Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Perpustakaan Hukum


<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NEXT >>


No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 OMBUDSMAN INDONESIA Di tengah OMBUDSMAN INTERNASIONAL Antonius Sujata dan RM Surachman OMBUDSMAN INDONESIA Di tengah OMBUDSMAN INTERNASIONAL 1
2 ANTICORRUPTION Asian Development Bank ANTICORRUPTION 1
3 Laporan kajian pemetaan pembangunan hukum di indonesia tahap 1 fokus pada pembangunan materi hukum STAF AHLI MENNEG PPN BIDAANG REFORMASI HUKUM DAN HAM Laporan kajian pemetaan pembangunan hukum di indonesia tahap 1  fokus pada pembangunan materi  hukum <objek penelitian : UU dan peraturan pemerintah> 1
4 PEDOMAN UNTUK PROSES PENGADAANDENGAN PINJAMAN DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIAN DEVELOPMENT BANK PEDOMAN UNTUK PROSES PENGADAANDENGAN PINJAMAN DARI ASIAN DEVELOPMENT BANK 1
5 UU RI NO. 12 TAHUN 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah LEMBAGA INFORMASI NASIONAL UU RI NO. 12 TAHUN  2003  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2
6 RANCANGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.... TAHUN.... TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN RANCANGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.... TAHUN.... TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA 5
7 ADB PEDOMAN UNTUK PENGGUNAAN KONSULTAN OLEH ASIAN DEVELOPMENT BANK DAN PARA PEMINJAMNYA ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB  PEDOMAN UNTUK PENGGUNAAN KONSULTAN OLEH ASIAN DEVELOPMENT BANK DAN PARA PEMINJAMNYA 1
8 UU RI NO. 23 TAHUN 2003 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LEMBAGA INFORMASI NASIONAL UU RI NO. 23 TAHUN 2003 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 5
9 DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEJABAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN PUSAT DAN KANTOR WILAYAH SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN BAGIAN PULLAHTA 1996 DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEJABAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN PUSAT DAN KANTOR WILAYAH 1
10 ASIAN DEVELOPMENT BANK MITRA dalam PEMBANGUNAN INDONESIA ASIAN  DEVELOPMENT BANK MITRA dalam PEMBANGUNAN INDONESIA 1
11 SARI HIMPUNAN PERATURAN DAN UNDANG - UNDANG EDISI MEI 1993 UUD RI NO 14 TAHUN 1993 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DEPARTEMEN PENERANGAN RI SARI HIMPUNAN PERATURAN DAN UNDANG - UNDANG EDISI MEI 1993 UUD RI NO 14 TAHUN 1993 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1
12 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DEPARTEMEN PENERANGAN RI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1
13 SARI HIMPUNAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANAGAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 1993 TENTANG PENERBANGAN DEPARTEMEN PENERANGAN RI SARI HIMPUNAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANAGAN  UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 1993 TENTANG PENERBANGAN 1
14 HIMPUNAN PERATURAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG PERFILMAN DEPARTEMEN PENERANGAN RI 1994 HIMPUNAN PERATURAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG PERFILMAN 4
15 BROSUR PENYULUHAN HUKUM/PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN TENTANG NARKOTIKA KEJAKSAAN AGUNG RI BROSUR PENYULUHAN HUKUM/PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN TENTANG NARKOTIKA 1
16 PEMBAHARUAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ABAD KE- 21 Universitas Indonesia PEMBAHARUAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ABAD KE- 21 5
17 REPELITA VI Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam <1994 - 1998/99> RINGKASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA REPELITA VI Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam <1994 - 1998/99> RINGKASAN 1
18 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 - 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004 - 2009 1
19 BUKU PANDUAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008 TEMA Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan BAPPENAS BUKU PANDUAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008 TEMA Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan 1
20 BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III Tanggal 2 Juni s.d 10 Juli 2003 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III <DIKLATPIM TINGKAT III> Tanggal 2 Juni s.d 10 Juli 2003 1
21 OBSERVASI LAPANGAN < OL > BAHAN AJAR DIKLATPIM TINGKAT III Drs. H.M. Mansyur A.R Dra. HJ. Titik Rosita OBSERVASI LAPANGAN < OL > BAHAN AJAR DIKLATPIM TINGKAT III 5
22 Menuju Independensi Kekuasan Kehakiman Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Menuju Independensi Kekuasan Kehakiman 5
23 TOEFL A Partical Approach Jaffar Sembiring and Philip Coventry TOEFL A Partical Approach 4
24 SARI HIMPUNAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN - UNDANGAN Edisi April 1993 undang - undang republik indonesia nompr 13 tahun 1993 tentang PERKERETAAPIAN DEPARTEMEN PENERANGAN RI SARI HIMPUNAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN - UNDANGAN Edisi April 1993  undang - undang republik indonesia nompr 13 tahun 1993 tentang PERKERETAAPIAN 5
25 CETAK BIRU DAN RENCANA AKSI PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA DAN PERSIAPAN PEMBEN TUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2004 CETAK BIRU DAN RENCANA AKSI PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 5
26 PROFILES IN COURAGE Integritas dan Keberanian di Panggung Politik JOHN F. KENNEDY PROFILES IN COURAGE Integritas dan Keberanian di Panggung Politik 1
27 Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5
28 NASKAH AKADEMIKA SISTEM PERENCANAAN NASIONAL RUU Sistem Perencanaan Tim Penyusun RUU Perncanaan NASKAH AKADEMIKA SISTEM PERENCANAAN NASIONAL RUU Sistem Perencanaan 1
29 Kajian Lingkungan Hidup Strategis < KLHS > PILOT PROJECT CIAYUMAJAKUNING < Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan > Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis < KLHS > PILOT PROJECT CIAYUMAJAKUNING < Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan > 5
30 Kajian Lingkungan Hidup Strategis < KLHS > Dalam Perencanaan Tata Ruang Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis < KLHS > Dalam Perencanaan Tata Ruang 5
31 Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan Naskah kebijakan KLHS Tri Nurlambang < UI >, Chay Asdak< UNPAD >, tjuk Kuswartojo, dan Handoyo. Danis Internasional Develolopmen Agency < DANIDA > melalui environmental sup 5
32 Kajian lingkungan hidup strategi < KLHS > Terobosan dalam pengelolaan lingkungan hidup Kementerian negara lingkungan hidup Kajian lingkungan hidup strategi < KLHS > Terobosan dalam pengelolaan lingkungan hidup 5
33 Prosiding Konfrensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare Badan Pertanahan Nasional dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Prosiding Konfrensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

