Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Indonesian Business Law 346.065/GAU/i Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama Indonesian Business Law 3
2 Hukum tentang akuisisi, take over dan LBO 346.065/FUA/h DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Hukum tentang akuisisi, take over dan LBO 3
3 Kompilasi Perundang-Undangan Hukum Acara Peradilan dan Undang-Undang Penegakan Hukum di Indonesia 340.11/NEN/k I Nengah Juliana, SH, MH Kompilasi Perundang-Undangan Hukum Acara Peradilan dan Undang-Undang Penegakan Hukum di Indonesia 3
4 Masalah-masalah perdagangan, perjanjian, hukum perdata internasional dan hak milik intelektual 340.9/GAU/m Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama Masalah-masalah perdagangan, perjanjian, hukum perdata internasional dan hak milik intelektual 3
5 Public Policy - Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan 659.2/PAR/p Wayne Parsons Public Policy - Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan 3
6 Peran asas-asas umumPemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih 342.06/FAH/p Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH, MH Peran asas-asas umumPemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih 3
7 Majalah hukum nasional - nomor 1 tahun 2008 340.05/BPHN/m Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Majalah hukum nasional - nomor 2 tahun 2008 3
8 Majalah hukum nasional - nomor 1 tahun 2008 340.05/BPHN/m Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Majalah hukum nasional - nomor 1 tahun 2008 3
9 Kepailitandan PKPU - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan penunjuk) 340.11/TIM/k PT. Tatanusa Kepailitandan PKPU - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan penunjuk) 3
10 7 Undang-Undang Rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak cipta, perlindungan varietas tanaman 340.11/TIM/t PT. Tatanusa 7 Undang-Undang Rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak cipta, perlindungan varietas tanaman 3
11 International Commercial Agreements - A Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes 341/FOX/i William F. Fox, Jr International Commercial Agreements - A Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes 3
12 The Commercial Laws of Indonesia 346.065/GAU/t Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama The Commercial Laws of Indonesia 3
13 Analisis dan evaluasi hukum tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi 345/ATM/a Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan evaluasi hukum tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi 3
14 Pengantar Penelitian Hukum 340.072/SOEK/p Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum 3
15 Menciptakan peluang keadilan 340/TWB/m Bank Dunia/The World Bank Laporan atas studi "Village Justice in Indonesia" dan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal - Februari 2005 3
16 Hukum yang bergerak - Tinjauan antropologi hukum 340.2/IRI/h editor : sulistyowati irianto Hukum yang bergerak - Tinjauan antropologi hukum 3
17 Panduan bantuan hukum di Indonesia 345.01/COL/p YLBHI - PSHK Panduan bantuan hukum di Indonesia 3
18 Memangkas Birokrasi - Lima strategi menuju pemerintahan wirausaha (edisi revisi) 302.350 6/OSB/m David Osborne Memangkas Birokrasi - Lima strategi menuju pemerintahan wirausaha (edisi revisi) 3
19 Memorandum Hukum 340.1/DIR/m Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo Memorandum Hukum 3
20 Pengantar Hukum Internasional 341.01/KUS/p Mochtar Kusumaatmadja Pengantar Hukum Internasional 3
21 Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara 341/ASS/m Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara 3
22 Pengantar hukum administrasi logistik 342.06/MUS/p Bachsan Mustafa, SH Pengantar hukum administrasi logistik 3
23 Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional 340/SUN/p Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional 3
24 Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata) 345 346/FUA/t DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata) 3
25 Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata) 347/FUA/t DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata) 3
26 Peradilan bebas dan Contempt of court 347/SEN/p Prof. H. Oemar seno adji, SH Peradilan bebas dan Contempt of court 3
27 Butir-butir pemikiran dalam hukum - memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH 340.072/SID/b Sri rahayu Oktoberina, SH, MPA Butir-butir pemikiran dalam hukum - memperingati 70 tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH 3
28 Praktik tebang pilih perkara korupsi 347/KAL/p DR.O.C. Kaligis, SH, MH Praktik tebang pilih perkara korupsi 3
29 Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana - Ide dasar double track system dan implementasinya 345.077 3/SHO/s DR. M. Sholehuddin, SH, MH Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana - Ide dasar double track system dan implementasinya 3
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 340.11/IND/u UNFPA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 3
31 Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia - Hukum perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indoneia 346.02/BUD/a Herlien Budiono Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia - Hukum perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indoneia 3
32 Perbuatan melawan hukum 340.9/FUA/p DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Perbuatan Melawan Hukum - pendekatan Kontemporer 3
33 dasar hukum mengadili kebiajakn publik 347/OKC/d DR. O.C. Kaligis, SH, MH dasar hukum mengadili kebiajakn publik 3
34 Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi 347/KAM/k Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum Uraian Komplit tentang hukum yurisprudensi, mulai dari definisi, hubungannya dengan sistem hukum lain, proses yang melatarbelakangi kelahiran sistem hukum (comon law, hukum kasus, dan hukum yurisprudensi) hingga kaidah-kaidah hukum yurisprudensi. 3
35 Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Data 347.05/HAR/k M. Yahya Harahap, S.H Mahkamah Agung Perkara Data 3
36 Dinamika Hukum Pemerintah daerah 342/SYU/d Drs. Sudono Syueb, M.Si, M.H Hukum Pemerintah daerah 3
37 Serba-serbi Kasus Menarik 347/KAL/s DR.O.C. Kaligis, SH, MH Serba-serbi Kasus Menarik 3
38 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik 340.072/RAM/n Departemen Hukum dan Ham Transaksi elektronik 3
39 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Meteorologi dan Geofisika 340.072/MAK/n Departemen Hukum dan Ham Meteorologi dan Geofisika 3
40 Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi di Indonesia Dalam era Globalisasi 340.072/ARI/p Departemen Hukum dan Ham Hukum Investasi di Indonesia 3
41 Etika dan penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat) 340.112/PIE/e Dr. John Pieris, S.H, M.S Advokat 3
42 Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda 340.072/SAD/p Departemen Hukum dan Ham Sistem Pengangkutan Multimoda 3
43 Perbandingan Hukum Perdata 346/FUA/p DR. Munir Fuady, S.H, M.H., LL.M. Hukum Perdata 3
44 Advokat " Litigasi dan Non Litigasi Peradilan 362.58/SAR/a H.A. Sukris Sarmadi, MH. Litigasi dan Non Litigasi 3
45 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 342.06/SOE/h A. Siti Soetami, SH Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 3
46 Pengatar Hukum Administrasi Indonesia 342/HAD/p Philipus M. Hadjon Hukum Administrasi Indonesia 3
47 Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara "Buku Ketiga" 342.06/KAL/P Prof.Dr.Paulus E.Lotulung, S.H Peradilan tata usaha negara 3
48 Tata Cara mengurus Sertifikat Tanah 346.04/SAN/t Florianus SP Sangsun Tata cara Mengurus Sertifikat Tanah 3
49 Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT 346.065/SAN/a DR. Budi Santoso, SH, MS Proyek Infrastruktur dengan Model BOT 3
50 Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Transaksi Efek Di Lingkungan Pasar Modal Indonesia 346.066 6598/SOS/p Departemen Hukum dan HAM RI Transaksi efek di pasar modal 3