Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 download
Dokumen Workshop Penyusunan PUU dan Keputusan di Bappenas download
Template Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Tenaga Tidak Tetap download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 340.1 RAM p Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 5
2 Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah 340.072 HAM n Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah 5
3 Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana 340.072 AND n Departemen Hukum dan Ham RI Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana 5
4 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Permasyaratan 340.072 REK n Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Permasyaratan 5
5 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 340.01 SUD pd Departemen Hukum dan Ham RI Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 5
6 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 340.01 SUD p Departemen Hukum dan HAM RI Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 5
7 Bunga Rampai Hukum ( Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum ) 340.072 MUG b Departemen Hukum dan HAM RI Bunga Rampai Hukum ( Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum ) 5
8 Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang 340.11 PAN u Indonesia Legal Center Publishing Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang Undang - undang nomor 37 Tahun 2004 dan PP No. 10 Tahun 2005 5
9 Hukum Acara Perdata ( dalam teori dan praktek ) 347.05 SUT h Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Hukum Acara Perdata ( dalam teori dan praktek ) 5
10 Liability Aspects of Corporate Group Structures ( A Primer for Indonesian Legal Practitioners ) 346.066 MAR I Titi Maria Liability Aspects of Corporate Group Structures ( A Primer for Indonesian Legal Practitioners ) 5
11 Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial 340.072 RAT h Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si Hukum dalam Perspektif Konstruksi Sosial 5
12 Perturan Menteri PPN Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 340.11 IND p Bappenas Perturan Menteri PPN Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 1
13 Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( UU No. 7 Tahun 1989 ) 340.59 HAR k M. Yahya Harahap, S.H Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( UU No. 7 Tahun 1989 ) 5
14 Legal Opinion 340.072 AMO I H.F. Abraham Amos Legal Opinion aktualisasi teoretis dan empirisme 5
15 Kamus Hukum Umum 340.03 WAT k Departemen Hukum dan HAM RI Kamus Hukum Umum 8
16 Perihal Kaedah Hukum 340.11 PUR p Prof. Purmadi Purbacaraka, S.H Perihal Kaedah Hukum 5
17 Landasan dan Teknik Perundang - Undangan 340.11 LUB I Prof.Dr. M. Solly Lubis, SH Landasan dan Teknik Perundang - Undangan 5
18 Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Sinar Grafika Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 5
19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Peraturan Pelaksananya Departemen Hukum dan HAM RI Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Beserta Peraturan Pelaksananya 5
20 Strategi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB) Islamic Development Bank Strategi Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB) 5
21 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 340.072/BEY/n Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 5
22 Naskah Akademik Rancanmgan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan) 340.072/REK/n Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancanmgan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan) 5
23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum acara Pidana 340.072/AND/n Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum acara Pidana 5
24 Naskah Akademik rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 340.072/AND/r Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Naskah Akademik rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 5
25 Bunga rampai hukum 340.072/MUG/b Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Bunga Rampai Hukum - karya tulis ilmiah bidang hukum 5
26 Pembinaan dan Pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional 340.01/SUD/pd Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Pembinaan dan Pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional 5
27 Tesaurus bidang hukum 340.014/NAS/t Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Tesaurus Bidang Hukum 8
28 Asas-asas hukum tata negara 342/LUB/a M.Solly Lubis, SH Asas-asas hukum tata negara 5
29 Pengantar Perbandingan Sistem Hukum - Civil Law, Common Law, Hukum Islam 340.5/SUH/p Ade Maman Suherman, SH, M.Sc Pengantar Perbandingan Sistem Hukum - Civil Law, Common Law, Hukum Islam 5
30 Kempendium tentang hak-hak perempuan 340.072/EMO/k Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Kempendium tentang hak-hak perempuan 5
31 Ketenagakerjaan 340.11/TIM/k PT. Tatanusa Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (dilengkapi dengan Penjelasan dan Petunjuk) 5
32 Ekonomi Pembangunan 330/AMA/e Lia Amalia Ekonomi Pembangunan 5
33 Perbandingan Hukum Perdata 346/SOE/p R. Soeroso, SH Perbandingan Hukum Perdata 5
34 Pengantar hukum perdata tertulis (BW) 346/SAL/p Salim HS, SH, MS Pengantar hukum perdata tertulis (BW) 5
35 Aneka cara pembedaan hukum 340/SOE/a Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH, MA Aneka cara pembedaan hukum 5
36 harmonisasi hukum mengenai hukum islam ke dalam hukum nasional 340.59/SIR/h Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI harmonisasi hukum mengenai hukum islam ke dalam hukum nasional 5
37 Hukum Perdata Islam di indonesia 340.595 98/ALI/h Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA Hukum Perdata Islam di indonesia 5
38 Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 340.595 98/MAN/a Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia 5
39 Money Politics dalam pemilu 324.66/SUM/m L. Sumartini, SH Money Politics dalam pemilu 5
40 English for Specific Purposes : Law 420/RAH/e Dr. Hj. Sofia Rangkuti-Hasibuan, MA English for Specific Purposes : Law 5
41 Membangun Nasionalisme baru 320.54/MUT/m Kementerian PPN/Bappenas Membangun Nasionalisme baru - Bingkai Ikatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer 1
42 Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokasi 340.11/PAN/u Indonesia Legal Center Publishing Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokasi 5
43 Jaminan Pemerintah (negara) atas Kewajiban hutang investor dalam proyek infrastruktur 336.348/JOE/j Iwan E. Joesoef, SH, Sp.N, M.Kn Jaminan Pemerintah (negara) atas Kewajiban hutang investor dalam proyek infrastruktur (Studi Kasus Proyek Jalan Tol) 5
44 Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 336.36/PAN/h Rinus Pantouw, SH, M.Kn Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 5
45 Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 336.36/PAN/h Rinus Pantouw, SH, M.Kn Hak Tagih Factor atas Piutang Dagang - Anjak piutang (factoring) 5
46 Jurnal HAM 340.092 598 Komnas HAM Jurnal HAM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 5
47 Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama 340.59/HAR/k M. Yahya Harahap, S.H Kedudukan Kewenangan dan Cara Peradilan Agama - UU No.7 Tahun 1989 5
48 Fundamentals of English Grammar 051/AZA/f Betty Schrampfer Azar Edisi Inggris - Indonesia 8
49 Peraturan-peraturan jabatan fungsional perencana 340.11/PPN/p Pusbindilklatren, Bappenas 2003 Peraturan-peraturan jabatan fungsional perencana 1
50 Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas 340.11/IND/p Kementerian PPN/bappenas Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor : PER 001/M.PPN/01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas 5