Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Nama *:
Email *:
Instansi/Pekerjaan *:
Pengaduan *:
Kode Captcha *:
* Wajib diisi
  

::: Pengaduan Hukum:::


8 April 2013

Mahasiswa :

Kasus penipuan lowongan pekerjaan mengatas namakan PT.Pertamina (Persero) Balik Papan.
Transaksi via ATm.
Saya punya bukti yg kuat :
Nama, no hp, no rekening bank, email, dan pengiriman laporan via e-mail dan resi pengiriman via ATM.
Saya mohon untuk secepatnya di tindak lanjuti sebelum ada korban berikutnya.
Nama pelaku : - ALI ARYANTO
(sebagai pemilik Cahaya Tour & Travel)
No rek BRI : 0045-01011607-53-4
atas nama :Diah Nuraini
Nama: HERY SANTOSO
(Sebagai Pihak HRD)
no hp. 0823-2814-7222
e-mail : persero_ptpertamina@yahoo.co.id


Biro Hukum Bappenas :


Terima Kasih kepada Bapak Ales atas pertanyaannya



 silahkan saudara ales melakukan pengaduan kepada Kepolisian RI. Biro Hukum Bappenas bukan lembaga yang menangani kasus tersebut.
Terima Kasih



 






13 February 2013

PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) :

Kasus penipuan pembelian hp online. Transaksi via ATM. Saya punya bukti yg kuat. Nama, no hp, no rekening bank dan resi pengiriman via ATM. Saya mohon untuk secepatx di tindak lanjuti sebelum ada korban berikurnya.
Nama pelaku.
Nama: OKI HIDAYAT. No rek BRI 0957-01002538-50-0
Nama: ADI RAHMAT. No rek BRI 1397-01001112-50-1


Biro Hukum Bappenas :


Terima Kasih kepada Bapak Akmal atas pertanyaannya



Silahkan Bapak Akmal mengadukan kasus seperti ini kepada kepolisian Republik Indonesia, karena Biro Hukum tidak mempunyai kewenangan untuk hal ini.



Salam
Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas






10 February 2013

Muhammad Fahim :

Assalamualaikum,
Terima kasih sebelumnya atas tersedianya web ini dengan harapan bisa memberi solusi terbaik buat publik,
langsung saja, saya mau tanya tentang tindak lanjut pengaduan dan laporan kepada yang berwajib tentang kasus penipuan, misal sebut saja apa yang saya alami 3 tahun lalu saya pernah laporan secara resmi atas penipuan yang menimpa diri saya yang dilakukan oleh dua orang yang tinggal di surabaya,
kami melaporkna langsung ke POLDA JATIM, sedangkan saya tinggal di jember, dan terpaksa harus pulang ke jember, yang saya tanyakan :
1. Apakah laporan saya sudah dianggap hangus atau ditutup perkaranya? karena sampai saat ini tidak ada kabar dan beritanya.
2. Apa saran anda jika saya masih ingin menindak lanjuti kasus tsb diatas, dan kepada siapa saya harus minta tolong? sekiranya kasus ini cepat terselasaikan.
3. Benarkah untuk menyelesaikan kasus diatas saya harus keluar uang dulu untuk sebagai biaya operasional di kepolisian?
Terima kasih atas saran dan solusinya,

hormat saya
Muhammad Fahim
085258859491
4.

Biro Hukum Bappenas :

Terima Kasih kepada Bapak Muhammad Fahim atas pertanyaannya

Kami sarankan untuk laporkan atau adukan ke komisi kepolisian Republik Indonesia
dengan website: www.komisikepolisianindonesia.com

Biro Hukum
Kementerian PPN/Bappenas



13 March 2012

aris susanto :

