Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi downlaod
Template SK Menteri, SK Sesmen, SK Deputi TA 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 INFORMASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMO 1 TAHUN XXVIII TRIWULAN 1 TAHUN 2012 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun INFORMASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMO 1 TAHUN XXVIII TRIWULAN 1 TAHUN 2012 PERPUSTAKAAN BAPPENAS
2 Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Kementerian Hukum dan HAM Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2010 R. Sekretaris 1
3 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011 BPS dan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011 R. Sekretaris 1
4 Profil Perempuan Indonesia Indonesia 2011 BPS dan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Profil Perempuan Indonesia Indonesia 2011 R. Sekretaris 1
5 Profil anak Indonesia 2011 BPS dan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R. Sekretaris 1
6 Panduan Penyusunan Kontrak Pengadaan barang/Jasa Kementerian Negara PPN/Bappenas Biro Hukum Bappenas Panduan Penyusunan Kontrak Pengadaan barang/Jasa Kementerian Negara PPN/Bappenas R. Sekretaris 1
7 HIMPUNAN BERANOTASI KETETAPAN MPR RI 1960 - 2001 H. SURADJI, SH. & PULARYONO R. Sekretaris 1
8 IKHTISAR KETENTUAN PERSAINGAN USAHA IKHTISAR KETENTUAN PERSAINGAN USAHA R. Sekretaris 4
9 IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG R. Sekretaris 4
10 IkHTISAR KETENTUAN PASAR MODAL Dilengkapi dengan dasar perundang-undangan di bidang pasar modal Alexander Lay, ST, SH, LLM Andika Gunadarma SH, LLM Christina Aryani, SE, SH Priggo Sanyoto, SH Tuning Soebagdjo SH Dedi Rosyadi IkHTISAR KETENTUAN PASAR MODAL Dilengkapi dengan dasar perundang-undangan di bidang pasar modal R. Sekretaris 1
11 Bahan Sosialisasi Peraturan Presidan No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAPPENAS Bahan Sosialisasi   Peraturan Presidan No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPUSTAKAAN BAPPENAS
12 Jurnal Legislasi Indonesia vol. 8 No. 1-April 2011 REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jurnal Legislasi Indonesia vol. 8 No. 1-April 2011   REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA PERPUSTAKAAN BAPPENAS
13 Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, 2010 Buku II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011, 2010  Buku II PERPUSTAKAAN BAPPENAS
14 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Buku I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011  Buku I PERPUSTAKAAN BAPPENAS
15 Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 Bersama Menata Perubahan BAPPENAS Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 Bersama Menata Perubahan PERPUSTAKAAN BAPPENAS
16 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 JILID 2 Biro Hukum Skretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri PERPUSTAKAAN BAPPENAS
17 Peningkatan Pelayanan Hukum Di Tengah Perubahan Tatanan Hukum BAPPENAS PERPUSTAKAAN BAPPENAS
18 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 JILID 1 Biro Hukum Skretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 JILID 1 PERPUSTAKAAN BAPPENAS
19 LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD A Political, Social and Cultural Encyclopedia HERBERT M. KRITZER, VOLUME II E - L LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD      A Political, Social and Cultural Encyclopedia R. Sekretaris 4
20 GENDER DI INDONASIA FIGUR EDISI VIII/TAHUN 2006 GENDER DI INDONASIA R. Sekretaris 4
21 Investasi, Pendanaan dan Pemulihan Ekonomi BAPPENAS Investasi, Pendanaan dan Pemulihan Ekonomi R. Sekretaris 4
22 Reorientasi Kebijakan Publik: PERLUKAH? Majalah BAPPENAS EDISI 02/TAHUN XIV/2008 Reorientasi Kebijakan Publik: PERLUKAH? R. Sekretaris 4
23 Dapatkah Pembentukan Daerah Otonom Baru Menjadi Secondary Cities? Peran lahan saeah dalam meno[pang ketahanan dan kemandirian pangan nasional Strategi nasional pembangunan perdesaan, perlukah? The Philippine Build - Operate - Transfer Center Majalah BAPPENAS EDISI 04/TAHUN XIV/2008 Dapatkah Pembentukan Daerah Otonom Baru Menjadi Secondary Cities?      Peran lahan saeah dalam meno[pang ketahanan dan kemandirian pangan nasional Strategi nasional pembangunan perdesaan, perlukah?   The Philippine Build - Operate - Transfer <BOT> Center Wawancara : Membangun bangsa yang cerdas R. Sekretaris 4
24 Peran Suku Bunga untuk Meningkatkan Kredit Perbankan 1. Partisipasi angkatan kerja perempuan dan rasio jenis kelamin 2.menyongsong penerapan sistem pengendalian intern pemerintah 3.Measuring Interregional Inequality Perencanaan Pembangunan Peran Suku Bunga untuk Meningkatkan Kredit Perbankan     1. Partisipasi angkatan kerja perempuan dan rasio jenis kelamin 2.menyongsong penerapan sistem pengendalian intern pemerintah 3.Measuring Interregional Inequality R. Sekretaris 4