 oleh: Badan Pertanahan Nasional dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1
34 Kumpulan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas

Kumpulan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 8 Tahun 2012

1
35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1
36 Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian / Kontrak dan Surat Penting Lainnya 346.02/RIJ/e Yunirman Rijan, SH, M.Kn Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian / Kontrak dan Surat Penting Lainnya 1
37 Bappenas Dalam Gugatan 2005-2012 Biro Hukum Bappenas Bappenas Dalam Gugatan 2005-2012 1
38 Memperkuat Perekonomian Domestik "Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat" Bappenas Memperkuat Perekonomian Domestik "Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat" Buku pegangan perencanaan pembangunan daerah 1
39 Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian PPN/Bappenas Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian PPN/Bappenas 1
40 Peningkatan Pelayanan Hukum di Tengah Perubahan Tatanan Hukum Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Peningkatan Pelayanan Hukum di Tengah Perubahan Tatanan Hukum 1
41 Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Jurnal Legislasi Indonesia vol 9 No 2 - Juli 2012 : Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia 1
42 Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Biro Hukum Kementerian Pertanian himpunan peraturan menteri pertanian jaringan dokumentasi dan informasi hukum 1
43 Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 1
44 Kumpulan Peraturan Hibah Luar Negeri Republik Indonesia 2011 - 2012 Aid for Development Effectiveness Secretariat Kumpulan Peraturan Hibah Luar Negeri Republik Indonesia 2011 - 2012 2
45 Hibah Luar Negeri : Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pemantauan Direktoral Pendanaan Luar Negeri Bilateral - Bappenas Hibah Luar Negeri : Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pemantauan 1
46 " Iklim Semakin Tidak Menentu " Dari Pemanasan global Menuju Perubahan Iklim ICCTF - BMKG " Iklim Semakin Tidak Menentu " Dari Pemanasan global Menuju Perubahan Iklim 2
47 Buku Panduan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GAK) Bappenas Buku Panduan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GAK) 1
48 Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Pembangunan Pelabuhan Australian AID & SMEC Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Pembangunan Pelabuhan 1
49 Subsidi BBM buat (si) Apa? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Subsidi BBM buat (si) Apa? 1
50 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 1