Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Template SK Menteri, SK Sesmen, SK Deputi TA 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Menteri negara PPN Salinan Peraturan Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan kegiatan dan Anggaran 340.11 PPN m Bappenas Menteri negara PPN Salinan Peraturan Menteri PPN Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan kegiatan dan Anggaran 10
2 Advokat dan Contempt of court 347.050 4 PAN a Luhut M.P. Pangaribuan, SH, LL.M Advokat dan Contempt of court 10
3 Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Departemen Keuangan Negara Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran 10
4 Modul Penerapan Prinsip - Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas Modul Penerapan Prinsip - Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik 10
5 Draft Final pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) Tim Koordinasi Pisew Pusat Draft Final pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah ( PISEW ) 10
6 Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2010 - 2014 Bappenas Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2010 - 2014 10
7 Perencanaan dan Strategi Pembangungan 658.401 SUK p I.B. Wirawan Perencanaan dan Strategi Pembangungan 10
8 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 341.522 ADO h Huala Adolf, SH, LL.M, Ph.D Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 10
9 Kaidah - Kaidah Hukum Yurisprudensi 347.077 KAM k Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.HUM Kaidah - Kaidah Hukum Yurisprudensi 10
10 Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata 347.077 SOI h Soedharyo Soimin, SH Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata 10
11 Arbitrase 347.09 HAR a M. Yahya Harahap, S.H Arbitrase 10
12 Hukum Kontrak Internasional 341.753 SYA h Syahmin AK, SH, MH Hukum Kontrak Internasional 10
13 Hukum Penanaman Modal Asing 341.752 PAN h Hulman Panjaitan, SH Hukum Penanaman Modal Asing 10
14 Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 345 CHA h Drs. Adami Chazawi, SH Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 10
15 Praktek - Praktek Peradilan Tata Usaha Negara ( Buku Ketiga ) 347.013 598 KAL p O.C. Kaligis Praktek - Praktek Peradilan Tata Usaha Negara ( Buku Ketiga ) 10
16 Jurnal Legislasi Indonesia : Tindak Pidana di Bidang Perekonomian 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Tindak Pidana di Bidang Perekonomian 7
17 Jurnal Legislasi Indonesia : Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Harmonisasi Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi 7
18 Jurnal Legislasi Indonesia : Sepuluh Tahun Reformasi Konstitusi 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Sepuluh Tahun Reformasi Konstitusi 5
19 Jurnal legislasi Indonesia : Tanggung jawab sosial dan Lingkungan 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal legislasi Indonesia : Tanggung jawab sosial dan Lingkungan 7
20 Jurnal Legislasi Indonesia : Kajian Teknis Peraturan Perundang - Undangan 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Kajian Teknis Peraturan Perundang - Undangan 7
21 Jurnal Legislasi Indonesia : Keberadaan Mahkamah Konstitusi 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Keberadaan Mahkamah Konstitusi 7
22 Jurnal Legislasi Indonesia : Pemanasan Global 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Pemanasan Global 7
23 Jurnal Legislasi Indonesia : Sistem Multipartai 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Sistem Multipartai 4
24 Jurnal legislasi Indonesia : Hukuman Mati di Indonesia 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal legislasi Indonesia : Hukuman Mati di Indonesia 7
25 Jurnal Legislasi Indonesia : meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia 11
26 Jurnal Legislasi Indonesia : Informasi dan Transaksi Elektronik 340.092.598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Informasi dan Transaksi Elektronik 7
27 Jurnal Legislasi Indonesia : Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang - undangan di Indonesia 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang - undangan di Indonesia 7
28 Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 341.752 ADO d Huala Adolf, SH, LL.M, PH.D Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 7
29 Terminologi Hukum Inggris - Indonesia REF RAN t I.P.M Ranuhandoko, BA Terminologi Hukum Inggris - Indonesia 7
30 Jurnal Legislasi Indonesia : Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Harmonisasi Peran Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi 11
31 Jurnal Legislasi Indonesia : Kekerasan Dalam Rumah Tangga 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Kekerasan Dalam Rumah Tangga(ada 3 buku) 7
32 Jurnal Legislasi Indonesia : Kebijakan Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Lembaga keuangan 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Kebijakan Peraturan Perundang - Undangan di Bidang Lembaga keuangan 7
33 Jurnal Legislasi Indonesia : Eksistensi Lembaga Negara 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Eksistensi Lembaga Negara 7
34 jurnal Legislasi Indonesia : Perkembangan Hukum dan Gairah Investasi 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI jurnal Legislasi Indonesia : Perkembangan Hukum dan Gairah Investasi(ada 2 buku) 7
35 Jurnal Legislasi Indonesia : Iklim Penanaman Modal di Indonesia 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia : Iklim Penanaman Modal di Indonesia 7
36 Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju 342 GHO p Abdul Ghoffar, S.Pdi, SH, MH Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju 6
37 Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan 340.11 TIM u Tim redaksi tatanusa Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan 5
38 Kamus Perdagangan Internasional REF RIN k Eddie Rinaldy, SH, MBA Kamus Perdagangan Internasional 8
39 Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 346.082 IBR c Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH, MA Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 5
40 Dasar - dasar Etika dan Moralitas 340.072 GED d I Gede A.B Wiranata, SH, MH Dasar - dasar Etika dan Moralitas 6
41 Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi 340.47 FAJ k KHN Kebijakan Reformasi Hukum : Suatu Rekomendasi 6
42 Azas - Azas Hukum Perdata 346 PRO a Dr. R Wirjono Prodjodikoro, SH Azas - Azas Hukum Perdata 5
43 Argumentasi Hukum 340.01 HAD a Philipus M. Hadjon Argumentasi Hukum 6
44 Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan 340 HEN b Frans Hendra Winarta, SH, MH Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan 5
45 Hukum Acara Perdata 347.05 HAR h M. Yahya Harahap, S.H Hukum Acara Perdata 9
46 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 347 LAT b Prof. Dr. Moh. Mahfud MD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 9
47 Indonesia Country Report 353.008 15 BKKBN i BKKBN Indonesia Country Report 9
48 Dinamika hukum dan ilmu perundang - Undangan Di Indonesia 340.2 PAN d Prof. Dr. I Gede pantja Astawa, SH, MH Dinamika hukum dan ilmu perundang - Undangan Di Indonesia 9
49 Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 347.05 SAM h Teguh Samudera, SH Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 9
50 Hukum pembuktian Dalam Perkara perdata 347.05 SAS h Drs. Hari Sasangka, SH, MH Hukum pembuktian Dalam Perkara perdata 9