Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Template SK Menteri, SK Sesmen, SK Deputi TA 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Pengantar Hukum Internasional 341 KUS p Mochtar Kusumaatmadja Pengantar Hukum Internasional 2
2 Pengantar hukum Perdata Internasional Indonesia 341 GAU p Prof. Dr. S. Gautama, SH Pengantar hukum Perdata Internasional Indonesia 2
3 Panduan Bantuan Hukum di Indonesia edisi 2006 346.013 598 ZEN p Abdul Rahman Saleh Panduan Bantuan Hukum di Indonesia 2
4 Aspek - Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia 346.015 98 Rachmadi Usman, SH Aspek - Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia 2
5 Anggaran berbasis Kinerja konsep dan Aplikasinya 343.034 KUM a Prof. Dr. Warsito utomo Anggaran berbasis Kinerja konsep dan Aplikasinya 2
6 Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 346 SYA s H. Riduan Syahrani, S.H Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 2
7 Hukum Perwalian dan Kuasa 346.013 SET h Rachmad Setiawan Hukum Perwalian dan Kuasa 2
8 Legal Opinion 340.109 AMO I H.F. Abraham Amos Legal Opinion 2
9 Dasar - dasar Hukum Perumahan 346.043 HAM d DR. Andi Hamzah, SH Dasar - dasar Hukum Perumahan 2
10 Perikatan yang lahir dari Undang - Undang 346.022 WID p Gunawan Widjaja Perikatan yang lahir dari Undang - Undang 2
11 Hukum perjanjian ( Teori dan Analisa Kasus ) 346.022 SUH h Suharnoko, SH, MLI Hukum perjanjian ( Teori dan Analisa Kasus ) 2
12 Aspek Hukum pengadaan barang dan Jasa 340.072 SUT a Adrian Sutedi, SH, MH Aspek Hukum pengadaan barang dan Jasa 2
13 Hukum Perjanjian Internasional ( Bagian I ) 341,026 PAR h I Wayan Parthiana, SH, MH Hukum Perjanjian Internasional ( Bagian I ) 2
14 50 Contoh Perjanjian ( Kontrak ) 346.02 JEH p Nana P. Jehani, SH 50 Contoh Perjanjian ( Kontrak ) 2
15 Pikiran Yang terkorupsi 330.9 KIA p Kwik Kian Gie Pikiran Yang terkorupsi 2
16 Tindak Pidana Korupsi 345.026 8 WIY p Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi 2
17 Naskah Akademik Tentang Bagi Hasil perikanan 340.072 TRI n Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Tentang Bagi Hasil perikanan 2
18 Penafsiran dan Konstruksi Hukum 341.026 ARD p Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, SH, MH Penafsiran dan Konstruksi Hukum 2
19 The Vienna Convention On The Law Of Treaties 341.026 5 SIN v I M Sinclair The Vienna Convention On The Law Of Treaties 2
20 Pengajuan usulan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri ( Buku I ) 346.073 IND p Bappenas Pengajuan usulan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri ( Buku I ) 1
21 Pengajuan usulan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri 346.073 IND p Bappenas Pengajuan usulan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri 2
22 Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik , Tanah Negara dan Tanah Pemda 346.043 598 HER c Herman hermit, Ir, MT Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik , Tanah Negara dan Tanah Pemda 2
23 Pelaku Usaha , Konsumen , dan Tindak Pidana Korporasi 343.071 SHO p Yusuf Shofie Pelaku Usaha , Konsumen , dan Tindak Pidana Korporasi 2
24 Hukum Rumah Susus 346.043 3 KOE h Imam Kuswahyono, SH, M.Hum Hukum Rumah Susus 2
25 Hukum Kebendaan Perdata 346 HAS h Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, SH Hukum Kebendaan Perdata 2
26 Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai negara 345.026 8 HAM p Prof. DR. Jur. Andi Hamzah Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai negara 2
27 Penelitian Hukum Normatif 340.072 SOE p Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH, MA Penelitian Hukum Normatif 2
28 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 345.026 859 8 TIM u TataNusa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 2
29 Money Loundering 345.026 8 SAP m Yusup Saprudin Money Loundering 2
30 Hukum Keuangan Negara 352.4 TJA h W. Riawan Tjandra Hukum Keuangan Negara 2
31 International Business Law 341.754 AUG i Ray August International Business Law 10
32 Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal 658.401 PPN r Departemen Keuangan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal 10
33 Direktori Organisasi Kemasyarakatan 025 SUD d Departemen Dalam Negeri Direktori Organisasi Kemasyarakatan 10
34 Judicial Dictionary ( second Edition ) 340.03 SIn j Justice L.P. Singh Judicial Dictionary ( second Edition ) 10
35 Himpunan Putusan - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 340.11 TIM h TataNusa Himpunan Putusan - Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 10
36 Penuntutan Perundang - Udnangan Negara Republik Indonesia 340.11 ROS p Muchtar Rosyidi Penuntutan Perundang - Udnangan Negara Republik Indonesia 10
37 Klasifikasi Desimal Universal dan Indeks Relatif 340.025 SIM k Departemen Hukum dan HAM RI Klasifikasi Desimal Universal dan Indeks Relatif 10
38 Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk penegakan Keadilan 347.09 SUP p TataNusa Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk penegakan Keadilan 10
39 Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards In Indonesia 347.095 98 BUD p TataNusa Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Awards In Indonesia 10
40 Peraturan dan Prosedur Peradilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 347.095 98 PAN p Indonesia Legal Center Publishing Peraturan dan Prosedur Peradilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 10
41 Peraturan pemerintah Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil 340.11 -- p Peraturan pemerintah Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil 10
42 Hukum Acara Perdata peradilan Agama Di Indonesia 347.050 459 8 Gemala Dewi, SH, LL.M Hukum Acara Perdata peradilan Agama Di Indonesia 10
43 Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata 347.053 SOE m R. Soeparmono, SH Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata 4
44 Telaah Akademi Tentang Yurisprudensi Pengadilan Agama Di Bidang Waris 347.077 ICH t Departemen Hukum dan HAM RI Telaah Akademi Tentang Yurisprudensi Pengadilan Agama Di Bidang Waris 10
45 Telaahan Akademi terhadap Yurisprudensi Tentang Peradilan Agama ( Perceraian ) 347.077 ADA t Departemen Hukum dan HAM RI Telaahan Akademi terhadap Yurisprudensi Tentang Peradilan Agama ( Perceraian ) 10
46 Hukum Pembuktian dalam perkara Perdata 347.06 SAS h Drs. Hari Sasangka, SH, MH Hukum Pembuktian dalam perkara Perdata 10
47 Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata 347.077 HAR r M. Yahya Harahap, S.H Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata 10
48 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 346.046 -- k CV. Medya Duta Jakarta Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 10
49 Laporan Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia 340.072 PPN I Staf Ahli Meneg PPN Laporan Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia 10
50 Laporan Kajian Peningkatan Profesonalitas Litigant Di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu 340.072 PPN k Staf Ahli Meneg PPN Laporan Kajian Peningkatan Profesonalitas Litigant Di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu 10