Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun detail
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Nama *:
Email *:
Instansi/Pekerjaan *:
Konsultasi *:
Kode Captcha *:
* Wajib diisi
  

::: Kansultasi Hukum:::


26 May 2012

muhamad azhar :

sebuah kasus terkait pemberian ijin pertambangan pada kawasan hutan lindung dengan tanpa penurunan status dari menteri kehutanan untuk hal ini mohon analisa hukum berdasarkan konsekwensi pelanggarannya. Trims atas jawabannya

Biro Hukum Bappenas :

Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas tidak berwenang untuk memberikan pendapat hukum berkenaan dengan kasus terkait dengan izin pertambangan pada kawasan hutan lindung dikarenakan kami tidak memiliki informasi tentang kasus yang sebagaimana anda sebutkan. Kami juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat pendapat hukum atas kasus tersebut karena kami tidak memiliki kedudukan Hukum dalam kasus tersebut dan hal ini bukan merupakan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.



19 May 2012

Muhamad azhar :

apa saja unsur hukum pelanggaran terkait pengadaan proyek fiktif , serta PNS (Pegawai Negeri Sipil ) yang turut serta dalam Pemborongan? Mohon jawabannya.

Biro Hukum Bappenas :

Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas tidak berwenang memberikan pendapat hukum berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.