Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Analisis dan Evaluasi Hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999)
2 Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perubahan Undang-undang perbankan Departemen Hukum dan HAM RI

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perubahan Undang-undang perbankan

(undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)

7
3 Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengembangan masyarakat (community development) dalam kegiatan usaha pertambangan Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengembangan masyarakat (community development) dalam kegiatan usaha pertambangan 7
4 Analisis dan Evaluasi Hukum tentang kedudukan, tugas dan wewenang lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum tentang kedudukan, tugas dan wewenang lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 7
5 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona tambahan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985) Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona tambahan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985) 7
6 Analisis dan Evaluasi Hukum tentang perjanjian internasional di Bidang Perhubungan Udara Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum tentang perjanjian internasional di Bidang Perhubungan Udara 7
7 Analisis dan Evaluasi Hukum tentang batas waktu penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum tentang batas waktu penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum 7
8 Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 7
9 Analisis dan Evaluasi tentang Keberadaan Hypermarket Departemen Hukum dan HAM RI Analisis dan Evaluasi tentang Keberadaan Hypermarket 5
10 Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Kejaksaan Tentang Narkotika Kejaksaan Agung RI Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Kejaksaan Tentang Narkotika 5
11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban beserta peraturan pelaksanaannya Departemen Hukum dan HAM RI Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban beserta peraturan pelaksanaannya 7
12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Peraturan Pelaksanaannya Departemen Kehakiman RI Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Peraturan Pelaksanaannya 5
13 Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang pengelolaan komoditas strategis Departemen Hukum dan HAM RI Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang pengelolaan komoditas strategis 7
14 Laporan Semester Komisi Ombudsman Nasional Januari - Juni 2006 Komisi Ombudsman Nasional Laporan Semester Komisi Ombudsman Nasional Januari - Juni 2006 5
15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Sekretariat BKPRN Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan 5
16 Lokakarya : Hukum Perikatan Nasional Departemen Kehakiman Lokakarya : Hukum Perikatan Nasional 7
17 Profiles in Courage Integritas dan keberanian di panggung politik John F.Kennedy Profiles in Courage Integritas dan keberanian di panggung politik 5
18 Early Man Civilization in sagiran Dome (Kehidupan manusia purba di kubah sangiran) KPIP Kabupaten Sragen Early Man Civilization in sagiran Dome (Kehidupan manusia purba di kubah sangiran) 5
19 Suara rakyat hukum tertinggi Dr. Frans H. Winarta Suara rakyat hukum tertinggi 6
20 Dasar-dasar pembebasan tanah untuk kepentingan umum Mudakir Iskandar Syah, SH, MH Dasar-dasar pembebasan tanah untuk kepentingan umum 6
21 The executives guide to business and the law Low Kee Yang The executives guide to business and the law 6
22 Hukum Orang dan Keluarga Soedharyo SOimin, SH Hukum Orang dan Keluarga 4
23 Panduan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan Calon Jaksa Belanda (RAIO) Mahkamah Agung Panduan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dan Calon Jaksa Belanda (RAIO) 6
24 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Hakim Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekuasaan Hakim 6
25 Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian PPN/Bappenas 2005 - 2009 Bappenas Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian PPN/Bappenas 2005 - 2009 1
26 Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Edisi Triwulan I Tahun 2007 Bappenas Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri Edisi Triwulan I Tahun 2007 1
27 Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Republik Indonesia Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 6
28 Kajian Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Direktornat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas Kajian Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional 1
29 Berita Daerah Istimewa Yogyakyakarta Buku IV Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Istimewa Yogyakyakarta Buku IV 6
30 Berita Daerah Istimewa Yogyakyakarta Buku III Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Istimewa Yogyakyakarta Buku III 6
31 Policy Paper on Gender Mainstreaming in Climate Change Adaptation Bappenas Policy Paper on Gender Mainstreaming in Climate Change Adaptation 2
32 Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bappenas Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) 2
33 Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH Hukum Progresif 6
34 Bappenas dalam sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025 Paguyuban Alumni Bappenas Bappenas dalam sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025 1
35 Kumpulan Peraturan Barang Milik Negara Kementerian keuangan

Kumpulan Peraturan Barang Milik Negara :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/daerah;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.6/2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri;
  5. Peraturan Menteri keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Miliki Negara.
1
36 EU Convention On Sybercrime Dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi M. Amirulloh, SH, MH EU Convention On Sybercrime Dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi R. Sekretaris 1
37 Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Kementerian Hukum dan HAM Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan R. Sekretaris 1
38 Pemilihan Kepala Daerah Kementerian Hukum dan HAM Pemilihan Kepala Daerah R. Sekretaris 1
39 Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor Syprianus A, SH, MH Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor R. Sekretaris 1
40 Jurnal Legislasi Indonesia: Era Baru Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jurnal Legislasi Indonesia: Era Baru Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan R. Sekretaris 1
41 Aspek Hukum Wakaf Uang Kementerian Hukum dan HAM Aspek Hukum Wakaf Uang R. Sekretaris 1
42 Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Kemerdekaan Pers dan Saran Optimalisasi Pemajuan Pers di Indonesia Indra Maulana, SH, LLM Tinjauan Yuridis Terhadap Perjalanan Kemerdekaan Pers dan Saran Optimalisasi Pemajuan Pers di Indonesia R. Sekretaris 1
43 Kompilasi Hukumk Bidang Pangan (Keamanan Pangan) Kementerian Hukum dan HAM Kompilasi Hukumk Bidang Pangan (Keamanan Pangan) R. Sekretaris 1
44 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Undang-Undang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Kementerian Hukum dan HAM Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Undang-Undang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar R. Sekretaris 1
45 Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri R. Sekretaris 1
46 Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat R. Sekretaris 1
47 Efektifivitas Undang-Undang Money Laundering Kementerian Hukum dan HAM Efektifivitas Undang-Undang Money Laundering R. Sekretaris 1
48 Program Legislasi nasional Tahun 2010 Kementerian Hukum dan HAM Program Legislasi nasional Tahun 2010 R. Sekretaris 1
49 Himpunan Peraturan Menteri keuangan Tahun 2008 3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Himpunan Peraturan Menteri keuangan Tahun 2008     3 PERPUSTAKAAN BAPPENAS
50 Himpunan Peraturan Menteri keuangan Tahun 2008 2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Himpunan Peraturan Menteri keuangan Tahun 2008     2 PERPUSTAKAAN BAPPENAS