Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap perbankan 345.023 MAR p DR. Leden Marpaung, S.H Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap perbankan 4
2 Hukum tentang Pembiayaan 346.08 FUA h DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Hukum tentang Pembiayaan 4
3 Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer princing untuk Tujuan Perpajakan 336.24 SEP k Darussalam, S.E, Ak, M.Si, LL.M Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer princing untuk Tujuan Perpajakan 4
4 Hukum Lingkungan Indonesia 344.046 598 SOE h R.M Gatot P.Soemartono Hukum Lingkungan Indonesia 4
5 Hukum Pemerintah Daerah 352 SYA h Pipin Syarifin, S.H, M.H Hukum Pemerintah Daerah 4
6 Mengenal Hukum Suatu Pengantar 344.095 MER m Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH Mengenal Hukum Suatu Pengantar 4
7 Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - prinsip Hukum Politik 323.4 ROU k Jean-Jacques Rousseau Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - prinsip Hukum Politik 4
8 Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia 340.598 PUD p Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia 4
9 Hukum Pers 343.099 8 WAH h Prof. DR. H. Samsul Wahidin, SH, MS Hukum Pers 4
10 Pengantar Ilmu Hukum 344.095 APE p Prof. Dr. Mr. L.J van Apeldoorn Pengantar Ilmu Hukum 4
11 Membangun Sistem Integritas dalam pemberantasan korupsi di Daerah 345 PPN m Agung Djojosoekarto Membangun Sistem Integritas dalam pemberantasan korupsi di Daerah 4
12 Teori dan Politik hukum Tata Negara 342 MIN t Green Mind Community Teori dan Politik hukum Tata Negara 4
13 Seluk Beluk dan Asas - asas Hukum Perdata 346.001 SYA s H. Riduan Syahrani, S.H Seluk Beluk dan Asas - asas Hukum Perdata 4
14 Penelitian Hukum 340.072 MAH p Prof. Dr. Peter mahmud marzuki, SH, MS, LL.M Penelitian Hukum 4
15 Tindak Pidana Mayantara ( perkembangan Cyber Crime di Indonesia ) 345.026 8 ARI t Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H Tindak Pidana Mayantara ( perkembangan Cyber Crime di Indonesia ) 4
16 Mengenal DPD RI ( Sebuah Gambaran Awal ) 343.05 JAW m Prof. DR. Ir. Ginandjar kartasasmita Mengenal DPD RI ( Sebuah Gambaran Awal ) 4
17 Bea Materai Di Indonesia 343.056 SIA b marithot Pahala Siahaan, S.E, M.T Bea Materai Di Indonesia 4
18 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) Karya Anda KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) 4
19 Ceramah - Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat 340.097 3 BER c Professor Harold J. Berman Ceramah - Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat 4
20 Kebijakan Publik ( Teori dan Proses ) 659.2 WIN k Budi Winarno Kebijakan Publik ( Teori dan Proses ) 4
21 Public Private Partnerships in The Social Sector 342.02 WAN p Yidan Wang Public Private Partnerships in The Social Sector 4
22 Hukum Acara pengujian Undang-Undang 342.001 ASS h Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH Hukum Acara pengujian Undang-Undang 4
23 Membangun mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi yang Modern dan terpecaya ( Cetak Biru ) 342 IND m Mahkamah Konstitusi RI Membangun mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi yang Modern dan terpecaya ( Cetak Biru ) 4
24 Lisensi Atau waralaba 343.07 WID I Gunawan Widjaja Lisensi Atau waralaba 4
25 Segi Hukum Dana Pensiun 344.012 52 WAH s Zulaini Wahab, SH, MH Segi Hukum Dana Pensiun 4
26 Hukum Kredit dan Bank Garansi 346.08 NAJ h H.R Daeng Naja Hukum Kredit dan Bank Garansi 4
27 Hukum Pidana Internasional 341.77 PAR h I Wayan Parthiana Hukum Pidana Internasional 4
28 Hukum tentang Pembiayaan 346.08 FUA h Dr. Munir Fuady, SH, M.H, LL.M Hukum tentang Pembiayaan 4
29 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum mekanisme Pemberdayaan perempuan 342.087 WAT p Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum mekanisme Pemberdayaan perempuan 4
30 Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi 343.034 WID m Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H, M.A Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi 4
31 Analisis Yuridis Penelitian Pajak, Pembangunan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan rakyat negara Berkembang 343.04 SAL a Dr. Jeane Neltje Saly, S.H, M.H Analisis Yuridis Penelitian Pajak, Pembangunan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan rakyat negara Berkembang 4
32 Perlindungan Hukum Bagi para Pekerjaan Kontrak Outsourcing 344.01 SUH p Dr. Gunarto Suhardi, SH Perlindungan Hukum Bagi para Pekerjaan Kontrak Outsourcing 4
33 Analisis dan Evaluasi hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan di Bidang Pertambangan 343.077 SIL a Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan di Bidang Pertambangan 4
34 Analisa dan evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alama di Wilayah Perairan indonesia 343.092 SAA a Departemen Hukum dan HAM RI Analisa dan evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alama di Wilayah Perairan indonesia 4
35 perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance 343.034 LUW p Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H, M.A perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance 4
36 Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 340.96 BNN a BNN Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 4
37 Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Korupsi, 2003 345.026 8 FOR u Forum Pemantau Pemberatasan Korupsi Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Korupsi, 2003 4
38 Pengkajian Hukum tentang OECD Convention On Combating Bribery Of Foreifn Public Officials International Business Transaction 345.026 8 ATM p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum tentang OECD Convention On Combating Bribery Of Foreifn Public Officials International Business Transaction 4
39 Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 346.08 DIR c Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 4
40 jurnal Legislasi Indonesia " Sistem Multipartai Di Indonesia " 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI jurnal Legislasi Indonesia " Sistem Multipartai Di Indonesia " 4
41 Panduan Lengkap Membuat Surat - Surat Kuasa 346.02 SAT p Frans Satriyo Wicaksono, SH Panduan Lengkap Membuat Surat - Surat Kuasa 4
42 Teori Hukum " Mengigat, Mengumpulkan dan membuka Kembali " 340.1 SAL t Prof. DR. H.R Otje Salman S., SH Teori Hukum " Mengigat, Mengumpulkan dan membuka Kembali " 4
43 Kajian Penyusunan Indikator Pembangunan Hukum dan HAM Staf Ahli MENNEG PPN / Kepala Bappenas Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kajian Penyusunan Indikator Pembangunan Hukum dan HAM 1
44 Hukum Internasional Kontemporer 341 THO h Jawahir Thontowi, SH, Ph.D Hukum Internasional Kontemporer 4
45 Memahami Asas tugas pembantu Pandangan Legalistik , teoretik , dan Implementatif 342 WAS m DR. Sadu Wasistiono, MS Memahami Asas tugas pembantu Pandangan Legalistik , teoretik , dan Implementatif 4
46 Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir 347.05 GAU p Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir 4
47 Ilmu Negara 340 DJO i Prof. DR. H. Harun Alrasid Ilmu Negara 4
48 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencanaan 344.073 IND p Bappenas Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencanaan 1
49 Indonesia dan Konvensi - Konevensi Hukum Perdata Internasional 340.9 GAU i Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama Indonesia dan Konvensi - Konevensi Hukum Perdata Internasional 4
50 Cara Praktik menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan ( PPh ) 336.24 DAR c Indra Darmawan S.E, M.Si Cara Praktik menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan ( PPh ) 4