Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum


<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NEXT >>


No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 tahun 2018 Kementerian PPN/Bappenas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas  ... dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/08/2018 btentang Pelaksanaan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas 1
2 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan

Dilengkapi dengan 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

1
3 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG UNDANG DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG UNDANG III
4 Peraturan Menteri PPN/Kepala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas Peraturan Menteri PPN/Kepala Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas dilengkapi dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 1
5 Modul Pengelolaan Sistem Informasi harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian PPN/Bappenas Biro Hukum _ Kementerian PPN/Bappenas Modul Pengelolaan Sistem Informasi harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian PPN/Bappenas 1
6 Metode Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian PPN/Bappenas Biro Hukum - Kementerian PPN/bappenas Metode Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian PPN/Bappenas 1
7 Pedoman Evaluasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Biro Hukum - Kementerian PPN/bappenas Pedoman Evaluasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 1
8 Pedoman evaluasi Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Biro Hukum Bappenas Pedoman evaluasi Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas 1
9 Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019 Biro Hukum Bappenas Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019 10
10 Annual Report of Indonesia South-south and Triangular Cooperation (SSTC) Bappenas dan isstc Annual Report of Indonesia South-south and Triangular Cooperation (SSTC) 10
11 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Biro Hukum Bappenas Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabgnunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru 1
12 Peraturan Metneri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan OPerundang-undangan dan Keputusan Kemetnerian PPN/Bappenas Biro Hukum Bappenas Peraturan Metneri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan OPerundang-undangan dan Keputusan Kemetnerian PPN/Bappenas dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kemetnerian PPN/Bappenas 1
13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilengkapi Peraturan Pelaksanaan Peraturan kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Biro Hukum Bappenas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilengkapi Peraturan Pelaksanaan Peraturan kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 1
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Kementerian PPN/Bappenas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1
15 Konstitusi menbangun kultur hukum dalam demokrasi lokal Konstitusi menbangun kultur hukum dalam demokrasi lokal 10
16 Panduan penanganan pengujian undang-undang di mahkamah kontitusi oleh pemerintah Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.Hum Panduan penanganan pengujian undang-undang di mahkamah kontitusi oleh pemerintah 10
17 Pedoman pelaksanaan kegiatan penatausahaan administrasi pejabat pembuat komitmen(PPK) program perencanaan pembangunan Nasional (PPN) V tahun 2016 Pedoman pelaksanaan kegiatan penatausahaan administrasi pejabat pembuat komitmen(PPK) program perencanaan pembangunan Nasional (PPN) V tahun 2016 10
18 Sinergi kerjasama pembangunan dan kerjasama strategis bilateral Dir pendanaan luar negeri bilateral Sinergi kerjasama pembangunan dan kerjasama strategis bilateral 10
19 Republic of indonesia ministry of national development planning/national development planning agency,Public private partnerships Republic of indonesia ministry of national development planning/national development planning agency,Public private partnerships 10
20 Tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrstruktur prmrn ppn no. 4 tahun 2015 Dir PKPS Tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrstruktur prmrn ppn no. 4 tahun 2015 10
21 Peraturan presiden republik indonesia no. 38 tahun 2015 kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur Direktorat pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta Peraturan presiden republik indonesia no. 38 tahun 2015 kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 10
22 Jurnal Rechts Vinding-Media Pembinaan Hukum Nasional Kementeria Hukum dan HAM RI Jurnal Rechts Vinding-Media Pembinaan Hukum Nasional 10
23 Peraturan pemerintah RI nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan Hibah Peraturan pemerintah RI nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan Hibah 10
24 1. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 2. Permen Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 t KPDT dan Transmigrasi RI 1. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 2. Permen Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang tentang pelaksanaan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 4. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. 5. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN 10
