Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Template SK Menteri, SK Sesmen, SK Deputi TA 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 346 SYA s H. Riduan Syahrani, S.H Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 9
2 Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 347.05 MUL p DR. Lilik Mulyadi, SH, MH Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 9
3 Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu 342 MAH k Moh. Mahfud MD Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu 9
4 Perbandingan HIR dengan RBG 340.2 SAS p Drs. Hari Sasangka, SH, MH Perbandingan HIR dengan RBG 9
5 Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat 340.097 3 BER c Gregory Churchill, J.D Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat 9
6 Praktik Diplomasi 341.33 SUR p Sumaryo Suryokusumo Praktik Diplomasi 9
7 Analisis Perekonomian nasional dan Internasional 330 MAR a Dr. Marsuki, DEA Analisis Perekonomian nasional dan Internasional 9
8 Hukum Pertambangan Di Indonesia 347.249 SAL h H. Salim HS., SH, MS Hukum Pertambangan Di Indonesia 9
9 Transaksi perdagangan Internasional 341.754 YUH t Mahkamah Agung Transaksi perdagangan Internasional 9
10 Hukum Diplomatik Teori dan Kasus 341.33 SUR h Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo Hukum Diplomatik Teori dan Kasus 9
11 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara / daerah 352 ADY k Atep Adya Barata Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara / daerah 9
12 Pola Kesenjangan Kesejahteraan masyarakat Antar Daerah 658.401 RUD p Bappenas Pola Kesenjangan Kesejahteraan masyarakat Antar Daerah 9
13 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 - 2010 362.106 PPN r Bappenas Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 - 2010 9
14 Angka Kematian Ibu 362.106 PPN a Bappenas Angka Kematian Ibu 9
15 IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca - IMF 330.9 HAR i Cyrillus Harinowo IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca - IMF 9
16 John Perkins Confessions Of An Economic Hit Man 330.9 PER c John Perkins John Perkins Confessions Of An Economic Hit Man 9
17 Pengantar Hukum Pidana Internasional ( Bagian II ) 341.77 ATM p Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH, LL.M Pengantar Hukum Pidana Internasional ( Bagian II ) 9
18 Kamus Istilah menurut Pengaturan perundang - Undangan Republik Indonesia Suplemen 1999 REF TIM k Tim redaksi tatanusa Kamus Istilah menurut Pengaturan perundang - Undangan Republik Indonesia Suplemen 1999 9
19 Kamus Istilah Menurut Peraturan perundang - Undangan republik Indonesia REF TIM k Redaksi Sinar Grafika Kamus Istilah Menurut Peraturan perundang - Undangan republik Indonesia 9
20 Jurnal Legislasi Indonesia ( Kebijakan Peraturan Perundang - undangan di Bidang lembaga Keuangan ) 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia ( Kebijakan Peraturan Perundang - undangan di Bidang lembaga Keuangan ) 9
21 permasalahan Energi dan BBM Nasional Bagaimana keluar Dari Persoalan Subsidi 658.401 NUG p Bappenas permasalahan Energi dan BBM Nasional Bagaimana keluar Dari Persoalan Subsidi 9
22 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak ( BBM ) 658.401 GUR p Bappenas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak ( BBM ) 9
23 Etika Administrasi Negara 342.064 KUM e Wahyudi Kumorotomo Etika Administrasi Negara 9
24 Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 346.04 SUT i Adrian Sutedi, SH, MH Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 9
25 Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan 340.3 DJO k Departemen Hukum dan HAM RI Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan 9
26 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pengadilan dan Perikanan 340.072 MUK a Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pengadilan dan Perikanan 9
27
28 Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945 340.11 ARI h Departemen Hukum dan HAM RI Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945 9
29 Tata Cara Mengurus Surat - Surat Rumah dan Tanah 344.06 YUL t Eko Yulian Isnur, SH Tata Cara Mengurus Surat - Surat Rumah dan Tanah 9
30 Kitab Undang - Undang PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) 340.11 SUP k Dr. ZEman Suparman, SH, MH Kitab Undang - Undang PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) 9
31 Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi 340.072 RAM f Departemen Hukum dan HAM RI Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi 9
32 Hak Menguasai Tanah Oleh Negara 346.04 BAK h Muhammad Bakri Hak Menguasai Tanah Oleh Negara 9
33 Penyusunan Standard Operating Procedures ( Prosedur Tetap ) 350 LAN p Lembaga Administrasi Negara Penyusunan Standard Operating Procedures ( Prosedur Tetap ) 9
34 KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ) 346.022 6 -- k Wetboek KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ) 9
35 Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas 340.11 RED h Redaksi Sinar Grafika Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas 9
36 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan 340.11 SUB k Prof. R. Subekti, SH Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan 9
37 Perbandingan HIR dengan RBG 340.02 SAS p Drs. Hari Sasangka, SH, MH Perbandingan HIR dengan RBG 9
38 Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dr. Herry Kamroesid Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 9
39 Status Hak dan Pembebasan Tanah 346.043 SOI s Soedharyo Soimin, SH Status Hak dan Pembebasan Tanah 9
40 Infrastruktur dan Pembangunan Daerah : Membantu Pengurangan Kemiskinan 352.7 PPN i Bappenas Infrastruktur dan Pembangunan Daerah : Membantu Pengurangan Kemiskinan 9
41 Berjuang Membangun Kembali Indonesia " Laporan KInerja Dua Tahun Pemerintah SBY - JK " 658.401 PPN b Bappenas Berjuang Membangun Kembali Indonesia " Laporan KInerja Dua Tahun Pemerintah SBY - JK " 9
42 Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2005 340.05 BPHN m Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2005 9
43 Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2005 340.05 BPHN m Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2005 9
44 Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2009 340.092.598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2009 9
45 Antropologi Hukum Indonesia 340.520 598 HAD a Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH Antropologi Hukum Indonesia 9
46 Pengembangan Daerah dalam Angka Tahun 2006 352.7 RUD p Bappenas Pengembangan Daerah dalam Angka Tahun 2006 9
47 Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 341.752 ADO d Huala Adolf, SH, LL.M, PH.D Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 9
48 Menyusun Kontrak Bisnis Internasional " Panduan Menyusun Draft Kontrak " 341.752 SH m Karla C. Shippey, J. D. Menyusun Kontrak Bisnis Internasional " Panduan Menyusun Draft Kontrak " 9
49 Rekonsiliasi Dalam Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Berat HAM masa Lalu 340.072 ARI r Departemen Hukum dan HAM RI Rekonsiliasi Dalam Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Berat HAM masa Lalu 9
50 Masalah perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC 340.072 SAH m Sumijati Sahala, SH, M.Hum Masalah perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC 9