Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 ANTICORUPTION asian development bank ANTICORUPTION 5
2 laporan tahunan annual report tahun 2001 laporan tahunan annual report tahun 2001 5
3 hukum internasional dan berbagai permasalahannya Prof. DR. D. Sidik Suraputra, SH. hukum internasional dan berbagai permasalahannya 3
4 rencana undang-undang tentang kehakiman buku kedua BPHN rencana undang-undang tentang kehakiman buku kedua 5
5 rencana undang-undang tentang kehakiman buku pertama BPHN rencana undang-undang tentang kehakiman buku pertama 5
6 undang-undang republik indonesia no. 14 tentang lalu lintas dan angkutan jalan departemen penerangan RI undang-undang republik indonesia no. 14 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 5
7 Ombudsman Indonesia dan Obudsman Internasional Antonius Sujata dan RM Surachman Ombudsman Indonesia dan Obudsman Internasional 5
8 cara mudah membuat surat perjanjian/kontrak dan surat penting lainnya Yunirman Rijan, SH., M.Kn dan Ira Koesoemawati, SH. cara mudah membuat surat perjanjian/kontrak dan surat penting lainnya 3
9 subsidi BBM buat (si) apa ? kementerian energi dan sumbe rdaya mineral subsidi BBM buat (si) apa ? 6
10 undang undang no. 1 tahun 1995 mengenai perseroan ter batas Mahkamah Agung 1998 undang undang no. 1 tahun 1995 mengenai perseroan ter batas 5
11 simposium tentang aspek aspek hukum perdagangan antar pulau badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman simposium tentang aspek aspek hukum perdagangan antar pulau 5
12 penulisan karya ilmiah tentang aspek-aspek hukum dar agreement on trade related aspects of intellectual properti rights (TRIPS) GATT BADAN PEMBINAAN HUKUM DAN NASIONAL DEPARTEMAN KEHAKIMAN penulisan karya ilmiah tentang aspek-aspek hukum dar agreement on trade related aspects of intellectual properti rights (TRIPS) GATT 5
13 undang undang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat prkerja/serikat buruh biro humas dan KLN undang undang republik indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat prkerja/serikat buruh 5
14 Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006-2007 Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Bangka Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006-2007 2
15 Bahan Ajar Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara Bahan Ajar Diklat Legal Drafting 1
16 Mahkamah Agung di Negeri belanda Mahkamah Agung Mahkamah Agung di Negeri belanda 2
17 Petunjuk pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam Rangka Penyusunan RKP dan Renja - K/L Bappenas dan Departemen Keuangan Petunjuk pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam Rangka Penyusunan RKP dan Renja - K/L 1
18 keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep. 006/M.PPN/09/2001 tenjtang pedoman penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Strategis Unit Kerja Eselon II Bappenas bappenas keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep. 006/M.PPN/09/2001 tenjtang pedoman penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Strategis Unit Kerja Eselon II Bappenas 1
19 Undang-undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan, PP 40 tahun 2008 Bappenas Undang-undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan, PP 40 tahun 2008 1
20 Kumpulan Peraturan Tentang Pinjaman dalam Negeri Pemerintah Bappenas Kumpulan Peraturan Tentang Pinjaman dalam Negeri Pemerintah 1
21 Pedoman Negosiasi Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Bappenas Pedoman Negosiasi Perjanjian Pinjaman Luar Negeri 1
22 Keputusan kepala Bappenas No: Kep.124/Ka/05/2001 tentang Rencana Strategis Bappenas tahun 2001-2004 Bappenas Keputusan kepala Bappenas No: Kep.124/Ka/05/2001 tentang Rencana Strategis Bappenas tahun 2001-2004 1
23 Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penggunaan tanah bagi kawasan Industri Bappenas Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penggunaan tanah bagi kawasan Industri 1
24 Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Per 01/M.PPN/09/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Per 01/M.PPN/09/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1
25 Sewindu Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Dalam Perspektif Stakeholders Biro Hukum Bappenas Sewindu Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Dalam Perspektif Stakeholders 1
26 Laporan Hasil kajian Tahun 2006 Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bappenas Laporan Hasil kajian Tahun 2006 Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor 1
27 Petunjuk Penyusunan Usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Bappenas Petunjuk Penyusunan Usulan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri 1
28 Petunjuk Teknis penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online diperbanyak oleh Bappenas Petunjuk Teknis penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online 1
29 Kumpulan peraturan perundang-undangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur PKPS Bappenas Kumpulan peraturan perundang-undangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur 1
30 Kajian Desain Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa Inspektur Utama Bappenas Kajian Desain Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa 1
31 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Bappenas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah 1
32 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian Bappenas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang dana perwalian 1
33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Bappenas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 1
34 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Per. 08/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas Bappenas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Per. 08/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas 1
35 Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangungan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2008 Bappenas Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangungan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2008 1
36 Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan Komite Penanggulangan Kemiskinan Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan 4
37 Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II (BUKU II) Departemen Kehakiman RI Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II (BUKU II) 4
38 Analisis dan evaluasi hukum tentang penghapusan diskriminasi rasial Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan evaluasi hukum tentang penghapusan diskriminasi rasial 5
39 Analisis dan Evaluasi hukum tentang perjanjian ekstradisi Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi hukum tentang perjanjian ekstradisi 5
40 Analisis dan evaluasi hukum tentang komnas HAM dalam perlindungan HAM ( Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999) Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan evaluasi hukum tentang komnas HAM dalam perlindungan HAM ( Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999) 5
41 Pengkajian hukum pencegahan korupsi dan hubungannya dengan transparansi anggaran pada instansi pemerintah Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian hukum pencegahan korupsi dan hubungannya dengan transparansi anggaran pada instansi pemerintah 5
42 Pengkajian hukum tentang kriminalisasi, pengembalian aset, kerja sama internasional dalam konvensi PBB Departemen Hukum dan HAM RI Pengkajian hukum tentang kriminalisasi, pengembalian aset, kerja sama internasional dalam konvensi PBB 5
43 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Kelompok kerja bidang hukum dan POLKAM Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Kelompok kerja bidang hukum dan POLKAM 5
44 Kompendium etika kehidupan berbangsa Departemen Hukum dan HAM RI Kompendium etika kehidupan berbangsa 5
45 Undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan permasalahannya Mahkamah Agung Undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan permasalahannya 4
46 Bahan Ajar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Departemen Dalam Negeri Bahan Ajar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4
47 JDIH Peraturan Perundang-undangan Pemerintah daerah Instimewa Yogyakarta Biro Hukum DI Yogyakarta JDIH Peraturan Perundang-undangan Pemerintah daerah Instimewa Yogyakarta 6
48 Climate risk management in africa: Learning from practice IRI Climate risk management in africa: Learning from practice 4
49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Departemen Hukum dan HAM RI Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4
50 Membangun Daerah yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkelanjutan Mohammad Ikhwanuddin Mawardi Membangun Daerah yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkelanjutan 7