25 INVESTORS NEED ADEQUATE REGULATION Public Private Partnership INVESTORS NEED ADEQUATE REGULATION R. Sekretaris 4
26 Daya saing, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat BAPPENAS Daya saing, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat R. Sekretaris 4
27 CSR Report 2009 Mitsui & Co., Ltd. CSR Report 2009 R. Sekretaris 4
28 ENERGY INDEPENDENCY BECOMES A PRIORITY Public Private Partnership ENERGY INDEPENDENCY BECOMES A PRIORITY R. Sekretaris 4
29 Menuju Perencana Profesionsl Simpul Perencana Mampukah AP21 Menjadi Lokomotif Prpfesi Perencana Hasil Pembahasan Munas AP21 Informasi Beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas Penguatan Kelembagaan Bappeda BAPPENAS Menuju Perencana Profesionsl  Simpul Perencana  Mampukah AP21 Menjadi Lokomotif Prpfesi Perencana   Hasil Pembahasan Munas AP21  Informasi Beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas  Penguatan Kelembagaan Bappeda R. Sekretaris 4
30 SBY-BOEDIONOS HOMEWORK ACCELERATING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT Public Private Partnership SBY-BOEDIONOS HOMEWORK   ACCELERATING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT R. Sekretaris 4
31 INTEGRATED WASTE MANAGEMENT DIFFICULT YET EASY Public Private Partnership INTEGRATED WASTE MANAGEMENT DIFFICULT YET EASY R. Sekretaris 4
32 PPP IN RAILWAYS Waiting For Private Sectors Interest Public Private Partnership PPP IN RAILWAYS  Waiting For Private Sectors Interest R. Sekretaris 4
33 Konsep dan Kebijakan untuk Tata Ruang dan Kebijakan Promil Salim Konsep dan Kebijakan untuk Tata Ruang dan Kebijakan R. Sekretaris 4
34 Laporan Hasil Evaluasi Konerja Kegiatan Kajian/Studi TA 2005 di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas IBKK Laporan Hasil Evaluasi Konerja Kegiatan Kajian/Studi TA 2005 di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas R. Sekretaris 4
35 Laporan Akhir Biro Hukum: Kajian Penyusunan Standard kontrak pengadaan Barang/jasa di Kementerian negara PPN/Bappenas Biro Hukum Bappenas 2009 Laporan Akhir Biro Hukum: Kajian Penyusunan Standard kontrak pengadaan Barang/jasa di Kementerian negara PPN/Bappenas R. Sekretaris 4
36 Ministry of Planning and Budget Government of the Republic of Korea Ministry of Planning and Budget R. Sekretaris 4
37 Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Salim H.S, SH, MS Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia R. Sekretaris 4
38 Transparent & Competent Government Govenment Innovation & Decentralization Transparent & Competent Government R. Sekretaris 4
39 Outlook 2004: Foreign Direct Investment in Developing Asia Asian Development Outlook 2004: Foreign Direct Investment in Developing Asia R. Sekretaris 4
40 Indonesia Economic Quarterly Building momentum March 2010 The World Bank Indonesia Economic Quarterly  Building momentum March 2010 R. Sekretaris 4
41 Legal System Of The World Volume IV Herbert M. Kritzer Legal System Of The World Volume IV R. Sekretaris 4
42 Legal System Of The World Volume III Herbert M. Kritzer Legal System Of The World Volume III R. Sekretaris 4
43 Draft Rancangan Undang- Undang Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2006 Draft Rancangan Undang- Undang Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2006 R. Sekretaris 4
44 Jurnal Legislasi Indonesia: Reformasi Perpajakan di Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Jurnal Legislasi Indonesia: Reformasi Perpajakan di Indonesia R. Sekretaris 4
45 Managing for impact in rural development: A Guide for Project M&E IFAD Managing for impact in rural development: A Guide for Project M&E R. Sekretaris 4
46 Seminar Nasional dan Dialog Pengawasan " Pesan strategis internasional auditor pemerintah dalam upaya pencagahan kebocoran keuangan negara melalui audit perencanaan dan risiko Inspektorat Utama BAPPENAS Seminar Nasional dan Dialog Pengawasan   " Pesan strategis internasional auditor pemerintah dalam upaya pencagahan kebocoran keuangan negara melalui audit perencanaan dan risiko R. Sekretaris 4
47 Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak F.X Suhardana Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak R. Sekretaris 4
48 Annual Report 2006 Korea Independent Commission Against Corruption  Annual Report  2006 R. Sekretaris 4
49 Lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hut ke 65 proklamasi kemerdekaan RI Di depan rapat paripurna DPR dan DPD RI 16 Agustus 2010 Sekretariat Negara RI Lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hut ke 65 proklamasi kemerdekaan RI  Di depan rapat paripurna DPR dan DPD RI 16 Agustus 2010 R. Sekretaris 1
50 IkHTISAR KETENTUAN PENANAMAN MODAL Dilengkapi dengan dasar perundang-undangan di bidang penanaman modal Prof.Dr. IBR Supancana, SH, MH. Dr. I B Wyasa Putra,SH., MHum Frida Sugondo, SE,AK. Maman Usman R, SH. Sysy Sulistyani, BA IkHTISAR KETENTUAN PENANAMAN MODAL Dilengkapi dengan dasar perundang-undangan di bidang penanaman modal R. Sekretaris 1