Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Dinamika hukum dan ilmu perundang - Undangan Di Indonesia 340.2 PAN d Prof. Dr. I Gede pantja Astawa, SH, MH Dinamika hukum dan ilmu perundang - Undangan Di Indonesia 9
2 Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 347.05 SAM h Teguh Samudera, SH Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 9
3 Hukum pembuktian Dalam Perkara perdata 347.05 SAS h Drs. Hari Sasangka, SH, MH Hukum pembuktian Dalam Perkara perdata 9
4 Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 346 SYA s H. Riduan Syahrani, S.H Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 9
5 Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 347.05 MUL p DR. Lilik Mulyadi, SH, MH Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 9
6 Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu 342 MAH k Moh. Mahfud MD Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu 9
7 Perbandingan HIR dengan RBG 340.2 SAS p Drs. Hari Sasangka, SH, MH Perbandingan HIR dengan RBG 9
8 Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat 340.097 3 BER c Gregory Churchill, J.D Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat 9
9 Praktik Diplomasi 341.33 SUR p Sumaryo Suryokusumo Praktik Diplomasi 9
10 Analisis Perekonomian nasional dan Internasional 330 MAR a Dr. Marsuki, DEA Analisis Perekonomian nasional dan Internasional 9
11 Hukum Pertambangan Di Indonesia 347.249 SAL h H. Salim HS., SH, MS Hukum Pertambangan Di Indonesia 9
12 Transaksi perdagangan Internasional 341.754 YUH t Mahkamah Agung Transaksi perdagangan Internasional 9
13 Hukum Diplomatik Teori dan Kasus 341.33 SUR h Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo Hukum Diplomatik Teori dan Kasus 9
14 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara / daerah 352 ADY k Atep Adya Barata Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara / daerah 9
15 Pola Kesenjangan Kesejahteraan masyarakat Antar Daerah 658.401 RUD p Bappenas Pola Kesenjangan Kesejahteraan masyarakat Antar Daerah 9
16 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 - 2010 362.106 PPN r Bappenas Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 - 2010 9
17 Angka Kematian Ibu 362.106 PPN a Bappenas Angka Kematian Ibu 9
18 IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca - IMF 330.9 HAR i Cyrillus Harinowo IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca - IMF 9
19 John Perkins Confessions Of An Economic Hit Man 330.9 PER c John Perkins John Perkins Confessions Of An Economic Hit Man 9
20 Pengantar Hukum Pidana Internasional ( Bagian II ) 341.77 ATM p Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH, LL.M Pengantar Hukum Pidana Internasional ( Bagian II ) 9
21 Kamus Istilah menurut Pengaturan perundang - Undangan Republik Indonesia Suplemen 1999 REF TIM k Tim redaksi tatanusa Kamus Istilah menurut Pengaturan perundang - Undangan Republik Indonesia Suplemen 1999 9
22 Kamus Istilah Menurut Peraturan perundang - Undangan republik Indonesia REF TIM k Redaksi Sinar Grafika Kamus Istilah Menurut Peraturan perundang - Undangan republik Indonesia 9
23 Jurnal Legislasi Indonesia ( Kebijakan Peraturan Perundang - undangan di Bidang lembaga Keuangan ) 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia ( Kebijakan Peraturan Perundang - undangan di Bidang lembaga Keuangan ) 9
24 permasalahan Energi dan BBM Nasional Bagaimana keluar Dari Persoalan Subsidi 658.401 NUG p Bappenas permasalahan Energi dan BBM Nasional Bagaimana keluar Dari Persoalan Subsidi 9
25 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak ( BBM ) 658.401 GUR p Bappenas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak ( BBM ) 9
26 Etika Administrasi Negara 342.064 KUM e Wahyudi Kumorotomo Etika Administrasi Negara 9
27 Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 346.04 SUT i Adrian Sutedi, SH, MH Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 9
28 Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan 340.3 DJO k Departemen Hukum dan HAM RI Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan 9
29 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pengadilan dan Perikanan 340.072 MUK a Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pengadilan dan Perikanan 9
30
31 Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945 340.11 ARI h Departemen Hukum dan HAM RI Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945 9
32 Tata Cara Mengurus Surat - Surat Rumah dan Tanah 344.06 YUL t Eko Yulian Isnur, SH Tata Cara Mengurus Surat - Surat Rumah dan Tanah 9
33 Kitab Undang - Undang PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) 340.11 SUP k Dr. ZEman Suparman, SH, MH Kitab Undang - Undang PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) 9
34 Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi 340.072 RAM f Departemen Hukum dan HAM RI Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi 9
35 Hak Menguasai Tanah Oleh Negara 346.04 BAK h Muhammad Bakri Hak Menguasai Tanah Oleh Negara 9
36 Penyusunan Standard Operating Procedures ( Prosedur Tetap ) 350 LAN p Lembaga Administrasi Negara Penyusunan Standard Operating Procedures ( Prosedur Tetap ) 9
37 KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ) 346.022 6 -- k Wetboek KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ) 9
38 Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas 340.11 RED h Redaksi Sinar Grafika Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas 9
39 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan 340.11 SUB k Prof. R. Subekti, SH Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan 9
40 Perbandingan HIR dengan RBG 340.02 SAS p Drs. Hari Sasangka, SH, MH Perbandingan HIR dengan RBG 9
41 Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dr. Herry Kamroesid Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 9
42 Status Hak dan Pembebasan Tanah 346.043 SOI s Soedharyo Soimin, SH Status Hak dan Pembebasan Tanah 9
43 Infrastruktur dan Pembangunan Daerah : Membantu Pengurangan Kemiskinan 352.7 PPN i Bappenas Infrastruktur dan Pembangunan Daerah : Membantu Pengurangan Kemiskinan 9
44 Berjuang Membangun Kembali Indonesia " Laporan KInerja Dua Tahun Pemerintah SBY - JK " 658.401 PPN b Bappenas Berjuang Membangun Kembali Indonesia " Laporan KInerja Dua Tahun Pemerintah SBY - JK " 9
45 Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2005 340.05 BPHN m Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2005 9
46 Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2005 340.05 BPHN m Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2005 9
47 Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2009 340.092.598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2009 9
48 Antropologi Hukum Indonesia 340.520 598 HAD a Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH Antropologi Hukum Indonesia 9
49 Pengembangan Daerah dalam Angka Tahun 2006 352.7 RUD p Bappenas Pengembangan Daerah dalam Angka Tahun 2006 9
50 Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 341.752 ADO d Huala Adolf, SH, LL.M, PH.D Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 9