Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Dinamika hukum dan ilmu perundang - Undangan Di Indonesia 340.2 PAN d Prof. Dr. I Gede pantja Astawa, SH, MH Dinamika hukum dan ilmu perundang - Undangan Di Indonesia 9
2 Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 347.05 SAM h Teguh Samudera, SH Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 9
3 Hukum pembuktian Dalam Perkara perdata 347.05 SAS h Drs. Hari Sasangka, SH, MH Hukum pembuktian Dalam Perkara perdata 9
4 Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 346 SYA s H. Riduan Syahrani, S.H Seluk - Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata 9
5 Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 347.05 MUL p DR. Lilik Mulyadi, SH, MH Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia 9
6 Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu 342 MAH k Moh. Mahfud MD Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu 9
7 Perbandingan HIR dengan RBG 340.2 SAS p Drs. Hari Sasangka, SH, MH Perbandingan HIR dengan RBG 9
8 Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat 340.097 3 BER c Gregory Churchill, J.D Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat 9
9 Praktik Diplomasi 341.33 SUR p Sumaryo Suryokusumo Praktik Diplomasi 9
10 Analisis Perekonomian nasional dan Internasional 330 MAR a Dr. Marsuki, DEA Analisis Perekonomian nasional dan Internasional 9
11 Hukum Pertambangan Di Indonesia 347.249 SAL h H. Salim HS., SH, MS Hukum Pertambangan Di Indonesia 9
12 Transaksi perdagangan Internasional 341.754 YUH t Mahkamah Agung Transaksi perdagangan Internasional 9
13 Hukum Diplomatik Teori dan Kasus 341.33 SUR h Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo Hukum Diplomatik Teori dan Kasus 9
14 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara / daerah 352 ADY k Atep Adya Barata Kekuasaan Pengelolaan Keuangan negara / daerah 9
15 Pola Kesenjangan Kesejahteraan masyarakat Antar Daerah 658.401 RUD p Bappenas Pola Kesenjangan Kesejahteraan masyarakat Antar Daerah 9
16 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 - 2010 362.106 PPN r Bappenas Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 - 2010 9
17 Angka Kematian Ibu 362.106 PPN a Bappenas Angka Kematian Ibu 9
18 IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca - IMF 330.9 HAR i Cyrillus Harinowo IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca - IMF 9
19 John Perkins Confessions Of An Economic Hit Man 330.9 PER c John Perkins John Perkins Confessions Of An Economic Hit Man 9
20 Pengantar Hukum Pidana Internasional ( Bagian II ) 341.77 ATM p Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH, LL.M Pengantar Hukum Pidana Internasional ( Bagian II ) 9
21 Kamus Istilah menurut Pengaturan perundang - Undangan Republik Indonesia Suplemen 1999 REF TIM k Tim redaksi tatanusa Kamus Istilah menurut Pengaturan perundang - Undangan Republik Indonesia Suplemen 1999 9
22 Kamus Istilah Menurut Peraturan perundang - Undangan republik Indonesia REF TIM k Redaksi Sinar Grafika Kamus Istilah Menurut Peraturan perundang - Undangan republik Indonesia 9
23 Jurnal Legislasi Indonesia ( Kebijakan Peraturan Perundang - undangan di Bidang lembaga Keuangan ) 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Jurnal Legislasi Indonesia ( Kebijakan Peraturan Perundang - undangan di Bidang lembaga Keuangan ) 9
24 permasalahan Energi dan BBM Nasional Bagaimana keluar Dari Persoalan Subsidi 658.401 NUG p Bappenas permasalahan Energi dan BBM Nasional Bagaimana keluar Dari Persoalan Subsidi 9
25 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak ( BBM ) 658.401 GUR p Bappenas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi bahan Bakar Minyak ( BBM ) 9
26 Etika Administrasi Negara 342.064 KUM e Wahyudi Kumorotomo Etika Administrasi Negara 9
27 Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 346.04 SUT i Adrian Sutedi, SH, MH Implementasi Prinsip kepentingan Umum Dalam pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 9
28 Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan 340.3 DJO k Departemen Hukum dan HAM RI Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan 9
29 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pengadilan dan Perikanan 340.072 MUK a Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang pengadilan dan Perikanan 9
30
31 Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945 340.11 ARI h Departemen Hukum dan HAM RI Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945 9
32 Tata Cara Mengurus Surat - Surat Rumah dan Tanah 344.06 YUL t Eko Yulian Isnur, SH Tata Cara Mengurus Surat - Surat Rumah dan Tanah 9
33 Kitab Undang - Undang PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) 340.11 SUP k Dr. ZEman Suparman, SH, MH Kitab Undang - Undang PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) 9
34 Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi 340.072 RAM f Departemen Hukum dan HAM RI Forum Dialog Hukum dan Non Hukum Kelompok Kerja Bidang Hukum dan Teknologi 9
35 Hak Menguasai Tanah Oleh Negara 346.04 BAK h Muhammad Bakri Hak Menguasai Tanah Oleh Negara 9
36 Penyusunan Standard Operating Procedures ( Prosedur Tetap ) 350 LAN p Lembaga Administrasi Negara Penyusunan Standard Operating Procedures ( Prosedur Tetap ) 9
37 KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ) 346.022 6 -- k Wetboek KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ) 9
38 Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas 340.11 RED h Redaksi Sinar Grafika Himpunan Peraturan pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas 9
39 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan 340.11 SUB k Prof. R. Subekti, SH Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Kepailitan 9
40 Perbandingan HIR dengan RBG 340.02 SAS p Drs. Hari Sasangka, SH, MH Perbandingan HIR dengan RBG 9
41 Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dr. Herry Kamroesid Tata Cara Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 9
42 Status Hak dan Pembebasan Tanah 346.043 SOI s Soedharyo Soimin, SH Status Hak dan Pembebasan Tanah 9
43 Infrastruktur dan Pembangunan Daerah : Membantu Pengurangan Kemiskinan 352.7 PPN i Bappenas Infrastruktur dan Pembangunan Daerah : Membantu Pengurangan Kemiskinan 9
44 Berjuang Membangun Kembali Indonesia " Laporan KInerja Dua Tahun Pemerintah SBY - JK " 658.401 PPN b Bappenas Berjuang Membangun Kembali Indonesia " Laporan KInerja Dua Tahun Pemerintah SBY - JK " 9
45 Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2005 340.05 BPHN m Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2005 9
46 Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2005 340.05 BPHN m Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2005 9
47 Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2009 340.092.598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2009 9
48 Antropologi Hukum Indonesia 340.520 598 HAD a Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH Antropologi Hukum Indonesia 9
49 Pengembangan Daerah dalam Angka Tahun 2006 352.7 RUD p Bappenas Pengembangan Daerah dalam Angka Tahun 2006 9
50 Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 341.752 ADO d Huala Adolf, SH, LL.M, PH.D Dasar - dasar Hukum Kontrak internasional 9