assalamualikum wr wb...
Bapak/Ibu perkenanan kami atas nama warga Desa Kempleng Kec. Purwoasri Kab. Kediri ingin menyampaikan apa yang menjadi keresahan warga Desa Kami atas tindakan Kepala Desa Kami Sdr Dwi Santoso.
Sehubungan dengan Kepala Desa Kami Sdr Dwi Santoso yang sejak tgl 6 Pebruari 2012 kemarin ditetapkan menjadi tersangka UU Tipikor pasal 11 dan 12(a) oleh POLRES Kabupaten Kediri (Bapak/Ibu bisa konfirmasi langsung melalui Kanit Tipikor Polres Kediri Sdr Samsul Huda di nmr 081347281983) namun hingga saat ini belum juga diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah padahal dalam Perda Kediri No 7 Tahun 2006 Ttg tata cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan jelas menyatakan bahwa Kepala Desa yang berstatus sebagai sementara diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN,PENCALONAN,PENGANGKATAN,PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bab XV
Pemberhentian Sementara
Dan Pemberhentian Kepala Desa
Bagian Pertama
Pemberhentian Sementara
Pasal 49
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara..
selanjutnya dalam Perda Kediri No 10 Thn 2007 ttg kedudukan keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa jg menyebutkan untuk Kepala Desa yang diberhentikan sementara mendapatkan penghasilan 50% dari tanah ganjaran.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 7
(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari
jabatannya mendapat penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tanah ganjaran dan sisanya dikelola oleh Pemerintah Desa dituangkan dalam APBDes.
padahal kami sudah sering kali meminta kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPMPD Sdr Satiren namun kami tidak pernah mendapatkan jawaban malah hal yang tidak menyenangkan yang kami dapat.
perbuatan Kepala Desa (Sdr Dwi Santoso) tidak berhenti disitu saja Kepala Desa tsb malah melakukan penggalian pasir di tanah bengkok yang tanpa ada ijin sehingga hari selasa kemarin tgl 6 Maret 2012 Unit Minerba Polda Jatim menutup lokasi pasir tsb dan menahan pekerja Alat berat yang digunakan untuk melakukan penggalian serta saat ini masih dilakukan proses penyidikan lebih lanjut..
Demikian surat ini kami buat dan atas tindak lanjutnya Kami selaku warga Desa Kempleng Kec Purwoasri Kab Kediri mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya..

Biro Hukum Bappenas :

Terima kasih atas informasi yang saudara sampaikan kepada Biro Hukum Bappenas. Seteah kami mempelajari informasi yang Saudara berikan, maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Bappenas. Sebaiknya hal tersebut Saudara sampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih




10 March 2012

Agus Sari Ramdani :

Dengan hormat,

Dengan ini saya informasikan di mana Yayasan YPKKM telah memungut biaya di masyarakat Kabupaten Kepulaaun Aru di Kota Dobo Maluku.

Mohon kiranya Bapak dapat segera menginformasikan hal ini kepada Aparat Kepolisian untuk dapat segera menghentikan kegiatan tersebut.

Saya telah menyampaikan secara lisan kepada aparat kepolisian namun masih menimbulkan keraguan oleh aparat tersebut.

Terima kasih

Biro Hukum Bappenas :

Terima kasih atas informasi yang Saudara berikan. Biro Hukum Bappenas telah dikunjungi oleh Isbat Usman dari Maluku Utara dan mengutarakan hal yang sama seperti yang diutarakan oleh Saudara Agus Sari Ramdani. Kewenangan Biro Hukum adalah memberikan informasi berkaitan dengan kasus persidangan gugatan class action oleh yayasan YPKKM; sedangkan kewenangan menyampaikan laporan ke kepolisian merupakan delik aduan yang harus dilaporkan secara formal oleh pihak yang dirugikan (penipuan) dan Saudara dapat melihat secara lebih jelas dalam website Biro Hukum Bappenas.

Website Biro Hukum telah memberikan peringatan kepada masyarakat Maluku-Maluku Utara agar tidak tertipu oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan website Biro Hukum Bappenas untuk kepentingan pribadi.

Demikian jawaban kami, terima kasih.




