Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Template SK Menteri, SK Sesmen, SK Deputi TA 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 40 tahun 2012 Mahkamah Agung Informasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 40 tahun 2012 10
2 Modul Pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Mahkamah Agung 2014 Modul Pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) 10
3 YURISPRUDENSI Putusan penting (landmark decision) tahun 2012 dan tahun 2013 Mahkamah Agung YURISPRUDENSI Putusan penting (landmark decision) tahun 2012 dan tahun 2013 10
4 YURISPRUDENSI Mahkamah Agung tahun 2011 Mahkamah Agung YURISPRUDENSI Mahkamah Agung tahun 2011 10
5 Himpunan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dan pertauran mahkamah agung (PERMA) tahun 1990-2012 Mahkamah Agung Himpunan surat edaran mahkamah agung (SEMA) dan pertauran mahkamah agung (PERMA) tahun 1990-2012 10
6 Komunikasi Sosial Wiharyani, SP., M.Si Komunikasi Sosial 10
7 Strategi Penyuluhan Hukum Kristomo, S.SS Strategi Penyuluhan Hukum 10
8 Efektivitas Hukum M. Ikmal Idrus, SH., MH. Efektivitas Hukum 10
9 Pembudayaan Hukum Jawardi, SH., MH. Pembudayaan Hukum 10
10 Kapita Selekta Hukum Raymon. SH., M.Hum. Kapita Selekta Hukum 10
11 Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum Rr. Yuliawiranti S., SH., MH., CN. Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum 10
12 Dinamika Kelompok Eka ari Wibawa, S.pd., Jas Dinamika Kelompok 10
13 Pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum dan desa sadar hukum Artiningsi, SH., MH. Pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum dan desa sadar hukum 10
14 Bahan Ajar Diklat Legal Drafting lembaga administrasi negara 10
15 COGITO ERGO SUM "AKU BERPIKIR MAKA AKU ADA" (Kumpulan Kajian Biro Hukum) Biro Hukum Bappenas 10
16 undang undang republik indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah undang undang republik indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian 10
17 peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan kementerian dalam negeri R.I peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 10
18 kumpulan peraturan perundang undangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur lll. Infrastruktur : 1. Energi dan telekomunikasi 2. Sarana penyediaan air minum dan sanitasi Kementerian Bappenas kumpulan peraturan perundang undangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur  lll. Infrastruktur : 1. Energi dan telekomunikasi 2. Sarana penyediaan air minum dan sanitasi 10
19 kumpulan peraturan perundang undangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur ll. infrastrutur transportasi Kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional kumpulan peraturan perundang undangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur  ll. infrastrutur transportasi 10
20 Pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,,,Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 1 tahun 2012 Kementerian negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia Pedoman penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,,,Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 1 tahun 2012 10
21 Studi Kasus Perlawanan Rakyat Desa Terhadap Korupsi Justice for The Poor Project Ketika Laba-laba Hendak Menjaring Elang - Studi Kasus Perlawanan Rakyat Desa Terhadap Korupsi 10
22 Kekerasan dalam Rumah tangga Justice for The Poor Project Kekerasan dalam Rumah tangga 10
23 Buku Panduan Mediator Desa Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Buku Panduan Mediator Desa 10
24 Buku Panduan Paralegal Proses Hukum Pidana-Perdata & Pengorganisasian Rakyat untuk Advokasi Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Buku Panduan Paralegal Proses Hukum Pidana-Perdata & Pengorganisasian Rakyat untuk Advokasi 10
25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 10
26 Undang-Undang Narkotika Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Undang-Undang Narkotika (undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 10
27 Buku saku Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Buku saku Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga 10
28 Perlindungan Anak (Buku Saku) Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Perlindungan Anak (Buku Saku) 10
29 Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia BPHN Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia 10
30 Klasifikasi Desimal universal dan indeks relatif BPHN Klasifikasi Desimal universal dan indeks relatif 10
31 Kompendium hukum tentang kerja sama internasional di bidang penegakan hukum BPHN Kompendium hukum tentang kerja sama internasional di bidang penegakan hukum 10
32 Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak BPHN Naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak 10
33 Naskah akademik peraturan perundang-undangan rancangan undang-undang tentang paten BPHN Naskah akademik peraturan perundang-undangan rancangan undang-undang tentang paten 10
34 Naskah akademik rancangan undang-undang perubahan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM BPHN Naskah akademik rancangan undang-undang perubahan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM 10
35 Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Perampasan aset tindak pidana BPHN Naskah akademik rancangan undang-undang tentang Perampasan aset tindak pidana 10
36 Naskah akademik rancangan undang-undang tentang merek BPHN Naskah akademik rancangan undang-undang tentang merek 10
37 Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice BPHN Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice 10
38 Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan UU 28/2004 BPHN Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan UU 28/2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dalam mewujudkan fungsi sosial 10
39 Kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah BPHN Kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah 10
40 Pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate gevernance) BPHN Pengelolaan BUMD berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate gevernance) 10
41 Perbandingan tujuan dan pola kerja yayasan di beberapa negara dan kemungkinan penerapannya di Indonesia BPHN Perbandingan tujuan dan pola kerja yayasan di beberapa negara dan kemungkinan penerapannya di Indonesia 10
42 Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemegang saham BUMD BPHN Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemegang saham BUMD 10
43 Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan pangan (perbandingan dengan beberapa negara) BPHN Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan pangan (perbandingan dengan beberapa negara) 10
44 Ketentuan Pidana dalam penerapan Bioteknologi Kesehatan BPHN Ketentuan Pidana dalam penerapan Bioteknologi Kesehatan 10
45 Pembenahan Administrasi peradilan BPHN Pembenahan Administrasi peradilan 10
46 Perkembangan Hukum kontrak dagang internasional BPHN Perkembangan Hukum kontrak dagang internasional 10
47 Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS) dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja BPHN Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS) dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja 10
48 Perlindungan TKI pada masa Pra Penempatan, selama penempatan dan purna penempatan BPHN Perlindungan TKI pada masa Pra Penempatan, selama penempatan dan purna penempatan 10
49 Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Peradilan Adat BPHN Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Peradilan Adat 10
50 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah BPHN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 10