Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Himpunan Peraturan tentang CLASS ACTION Aa Dani Saliswijaya, S.H. Himpunan Peraturan tentang CLASS ACTION R. Sekretaris 4
2 From Adam Smith to Michael Porter Evolusi Teori Daya Saing Dong-sung Cho,Hwy-Chang Moon From Adam Smith to Michael Porter Evolusi Teori Daya Saing R. Sekretaris 4
3 Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana     Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan R. Sekretaris 4
4 mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai Aturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2005 Kompartemen Akuntan Sektor Publik mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai Aturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2005 R. Sekretaris 4
5 Peningkatan Pelayanan Hukum Di Tengah Perubahan Tatanan Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2008 Peningkatan Pelayanan Hukum Di Tengah Perubahan Tatanan Hukum R. Sekretaris 4
6 Subsidi BBM buat apa? Menjelaskan harga kenaikan premium dan solar Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Subsidi BBM buat apa?    Menjelaskan harga kenaikan premium dan solar PERPUSTAKAAN BAPPENAS
7 Government Innovation! Challenges, Achievements and future The Republic of Korea Government Innovation! Challenges, Achievements and future R. Sekretaris 4
8 Transparent and Competent Government Transparent and Competent Government R. Sekretaris 4
9 Memelihara Momentum Perubahan Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010 Memelihara Momentum Perubahan   Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 R. Sekretaris 4
10 Program Keluarga Harapan tahun 2007 Program Keluarga Harapan tahun 2007 R. Sekretaris 4
11 Jaksa Agung RI Keputusan jaksa agung republik indonesia nomor :KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan Jakarta, 23 oktober 2002 Kejaksaan Agung RI Jaksa Agung RI   Keputusan jaksa agung republik indonesia nomor :KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan   Jakarta, 23 oktober 2002 R. Sekretaris 4
12 Sustainable Development: Beberapa Catatan Tambahan Universitas Indonesia Sustainable Development: Beberapa Catatan Tambahan R. Sekretaris 4
13 Memelihara momentum perubahan evaluasi lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010 Memelihara momentum perubahan evaluasi lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 R. Sekretaris 2
14 Tajuk subjek bidang hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Tajuk subjek bidang hukum R. Sekretaris 2
15 Tindak pidana terhadap agama dalam kitab undang - undang hukum pidana dan undang - undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Tindak pidana terhadap agama dalam kitab undang - undang hukum pidana <KUHP> dan undang - undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama <kajian terhadap praktik penegakan hukum dan prospek pengaturannya dalam hukum positif indonesia> Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. R. Sekretaris 2
16 Sistem pemidanaan dalam hukum pidana indonesia di dalam dan di luar KUHP < suatu analisis >. Sigit Suseno, S.H., M.H. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Sistem pemidanaan dalam hukum pidana indonesia di dalam dan di luar KUHP < suatu analisis >. Sigit Suseno, S.H., M.H. 10
17 Penerapan sanksi pidana dalam undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari limbah kegiatan operasi produksi migas. Syprianus Aristeus, S.H., M.H. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Penerapan sanksi pidana dalam undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari limbah kegiatan operasi produksi migas. Syprianus Aristeus, S.H., M.H. 10
18 Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikas.i Indra Maulana, S.H., LL.M. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012  Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikas.i  Indra Maulana, S.H., LL.M. 10
19 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan 10
20 Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Kompendium Hukum Bidang Pers Dan Media 10
21 Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 10
22 Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas Dan Koperasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Badan Usaha Di  Luar Perseroan Terbatas Dan Koperasi 10
23 Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus - Kasus Cybercrime Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus - Kasus Cybercrime 10
24 Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit Dan Pasien 10
25 Efektifitas undang - undang n0 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Efektifitas undang - undang n0 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 10
26 Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Produk Pornografi Untuk Tujuan Dan Kepentingan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan 10
27 Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 10
