Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap perbankan 345.023 MAR p DR. Leden Marpaung, S.H Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap perbankan 4
2 Hukum tentang Pembiayaan 346.08 FUA h DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Hukum tentang Pembiayaan 4
3 Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer princing untuk Tujuan Perpajakan 336.24 SEP k Darussalam, S.E, Ak, M.Si, LL.M Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer princing untuk Tujuan Perpajakan 4
4 Hukum Lingkungan Indonesia 344.046 598 SOE h R.M Gatot P.Soemartono Hukum Lingkungan Indonesia 4
5 Hukum Pemerintah Daerah 352 SYA h Pipin Syarifin, S.H, M.H Hukum Pemerintah Daerah 4
6 Mengenal Hukum Suatu Pengantar 344.095 MER m Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH Mengenal Hukum Suatu Pengantar 4
7 Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - prinsip Hukum Politik 323.4 ROU k Jean-Jacques Rousseau Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip - prinsip Hukum Politik 4
8 Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia 340.598 PUD p Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia 4
9 Hukum Pers 343.099 8 WAH h Prof. DR. H. Samsul Wahidin, SH, MS Hukum Pers 4
10 Pengantar Ilmu Hukum 344.095 APE p Prof. Dr. Mr. L.J van Apeldoorn Pengantar Ilmu Hukum 4
11 Membangun Sistem Integritas dalam pemberantasan korupsi di Daerah 345 PPN m Agung Djojosoekarto Membangun Sistem Integritas dalam pemberantasan korupsi di Daerah 4
12 Teori dan Politik hukum Tata Negara 342 MIN t Green Mind Community Teori dan Politik hukum Tata Negara 4
13 Seluk Beluk dan Asas - asas Hukum Perdata 346.001 SYA s H. Riduan Syahrani, S.H Seluk Beluk dan Asas - asas Hukum Perdata 4
14 Penelitian Hukum 340.072 MAH p Prof. Dr. Peter mahmud marzuki, SH, MS, LL.M Penelitian Hukum 4
15 Tindak Pidana Mayantara ( perkembangan Cyber Crime di Indonesia ) 345.026 8 ARI t Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H Tindak Pidana Mayantara ( perkembangan Cyber Crime di Indonesia ) 4
16 Mengenal DPD RI ( Sebuah Gambaran Awal ) 343.05 JAW m Prof. DR. Ir. Ginandjar kartasasmita Mengenal DPD RI ( Sebuah Gambaran Awal ) 4
17 Bea Materai Di Indonesia 343.056 SIA b marithot Pahala Siahaan, S.E, M.T Bea Materai Di Indonesia 4
18 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) Karya Anda KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) 4
19 Ceramah - Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat 340.097 3 BER c Professor Harold J. Berman Ceramah - Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat 4
20 Kebijakan Publik ( Teori dan Proses ) 659.2 WIN k Budi Winarno Kebijakan Publik ( Teori dan Proses ) 4
21 Public Private Partnerships in The Social Sector 342.02 WAN p Yidan Wang Public Private Partnerships in The Social Sector 4
22 Hukum Acara pengujian Undang-Undang 342.001 ASS h Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH Hukum Acara pengujian Undang-Undang 4
23 Membangun mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi yang Modern dan terpecaya ( Cetak Biru ) 342 IND m Mahkamah Konstitusi RI Membangun mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi yang Modern dan terpecaya ( Cetak Biru ) 4
24 Lisensi Atau waralaba 343.07 WID I Gunawan Widjaja Lisensi Atau waralaba 4
25 Segi Hukum Dana Pensiun 344.012 52 WAH s Zulaini Wahab, SH, MH Segi Hukum Dana Pensiun 4
26 Hukum Kredit dan Bank Garansi 346.08 NAJ h H.R Daeng Naja Hukum Kredit dan Bank Garansi 4
27 Hukum Pidana Internasional 341.77 PAR h I Wayan Parthiana Hukum Pidana Internasional 4
28 Hukum tentang Pembiayaan 346.08 FUA h Dr. Munir Fuady, SH, M.H, LL.M Hukum tentang Pembiayaan 4
29 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum mekanisme Pemberdayaan perempuan 342.087 WAT p Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum mekanisme Pemberdayaan perempuan 4
