Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Paparan Narasumber Sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Politik Pembangunan ( Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi ) 338.9 MOE p Prof. DR. Moeljarto T., MPA Politik Pembangunan ( Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi ) 4
2 Kekuasaan Pengadilan tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding 346 HAR k M. Yahya Harahap, S.H Kekuasaan Pengadilan tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding 4
3 Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara 344.076 84 KUS p Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara 4
4 Analisa dan evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika ( Teleconference ) Untuk Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 344.095 SAN a Departemen Hukum dan HAM RI Analisa dan evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronika ( Teleconference ) Untuk Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 4
5 Amandemen UUD 1945 Antara teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah 342.03 TIM a Prof. Dr. H. Sri Soemantri M, S.H Amandemen UUD 1945 Antara teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah 4
6 Struktur Ilmu Hukum 344.095 SCH s Prof. Mr. Paul Scholten Struktur Ilmu Hukum 4
7 Panduan Untuk Merancang Kontrak 346.022 KUS p Budiono Kusumohamidjojo Panduan Untuk Merancang Kontrak 4
8 Birokrasi 302.350 ALB b Martin Albrow Birokrasi 4
9 Penuntutan Dalam Praktek Peradilan 345.01 RED p Suharto RM, S.H Penuntutan Dalam Praktek Peradilan 4
10 Asas - Asas Hukum Pidana 345 POE a Bambang Poernomo, S.H Asas - Asas Hukum Pidana 4
11 Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana 345 MAR a Leden Marpaung Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana 4
12 Hukum Internet ( Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace ) 344.095 SIT h Asril Sitompul, S.H, LL.M Hukum Internet ( Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace ) 4
13 Konvensi Ketatanegaraan 342.024 2 MAM k Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, M.C.L Konvensi Ketatanegaraan 4
14 Public Good Governance Sebuah Paparan Singkat 342.02 IND p Bappenas Public Good Governance Sebuah Paparan Singkat 1
15 Hukum Kondominium dalam Tanya Jawab 344.06 HAL h A. Ridwan Halim, S.H Hukum Kondominium dalam Tanya Jawab 4
16 Hukum Konstitusi 342 SIN h Budiman N.P.D Sinaga Hukum Konstitusi 4
17 Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No.44 RIB ( H.I.R ) 340.11 KAR r M. Karjadi Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No.44 RIB ( H.I.R ) 4
18 Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir ( Krisis dan Pemulihan Ekonomi ) Hadi Soesastro Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir ( Krisis dan Pemulihan Ekonomi ) 5
19 Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan 347.077 SUY s Drs. Wildan Suyuthi, SH, MH Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan 5
20 Kitab Undang - Undang Lembaga Hukum dan Politik 340.11 KAN k Prof. Drs. C.S.T Kansil, SH Kitab Undang - Undang Lembaga Hukum dan Politik 5
21 Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ) Edisi Kedua 346.02 FUA h2 Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ) Edisi Kedua 5
22 Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia 340.072 PAR p Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia 5
23 Penelitian Hukum Tentang perkembangan Jaminan Di Indonesia 340.072 KUS p Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum Tentang perkembangan Jaminan Di Indonesia 5
24 Penelitian Hukum Tentang perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam peradilan Pidana 340.072 ARI ph Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum Tentang perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam peradilan Pidana 5
25 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah 340.072 MAN p Departemen Hukum dan HAM RI Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah 5
26 Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik 340.072 ARi e Syprianus Aristeus, S.H, M.H Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik 5
27 Tiga Dekade Prolegnas dan peran BPHN 340.09 BPHN t Departemen Hukum dan HAM RI Tiga Dekade Prolegnas dan peran BPHN 5
28 Perencanaan pembangunan Hukum Nasional Bidang private International Law 340.1 PUS p Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan pembangunan Hukum Nasional Bidang private International Law 5
29 Keputusan Menteri Negara PPN Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Keputusan Menteri Negara PPN Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional 1
30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5
31 Pedoman Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencanaan Bappenas Pedoman Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencanaan 5
32 The Netherlands New Civil Code ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang baru ) Professor Jaap Hijma The Netherlands New Civil Code ( Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang baru ) 5
33 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 152 A Tahun 2003 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 152 A Tahun 2003 Tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian lingkungan Hidup 5
34 Ilmu Perundang - Undangan 1 Maria Farida Indrati S Ilmu Perundang - Undangan 1 5
35 Pokok - pokok Peraturan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktoran pendanaan Luar Negeri Bilateral BAPPENAS Pokok - pokok Peraturan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 1
36 Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber dalam Gerakan Teroris 340.072 HAR p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum Tentang Penyalahgunaan Teknologi Siber dalam Gerakan Teroris 5
37 Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan 340.072 KUS pht Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pejabat Negara Dalam Harta Kekayaan 5
38 Pengkajian Hukum Tentang perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi 340.072 UWI p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum Tentang perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Privatisasi 5
39 Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung 340.072 SUP p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung 5
40 Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi 340.072 YUD p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi 5
41 Kesiapan Pengadilan Agama Menerima , Memeriksa , dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah 297.42 ARI k Ahkyar Ari Gayo, S.H, M.H. Kesiapan Pengadilan Agama Menerima , Memeriksa , dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah 5
42 Pengkajian Hukum Tentang perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme 340.072 MUD p Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian Hukum Tentang perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme 5
43 Hukum materiil Peradilan Agama 297.42 GAN p Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hukum materiil Peradilan Agama 5
44 Kompendium Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) 340.072 ISN k Departemen Hukum dan HAM RI Kompendium Pemilihan Kepala Daerah ( PILKADA ) 5
45 Kopendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan 340.072 NEL k Departemen Hukum dan HAM RI Kopendium Bidang Hukum Ekonomi Kerakyatan 5
46 Bunan Rampai Hukum ( Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum ) 340.072 SIM b Departemen Hukum dan HAM RI Bunan Rampai Hukum ( Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum ) 5
47 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertahanan 340.1 SUM p Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertahanan 5
48 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kesehatan 340.1 PUR p Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Kesehatan 5
49 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 340.1 RAM p Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 5
50 Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah 340.072 HAM n Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah 5