28 Masalah Aktual Di Bidang Cyberlaw Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Masalah Aktual Di Bidang Cyberlaw 10
29 Analisis Dan Evaluasi peraturan Perundang undang tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme < undang - undang no 15 tahun 2003 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Analisis Dan  Evaluasi peraturan  Perundang undang tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme < undang - undang no 15 tahun 2003 10
30 Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Penyiaran < Undang - Undang NO 32 Tahun 2002 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI 2012 Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Penyiaran < Undang - Undang NO 32 Tahun 2002 R. Sekertaris 2
31 Jurnal legislasi indonesia vo.l 9 no. 3 - oktober 2012 otoritas jasa keuangan 1.pembentukan dan kewenangan otoritas jasakeuangan 2.Konsepsi dan transformasi otoritas jasa keuangan 3.independensiotoritas jasa keuangan dalam perspektif undang undang no 21 Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia RI Jurnal legislasi indonesia vo.l 9 no. 3 - oktober 2012  otoritas jasa keuangan 1.pembentukan dan kewenangan otoritas jasakeuangan 2.Konsepsi dan transformasi otoritas jasa keuangan 3.independensiotoritas jasa keuangan dalam perspektif undang undang no 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan 4. Efektifitas pengawasan otorittas jasa keuangan terhadap lembaga perbankan syariah 5. Masalah penyidik dalam tindak pidana jasa keuangan d indonesia R. Sekertaris 2
32 Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 - 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014 Pemerintahan Republik Indonesia Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi  jangka panjang tahun 2012 -  2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014 R. Sekertaris 2
33 SEMINAR AKBAR 50 TAHUN PEMBINAAN HUKUM SEBAGAI MODAL BAGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM PJP II JULI 1995 BUKU II DEPARTEMEN KEHAKIMAN SEMINAR AKBAR 50 TAHUN PEMBINAAN HUKUM SEBAGAI MODAL BAGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM PJP II JULI 1995 BUKU II 1
34 UNIT KORPRI BAPPENAS - SEKSI WANITA IKATAN PEGAWAI WANITA BAPPENAS 1996 IPWANAS - KORPRI UNIT KORPRI BAPPENAS - SEKSI WANITA IKATAN PEGAWAI WANITA BAPPENAS 1996 1
35 Naskah Akademik Rencana Undang Undang Tentang Kedokteran Kehakiman buku pertama DEPARTEMEN KEHAKIMAN Naskah Akademik Rencana Undang Undang Tentang Kedokteran Kehakiman buku pertama 1
36 LOKAKARYA Hukum Perdata Internasional DEPARTEMEN KEHAKIMAN LOKAKARYA Hukum Perdata Internasional 1
37 UU RI NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DEPARTEMEN PENERANGAN RI UU RI NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 4
38 Naskah Akademik Rencana Undang Undang Tentang Kedokteran Kehakiman buku kedua DEPARTEMEN KEHAKIMAN Naskah Akademik Rencana Undang Undang Tentang Kedokteran Kehakiman buku kedua 1
39 GERAKAN 30 SEPTEMBER PEMBERONTAKAN PARTAI KOMUNUS INDONESIA LATAR BELAKANG,AKSI,DAN PENUMPASANNYA DEPARTEMEN PENERANGAN RI GERAKAN 30 SEPTEMBER PEMBERONTAKAN PARTAI KOMUNUS INDONESIA LATAR BELAKANG,AKSI,DAN PENUMPASANNYA 4
40 UNIT KORPRI BAPPENAS - SEKSI WANITA IKATAN PEGAWAI WANITA BAPPENAS 1995 IPWANAS - KORPRI UNIT KORPRI BAPPENAS - SEKSI WANITA IKATAN PEGAWAI WANITA BAPPENAS 1995 1
41 UNIT KORPRI BAPPENAS - SEKSI WANITA IKATAN PEGAWAI WANITA BAPPENAS IPWANAS - KORPRI UNIT KORPRI BAPPENAS - SEKSI WANITA IKATAN PEGAWAI WANITA BAPPENAS 1
42 Komisi Ombudsman Nasional Laporan Tahunan Annual Report tahun 2001 Komisi Ombudsman Nasional Komisi Ombudsman Nasional  Laporan Tahunan Annual Report tahun 2001 1
43 PEMBERANTAS KORUPSI UNTUK MERAIH KEMANDIRIAN, KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN Kwik Kian Gie PEMBERANTAS KORUPSI  UNTUK MERAIH KEMANDIRIAN, KEMAKMURAN, KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN 1
44 Procurement under IBRD Loans and IDA Credits The Word Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Procurement under IBRD Loans and IDA Credits 5
45 BULLETIN IPEANAS PERIODE TAHUN 1999 the first and the last is beautiful Rekan - rekan IPWANAS BULLETIN IPEANAS PERIODE TAHUN 1999 the first and the last is beautiful 1
46 UU RI NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BP.PANCA USAHA JAKARTA UU RI NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS 5
47 PERSAINGAN USAHA DAN HUKUN YANG MENGATURNYA DI INDONESIA ELIPS PERSAINGAN USAHA DAN HUKUN YANG MENGATURNYA DI INDONESIA 5
48 UU NO. 4 TAHUN 1995 TENTANG HAK TANGGUNG DAN PERMASALAHANNYA MAHKAMAH AGUNG - RI. 1998 UU NO. 4 TAHUN 1995  TENTANG HAK TANGGUNG DAN PERMASALAHANNYA 1
49 LOKAKARYA Hukum Perikatan Nasional DEPARTEMEN KEHAKIMAN LOKAKARYA  Hukum Perikatan Nasional 1
50 UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 MAHKAMAH AGUNG - RI. UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 1