25 1. Peraturan menteri desa,pembangunan daerah tertinggal nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 2. Nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyaw KPDT dan Transmigrasi RI 1. Peraturan menteri desa,pembangunan daerah tertinggal nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 2. Nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa 3. Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa. 4. Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdes. 5. Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 10
26 Permen nomor 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal KPDT dan Transmigrasi RI Permen nomor 78 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal 10
27 Salinan Permen PPN/Kepala Bappenas RI nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur Salinan Permen PPN/Kepala Bappenas RI nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 10
28 Permen PPN/Kepala Bappenas RI nmor 8 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tata naskah dinas Permen PPN/Kepala Bappenas RI nmor 8 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan tata naskah dinas 10
29 Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas RI nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan Perundang undangan dan keputusan di kementerian PPN/Bappenas dilengkapi dengan standar operasinal posedur (SOP) penyusunan peraturan dan keputusan Di Kementer Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas RI nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan Perundang undangan dan keputusan di kementerian PPN/Bappenas dilengkapi dengan standar operasinal posedur (SOP) penyusunan peraturan dan keputusan Di Kementer 10
30 Undang undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang ADMINISTRASI pemerintah Undang undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang ADMINISTRASI pemerintah 10
31 Salinan peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas RI nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman tata kearsipan Kementerian PPN/Bappenas Salinan peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas RI nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman tata kearsipan Kementerian PPN/Bappenas 10
32 Undang undang RI nomor 12 tahaun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dilengkapai dengan perpres no 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 12 tahun 2011 dan permen PPN/Bappenas nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman p Undang undang RI nomor 12 tahaun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dilengkapai dengan perpres no 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 12 tahun 2011 dan permen PPN/Bappenas nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan perundang undangan dan keputusan di kementerian PPN/Bappenas 10
33 Penunjuk pelaksana kepmen Bappenas no. 1 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perundang undangan dan keputusan di kementerian PPN/Bappenas Penunjuk pelaksana kepmen Bappenas no. 1 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perundang undangan dan keputusan di kementerian PPN/Bappenas 10
34 Undang undang RI nomor 5 tahaun 2014 tentang aparatur sipil negara dilengkapi dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil Kementerian PPN/Bappenas Undang undang RI nomor 5 tahaun 2014 tentang aparatur sipil negara dilengkapi dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 10
35 Peraturan pemerintah RI tentang pengelolaan barang milik negara Kementerian PPN/Bappenas Peraturan pemerintah RI tentang pengelolaan barang milik negara 10
36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri 1
37 BAPPENAS - dalam sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025 LP3ES-Paguyuban Alumni Bappenas 1
38 Manajemen Pembangunan Indonesia Randy R. Wrihatnolo-Riant Nugroho D manajemen Pembangunan indonesia - Sebuah Pengantar dan Panduan 1
39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Biro Hukum-Kementerian PPN/Bappenas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - dilengkapi dengan PPNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil 1
40 Conference Proceedings - Kebijakan Perencanan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas dan 5 Universitas Negeri di indonesia 1
41 WIRATA- Warta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan JDIH Kementerian Ketenagakerjaan RI 2
42 Rural Empowerment and Agricultural Development Programme in Central Sulawesi (draft) Asia and the pacific div. Programme Management Department 2
43 Pedoman Evaluasi Peraturan Menteri PPN/Bappenas Biro Hukum-Kementerian PPN/Bappenas Pedoman Evaluasi Peraturan Menteri PPN/Bappenas 2
44 Kajian Desain Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Utama-Kementerian PPN/Bappenas Kajian Desain Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa (problematika perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan) 2
45 Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum-Kementerian PPN/Bappenas 1
46 Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 1
47 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor:002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah LKPP RI 1
48 Memahami untuk Membasmi - Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi KPK Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi 1
49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 1
50 Peraturan Perundang-Undangan terkait Perencanaan Pembangunan nasional Kementerian PPN/Bappenas Peraturan Perundang-Undangan yang berisi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah terkait Perencanaan Pembangunan Nasional 1