Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas download
Perpustakaan Hukum


<< PREV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NEXT >>


No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 340.1 RAM p Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 5
2 Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah 340.072 HAM n Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah 5
3 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana 340.072 AND n Departemen Hukum dan Ham RI Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana 5
4 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Permasyaratan 340.072 REK n Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Permasyaratan 5
5 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 340.01 SUD pd Departemen Hukum dan Ham RI Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 5
6 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 340.01 SUD p Departemen Hukum dan HAM RI Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 5
7 Bunga Rampai Hukum ( Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum ) 340.072 MUG b Departemen Hukum dan HAM RI Bunga Rampai Hukum ( Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum ) 5
8 Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang 340.11 PAN u Indonesia Legal Center Publishing Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang Undang - undang nomor 37 Tahun 2004 dan PP No. 10 Tahun 2005 5
9 Hukum Acara Perdata ( dalam teori dan praktek ) 347.05 SUT h Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Hukum Acara Perdata ( dalam teori dan praktek ) 5
10 Liability Aspects of Corporate Group Structures ( A Primer for Indonesian Legal Practitioners ) 346.066 MAR I Titi Maria Liability Aspects of Corporate Group Structures ( A Primer for Indonesian Legal Practitioners ) 5
11 Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial 340.072 RAT h Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial 5
12 Perturan Menteri PPN Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 340.11 IND p Bappenas Perturan Menteri PPN Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 1
13 Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( UU No. 7 Tahun 1989 ) 340.59 HAR k M. Yahya Harahap, S.H Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( UU No. 7 Tahun 1989 ) 5
14 Legal Opinion 340.072 AMO I H.F. Abraham Amos Legal Opinion aktualisasi teoretis dan empirisme 5
15 Kamus Hukum Umum 340.03 WAT k Departemen Hukum dan HAM RI Kamus Hukum Umum 8
16 Perihal Kaedah Hukum 340.11 PUR p Prof. Purmadi Purbacaraka, S.H Perihal Kaedah Hukum 5
17 Landasan dan Teknik Perundang - Undangan 340.11 LUB I Prof.Dr. M. Solly Lubis, SH Landasan dan Teknik Perundang - Undangan 5
18 Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Sinar Grafika Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 5
19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Peraturan Pelaksananya Departemen Hukum dan HAM RI Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Peraturan Pelaksananya 5
20 Strategi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB) Islamic Development Bank Strategi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB) 5
21 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 340.072/BEY/n Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 5
22 Naskah Akademik Rancanmgan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan) 340.072/REK/n Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancanmgan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan) 5
23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum acara Pidana 340.072/AND/n Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum acara Pidana 5
24 Naskah Akademik rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 340.072/AND/r Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 5
25 Bunga rampai hukum 340.072/MUG/b Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Bunga Rampai Hukum - karya tulis ilmiah bidang hukum 5
26 Pembinaan dan Pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional 340.01/SUD/pd Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Pembinaan dan Pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional 5
27 Tesaurus bidang hukum 340.014/NAS/t Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Tesaurus Bidang Hukum 8
28 Asas-asas hukum tata negara 342/LUB/a M.Solly Lubis, SH Asas-asas hukum tata negara 5
29 Pengantar Perbandingan Sistem Hukum - Civil Law, Common Law, Hukum Islam 340.5/SUH/p Ade Maman Suherman, SH, M.Sc Pengantar Perbandingan Sistem Hukum - Civil Law, Common Law, Hukum Islam 5
30 Kempendium tentang hak-hak perempuan 340.072/EMO/k Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Kempendium tentang hak-hak perempuan 5
31 Ketenagakerjaan 340.11/TIM/k PT. Tatanusa Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (dilengkapi dengan Penjelasan dan Petunjuk) 5
32 Ekonomi Pembangunan 330/AMA/e Lia Amalia Ekonomi Pembangunan 5
33 Perbandingan Hukum Perdata 346/SOE/p R. Soeroso, SH Perbandingan Hukum Perdata 5
34 Pengantar hukum perdata tertulis (BW) 346/SAL/p Salim HS, SH, MS Pengantar hukum perdata tertulis (BW) 5
35 Aneka cara pembedaan hukum 340/SOE/a Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH, MA Aneka cara pembedaan hukum 5
36 harmonisasi hukum mengenai hukum islam ke dalam hukum nasional 340.59/SIR/h Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI harmonisasi hukum mengenai hukum islam ke dalam hukum nasional 5
37 Hukum Perdata Islam di indonesia 340.595 98/ALI/h Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA Hukum Perdata Islam di indonesia 5
38 Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 340.595 98/MAN/a Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 5
39 Money Politics dalam pemilu 324.66/SUM/m L. Sumartini, SH Money Politics dalam pemilu 5
40 English for Specific Purposes : Law 420/RAH/e Dr. Hj. Sofia Rangkuti-Hasibuan, MA English for Specific Purposes : Law 5
41 Membangun Nasionalisme baru 320.54/MUT/m Kementerian PPN/Bappenas Membangun Nasionalisme baru - Bingkai Ikatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer 1
42 Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokasi 340.11/PAN/u Indonesia Legal Center Publishing Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokasi 5
43 Jaminan Pemerintah (negara) atas Kewajiban hutang investor dalam proyek infrastruktur 336.348/JOE/j Iwan E. Joesoef, SH, Sp.N, M.Kn Jaminan Pemerintah (negara) atas Kewajiban hutang investor dalam proyek infrastruktur (Studi Kasus Proyek Jalan Tol) 5
44 Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 336.36/PAN/h Rinus Pantouw, SH, M.Kn Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 5
45 Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 336.36/PAN/h Rinus Pantouw, SH, M.Kn Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 5
46 Jurnal HAM 340.092 598 Komnas HAM Jurnal HAM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 5
47 Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama 340.59/HAR/k M. Yahya Harahap, S.H Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama - UU No.7 Tahun 1989 5
48 Fundamentals of English Grammar 051/AZA/f Betty Schrampfer Azar Edisi Inggris - Indonesia 8
49 Peraturan-peraturan jabatan fungsional perencana 340.11/PPN/p Pusbindilklatren, Bappenas 2003 Peraturan-peraturan jabatan fungsional perencana 1
50 Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas 340.11/IND/p Kementerian PPN/bappenas Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas 5