30 Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi 343.034 WID m Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H, M.A Membuka Ruang Publik Memperdalam Demokrasi 4
31 Analisis Yuridis Penelitian Pajak, Pembangunan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan rakyat negara Berkembang 343.04 SAL a Dr. Jeane Neltje Saly, S.H, M.H Analisis Yuridis Penelitian Pajak, Pembangunan Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan rakyat negara Berkembang 4
32 Perlindungan Hukum Bagi para Pekerjaan Kontrak Outsourcing 344.01 SUH p Dr. Gunarto Suhardi, SH Perlindungan Hukum Bagi para Pekerjaan Kontrak Outsourcing 4
33 Analisis dan Evaluasi hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan di Bidang Pertambangan 343.077 SIL a Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan di Bidang Pertambangan 4
34 Analisa dan evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alama di Wilayah Perairan indonesia 343.092 SAA a Departemen Hukum dan HAM RI Analisa dan evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alama di Wilayah Perairan indonesia 4
35 perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance 343.034 LUW p Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H, M.A perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance 4
36 Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 340.96 BNN a BNN Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 4
37 Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Korupsi, 2003 345.026 8 FOR u Forum Pemantau Pemberatasan Korupsi Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Menentang Korupsi, 2003 4
38 Pengkajian Hukum tentang OECD Convention On Combating Bribery Of Foreifn Public Officials International Business Transaction 345.026 8 ATM p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum tentang OECD Convention On Combating Bribery Of Foreifn Public Officials International Business Transaction 4
39 Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 346.08 DIR c Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah 4
40 jurnal Legislasi Indonesia " Sistem Multipartai Di Indonesia " 340.092 598 IND j Departemen Hukum dan HAM RI jurnal Legislasi Indonesia " Sistem Multipartai Di Indonesia " 4
41 Panduan Lengkap Membuat Surat - Surat Kuasa 346.02 SAT p Frans Satriyo Wicaksono, SH Panduan Lengkap Membuat Surat - Surat Kuasa 4
42 Teori Hukum " Mengigat, Mengumpulkan dan membuka Kembali " 340.1 SAL t Prof. DR. H.R Otje Salman S., SH Teori Hukum " Mengigat, Mengumpulkan dan membuka Kembali " 4
43 Kajian Penyusunan Indikator Pembangunan Hukum dan HAM Staf Ahli MENNEG PPN / Kepala Bappenas Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kajian Penyusunan Indikator Pembangunan Hukum dan HAM 1
44 Hukum Internasional Kontemporer 341 THO h Jawahir Thontowi, SH, Ph.D Hukum Internasional Kontemporer 4
45 Memahami Asas tugas pembantu Pandangan Legalistik , teoretik , dan Implementatif 342 WAS m DR. Sadu Wasistiono, MS Memahami Asas tugas pembantu Pandangan Legalistik , teoretik , dan Implementatif 4
46 Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir 347.05 GAU p Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama Putusan Banding Dalam Perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir 4
47 Ilmu Negara 340 DJO i Prof. DR. H. Harun Alrasid Ilmu Negara 4
48 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencanaan 344.073 IND p Bappenas Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencanaan 1
49 Indonesia dan Konvensi - Konevensi Hukum Perdata Internasional 340.9 GAU i Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama Indonesia dan Konvensi - Konevensi Hukum Perdata Internasional 4
50 Cara Praktik menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan ( PPh ) 336.24 DAR c Indra Darmawan S.E, M.Si Cara Praktik menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan ( PPh ) 4