Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Aplikasi JDIH (Internal)


Berita TerbaruALL POSTS
  • Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah new

    Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ibu Rita Erawati menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Ruang Rapat SS 1-2 Bappenas, Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/4) pagi. Dalam sambutannya beliau berharap kepada para peserta sosialisasi agar dapat menularkan pemahaman subtansi Perpres Pengadaan Barang/Jasa tersebut kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terkait.

     

    Selain dihadiri Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, turut hadir pada sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah Bapak Gellwynn Jusuf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas. Dalam arahannya beliau menyampaikan, karena tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah di bidang perencanaan dan pembangunan nasional maka perlu dilihat efektifitas belanja pemerintah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini.

     

    “Dengan adanya Perpres yang baru ini apakah akan mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilaksanakan? Sehingga kami memberikan kesempatan terhadap Bapak/Ibu yang hadir untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas agar Perpres ini bisa kita jalankan dengan baik”, tambah beliau.  

     

    Setelah arahan Bapak Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, selanjutnya Bapak Fadli Arif, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP menyampaikan paparannya sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut.

     

    Dalam sosialisasi tersebut Bapak Fadli Arif menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

     

    “Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan serta dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia” tambah beliau.

     

    Sosialiasi yang dihadiri oleh seluruh kementerian/lembaga serta pejabat terkait tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang antusias dari semua peserta.


  • Redaksi JDIH BAPPENAS
    << ALL POSTS >>

  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian... baca lengkap

    Membumikan UU Aparatur Sipil Negara.pdf
  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi... baca lengkap

  • << ALL POSTS >>

  • The Virtue and Problems of Indonesian Development Trust Funds

    by: Hendra Wahanu Prabandani

     

    Development trust funds emerged along with foreign aid itself. They emerged with the evolution of aid conditionality provided by international donors to the recipient countries. The Paris Declaration in 2005, signed by over a hundred donor agencies and recipient governments, attempted to change the nature of... baca lengkap

  • BEBERAPA LANGKAH TERKAIT PENGAKHIRAN DANA PERWALIAN MCAI-NDONESIA

    oleh: Hendra Wahanu Prabandani
     
    Salah satu aspek yang tidak banyak dibahas dalam siklus penyelenggaraan dana perwalian adalah tahap penutupan atau pengakhiran dana perwalian. Mengenai hal tersebut, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian hanya menyatakan bahwa Dana Perwalian ditutup berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (hibah). Oleh karena dana perwalian di Indonesia berbasiskan perjanjian hibah antara pemerintah... baca lengkap

  • Presentasi TerbaruALL POSTS
  • NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS

    Paparan dengan judul "NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING ON HUMAN RIGHTS", disampaikan oleh Reghi Perdana, SH, LLM (Ministry of National Development Planning), disampaikan pada International Conference on Corporate - Human Rights Due Diligence, tanggal 1 November 2016 di baca lengkap