28 February 2012

zuliendy :

kepada biro hukum,


kami membutuhkan pdf permen nomor 6 tahun 2009 tentang: Pedoman Pelaksanaan Kerja Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Negara PPN/bappenas.

kami sudah mengikuti link http://birohukum.bappenas.go.id/data/permen/ tapi hasilnya UNDERCONTRUCTION

kami berharap agar dapat dikirimkan copy pdf tersebut ke alamat email ini: zuliendy@vistari.com atau ada link yang aktif yang dapat kami download.


terimakasih


zuliendy
0213928125

Biro Hukum Bappenas :

Yth.
Zuliendy

Menjawab pertanyaan Saudara, maka Permen Kementerian PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2009 sudah ada di website di Biro Hukum. Silahkan download di : http://birohukum.bappenas.go.id/data/permen/permen%206%20tahun%202009.pdf


Biro Hukum
Kementerian PPN/Bappenas



14 February 2012

Isbat Usman :

samsuri dengan gelar doktor yang ga jelas telah menipu orang daerah sudah mencapai meliyaran rupiah, kami punya bukti cuman gimanaya dengan kesempatan ini dia telah menjadikan kegiatan ini sebagai lahan bisnis. begitu juga pemerintah menutup mata. padahal maluku utara bayak pungutan yang di ambil dari masyarakat. kemana kita harus mengadu. kasihan kami sebagai rakyat kecil. emang kita adalah pengungsi tapi jangan lagi di tipu kaya gini. semua itu kami punya bukti kwitansi yang di tanda tangan oleh yayasan penipu.... tolong kami pak

Biro Hukum Bappenas :

Yth Isbat Usman,
Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang Saudara berikan. Bersama ini, kami siapkan tanggapan sebagai berikut:

A. Mengenai Posisi Kasus
1. Saudara Isbat Usman sebagai korban mempunyai bukti penipuan yang dilakukan Samsuri Launa berupa kwitansi yang ada tanda tangan dari Yayasan yang didirikan Samsuri Launa.
2. Samsuri Launa meminta pungutan kepada masyarakat di Maluku Utara.
3. Saudara Isbat Usman menganggap pemerintah menutup mata terhadap permasalahan ini.

B. Permasalahan yang Dibahas
1. Bagaimana prosedur pengaduan kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh Samsuri Launa?


C. Dasar hukum yang Digunakan
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

D. Analisa Hukum
1. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan hal ini diatur dalam Bab VII Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
3. Penipuan merupakan tindak pidana dimana pihak yang dirugikan melaporkan kerugian yang dideritanya kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian di tempat pelapor tinggal.

E. Kesimpulan
1. Saudara Isbat Usman sebagai pihak yang dirugikan dapat melaporkan penipuan yang dilakukan Samsuri Launa ke Kantor Polisi (Polres) di Wilayah Saudara Isbat Usman tinggal dengan membawa bukti-bukti yang ada.
2. Biro Hukum Bappenas (Pemerintah) tidak mempunyai kewenangan untuk memproses penipuan yang dilakukan Samsuri Launa, karena tidak ada unsur kerugian.

F. Saran
1. Saudara Isbat Usman dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang dirugikan (masyarakat) oleh penipuan yang dilakukan Samsuri Launa dan melapor secara bersama-sama ke Kantor Polisi di Wilayah Saudara Isbat Usman tinggal.

Demikian tanggapan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TERLAMPIR

SURAT EDARAN GUBERNUR MALUKU:







11 February 2012

Muhammad Nafi :

Dear Biro Hukum Bappenas,

Tadi saya melihat akun twitter seseorang yang bernama TengkuSophia (@TengkuSophia) yang berada di jakarta.
Akun tersebut menggunakan foto seorang wanita dan menggunakan nama melayu. Saya tidak mengetahui apakah foto dan nama tersebut adalah benar atau hanya iseng dengan maksud tertentu.

Saya melihat isi dari akun tersebut adalah sebagai provokasi dan menghina agama tertentu (Islam).

Saya meminta agar akun tersebut di blokir dan pelakunya untuk ditangkap karena sudah dengan sengaja melakukan provokasi dan penghinaan terhadapa agama lain dengan menggunakan media internet.

Silahkan Anda mengecek sendiri akun (@TengkuSophia) untuk kebenarannya. Saya juga sudah menyimpan bukti-bukti hasil twitternya.

Saleum,
Muhammad Nafi
Aceh

Biro Hukum Bappenas :

Yth Muhammad Nafi

Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang Saudara berikan, kami telah melakukan pengecekan terhadap akun twitter @TengkuSophia, namun akun tersebut telah dihapus.

Kami menyarankan untuk laporan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Teknologi Informatika (TI) dapat disampaikan langsung kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Kementerian yang bidang tugasnya menangani media dan komunikasi.

Biro Hukum
Kementerian PPN/Bappenas