Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Kumpulan Kebijakan Terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender 10
2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial 10
3 Buku saku tentang KPS Infrastruktur PKPS Buku saku tentang KPS Infrastruktur 10
4 sosialisasi skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) Bappenas PKPS sosialisasi skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) Bappenas 10
5 publik private partnerships (PPP) workshop publik private partnerships (PPP) workshop 10
6 Laporan proyek perubahan metode harmonisasi peraturan perundang-undangan di kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional Reghi Perdana, SH, LLM Laporan proyek perubahan metode harmonisasi peraturan perundang-undangan di kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasiona 10
7 Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik : Tantangan berdemokrasi ke depan Dr. Ir. KUSUMASTUTI LUKITO, MCP Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik : Tantangan berdemokrasi ke depan 10
8 Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah republik indonesia Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 10
9 Simpul perencana Undang-undang aparatur sipil negara antara merit system dan competitive zone Simpul perencana    Undang-undang aparatur sipil negara antara merit system dan competitive zone 10
10 Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian PPN/Bappenas Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 10
11 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 10
12 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Desain Industri BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Desain Industri 10
13 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Tunai 10
14 Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undangan Prioritas Tahun 2014 BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undangan Prioritas Tahun 2014 10
15 Peran Serta PPNS dan Lembaga Terkait Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Peran Serta PPNS dan Lembaga Terkait Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar 10
16 Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan 10
17 Kompensasi bagi Pihak yang menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Kompensasi bagi Pihak yang menderita Kerugian Akibat Tindak Pidana Korupsi 10
18 Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan BPHN - kementerian Hukum dan HAM RI Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan 10
19 Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak-anak BPHN - Hukum dan HAM RI Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak-anak 10
20 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara perdata BPHN - Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara perdata 10
21 Kumpulan Peraturan barang Milik Negara kementerian Keuangan - Dirjen kekayaan Negara

Kumpulan Peraturan barang Milik Negara:

  1. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang Milik negara/Daerah
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemanfaatan barang Milik Negara
  3. Peraturan menteri keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
  4. Peraturan menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK,.06/2013 tentang Penyusutan barang Milik Negara berupa Aset TetapPada Entitas Pemerintah Pusat
  5. Keputusan Menteri keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikisai barang Milik Negara
  6. keputusan Menterikeuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2012 tentang Modul Penyusutnan barang Milik Negara berupa Aset Tidak Tetap pada entitas
10
22 Hibah Luar Negeri: Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pemantauan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral Hibah Luar Negeri: Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pemantauan 1
23 Buku IV : Lembar Daerah dan Berita Daerah DI Yogyakarta Biro Hukum Sekretariat DI Yogyakarta Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 19-50 Tahun 2013 10
24 Buku III : Lembar Daerah dan Berita Daerah DI Yogyakarta Biro Hukum Sekretariat DI Yogyakarta

Peraturan Daerah DI Yogyakarta No. 1,2,3,4,5,6 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Di Yogyakarta No. 6-17 Tahun 2013

10
25 Informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Biro Hukum Sekretariat DI Yogyakarta

Informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3

Katalog Peraturan dan keputusan Gubernur DI Yogyakarta

10
26 Informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Biro Hukum Sekretariat DI Yogyakarta

Informasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4

 Katalag Peraturan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

10
27 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Birkum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 10
28 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Birkum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Informasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah  Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 10
29 Pedomaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian PPN/BAPPENAS Pedomaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 10
30 Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Perundang-undagan dan keputusan di kementerian perencanaan pembangunan nasional/BAPPENAS, Di lengkapi dengan standar Operasion Biro Hukum BAPPENAS Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Perundang-undagan dan keputusan di kementerian perencanaan pembangunan nasional/BAPPENAS, Di lengkapi dengan standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan dan Keputusan di Kementerian PPN/BAPPENAS 10
31 Berita Daerah Derah IstimewaYogyakarta Tahun 2012-2013 Buku II Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 Berita Daerah Derah IstimewaYogyakarta Tahun 2012-2013 Buku II 10
32 Lembaran Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2013-2014 Buku I Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 Lembaran Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2013-2014 Buku I 10
33 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur I. Peraturan Umum PKPS (Puasat Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang Infrastruktur

I. Peraturan Umum

10
34 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 10
35 Kesetaraan dan Non Diskriminasi Ditempat Kerja di Indonesia - Buku Panduan dan Latihan untuk Pelatih Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kesetaraan dan Non Diskriminasi Ditempat Kerja di Indonesia - Buku Panduan dan Latihan untuk Pelatih 10
36 Pedoman Kesetaraan Upah Netral Gender di Tempat Kerja Sekretarat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pedoman Kesetaraan Upah Netral Gender di Tempat Kerja 10
37 Kesetaraan dan Non Diskriminasi Ditempat Kerja di Indonesia - Panduan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesetaraan dan Perlakuan yang Sama di Tempat Kerja (Equlity Employment Opportunity) 10
38 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesetaraan dan Perlakuan yang Sama di Tempat Kerja (Equlity Employment Opportunity) Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi - Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Ke Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesetaraan dan Perlakuan yang Sama di Tempat Kerja (Equlity Employment Opportunity) 10
39 Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Dana Dekonsentrasi Biro Hukum- Kementerian PPN/bappenas Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang Dana Dekonsentrasi 1
40 Peraturan-Peraturan Jabatan Fungsional Perencana Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana - Bappenas 2009 Peraturan-Peraturan Jabatan Fungsional Perencana 10
41 Laporan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2013 Mahkamah Agung RI Laporan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2013 10
42 Himpunan Surat keputusan ketua mahkamah agung tahun 2003-2010 Mahkamah Agung Himpunan Surat keputusan ketua mahkamah agung tahun 2003-2010 10
43 Buku informasi peraturan menteri keuangan tahun 2011 kementerian keuangan Buku informasi peraturan menteri keuangan tahun 2011 10
44 Buku informasi peraturan menteri keuangan tahun 2012 kementerian keuangan 2013 Buku informasi peraturan menteri keuangan tahun 2012 10
45 Buku informasi peraturan menteri keuangan tahun 2010 kementerian keuangan 2013 Buku informasi peraturan menteri keuangan tahun 2010 10
46 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 3 kementerian keuangan Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 3 10
47 Himpunan Peraturan menteri keuangan tahun 2012 2 kementerian keuangan Himpunan Peraturan menteri keuangan tahun 2012 2 10
48 Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 1 kementerian keuangan Himpunan peraturan menteri keuangan tahun 2012 1 10
49 Modul pengelolaan website jarinagan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Mahkamah Agung 2014 Modul pengelolaan website jarinagan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) 10
50 INFORMASI Peraturan Perundang-Undangan tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam K.U.H.P Mahkamah Agung 2013 INFORMASI Peraturan Perundang-Undangan tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam K.U.H.P 10