

     

    ...

    By: Hendra Wahanu Prabandani, SH, MH, LL.M

  • Regulasi Perencanaan dan Penganggaran

    Paparan dengan tema "Regulasi Perencanaan dan Penganggaran" disampaikan pada Diklat Project Appraisal Valuation (PAV) 2, tanggal 13 Agustustus 2019, oleh Hendra Wahanu Prabandani, SH, LL.M.

     

    Outline dalam paparan baca lengkap