Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 download
Perpustakaan Hukum




No Judul Klasifikasi Pengarang Abstraksi Rak
1 Lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hut ke 65 proklamasi kemerdekaan RI Di depan rapat paripurna DPR dan DPD RI 16 Agustus 2010 Sekretariat Negara RI Lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hut ke 65 proklamasi kemerdekaan RI  Di depan rapat paripurna DPR dan DPD RI 16 Agustus 2010 R. Sekretaris 1
2 IkHTISAR KETENTUAN PENANAMAN MODAL Dilengkapi dengan dasar perundang-undangan di bidang penanaman modal Prof.Dr. IBR Supancana, SH, MH. Dr. I B Wyasa Putra,SH., MHum Frida Sugondo, SE,AK. Maman Usman R, SH. Sysy Sulistyani, BA IkHTISAR KETENTUAN PENANAMAN MODAL Dilengkapi dengan dasar perundang-undangan di bidang penanaman modal R. Sekretaris 1
3 Pedoman Negoisasi Perjanjian Pinjaman Luar Negeri BAPPENAS Pedoman Negoisasi Perjanjian Pinjaman Luar Negeri R. Sekretaris 1
4 Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang - undangan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang - undangan R. Sekretaris 1
5 Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan R. Sekretaris 1
6 Panitera Pengadilan Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Drs. Wildan Suyuthi Mustofa, SH., MH. Panitera Pengadilan Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab R. Sekretaris 1
7 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah liuar negeri Peraturan pemerintah negara perencanaan pembangunan nasional /BAPPENAS nomor per 005/M.PPN /06/200 BAPPENAS peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah liuar negeri  Peraturan pemerintah negara perencanaan pembangunan nasional /BAPPENAS nomor per 005/M.PPN /06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang di biayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri  Permen Bappenas nomor per.001/M.PPN/03/2007 tentang mekanisme dan prosedur di kementerian Bappenas dalam proses penyiapan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pnjaman dan/atau hibah luar neger  Peraturan pemerintah no 54tahun 2005 tentang pinjaman daerah  Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2006 tentang hibah kepada daerah  Peraturan menteri keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah  Peraturan keuangan nomor 53/PMK.010/2006 tentang tata cara pemberian pinjaman dari pemerintah yang dana nya bersumber dari pinjaman luar negeri R. Sekretaris 1
8 Outlook 2004 Special Chapter : Foreign Direct Investment in Developing Asia Trends Analyses Projection Asian Development Outlook 2004  Special Chapter : Foreign Direct Investment in Developing Asia   Trends Analyses Projection R. Sekretaris 4
9 Laporan Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang - Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design System Dan Politik Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I Laporan Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang - Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan  Konstitusional Grand Design System Dan Politik Hukum Nasional R. Sekretaris 4
10 Laporan Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I Laporan Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi R. Sekretaris 4
11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dan Upaya Menghindari Resiko Kegagalan Pelaksanaan Kontrak Reghi Perdana, SH, LLM Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dan Upaya Menghindari Resiko Kegagalan Pelaksanaan Kontrak   1
12 Salinan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Di Biayai Pinjaman /Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangun BAPPENAS Salinan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Di Biayai Pinjaman /Hibah Luar Negeri  Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R. Sekretaris 4
13 Draft Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Draft Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R. Sekretaris 4
14 Peningkatan Pelayanan Hukum Di Tengah Perubahan Tatanan Hukum Bappenas 2008 Peningkatan Pelayanan Hukum Di Tengah Perubahan Tatanan Hukum R. Sekretaris 4
15 Kajian Penyusunan Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian Negara PPN/BAPPENAS Biro Hukum Kementerian Negara PPN/BAPPENAS Kajian  Penyusunan Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Kementerian Negara PPN/BAPPENAS R. Sekretaris 4
16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repiblik Indonesia Nomor Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repiblik Indonesia Nomor   Tahun 2010 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas  R. Sekretaris 4
17 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Departemen Komunikasi Informatika Republik Indonesia Undang - Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik R. Sekretaris 4
18 Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 Bersama Menata Perubahan Badan Perencanaan pembangunan Nasional Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 Bersama Menata Perubahan R. Sekretaris 4
19 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Presiden Republik Indonesia Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Perpustakaan Bappenas
20 Petunjuk Pengoperasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional Untuk Panitia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Petunjuk Pengoperasian  Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional Untuk Panitia R. Sekretaris 4
21 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan Kajian/Studi TA 2005 Di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas Kementerian Negara PPN/Bappenas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan Kajian/Studi TA 2005 Di Lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas R. Sekretaris 4
22 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 - 2009 Republik Indonesia Rencana Aksi Nasional <RAN> Pemberantasan Korupsi 2004 - 2009 R. Sekretaris 4
23 Resource Material Series No 73 December 2007 UNAFEI Resource Material Series No 73 December 2007 R. Sekretaris 4
24 Laporan Kunjungan Tamu Negara Menteri negara ppn/Kepala Bappenas Tahun 2008 Biro Hubungan Masyarakat Dan Tata Usaha Pimpinan Laporan Kunjungan Tamu Negara Menteri negara ppn/Kepala Bappenas Tahun 2008 R. Sekretaris 4
25 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Laporan Dialog Dwi Mingguan Dengan Forum Wartawan Pokja Bappenas Tahun 2008 Biro Hubungan Masyarakat Dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional   Laporan Dialog Dwi Mingguan Dengan Forum Wartawan Pokja Bappenas Tahun 2008 R. Sekretaris 4
26 MAA ASSURANCE PT. MAA LIFE ASSURANCE MAA ASSURANCE PT. MAA LIFE ASSURANCE R. Sekretaris 4
27 Procurement Guidelines ADB Procurement Guidelines R. Sekretaris 4
28 Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia R. Sekretaris 4
29 TINDAK PIDANA KORUPSI Evi Hartanti TINDAK PIDANA KORUPSI R. Sekretaris 4
30 Proses Penelitian Kuantitatif Dr. Mustafa Edwin Nasution Hardius Usman, M.SI Proses Penelitian Kuantitatif R. Sekretaris 4
31 Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri dan Ringkasan Eksekutif Edisi Triwulan II Tahun 2010 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri dan Ringkasan Eksekutif Edisi Triwulan II Tahun 2010 R. Sekretaris 4
32 Perangkap Dalam Kontrak Internasional < "Pitfals in International Contracts" > oleh Mc. Neil Stokes STOKES & SHAPIRO ATTORNEYS AT LAW Perangkap Dalam Kontrak Internasional  < "Pitfals in International Contracts" > oleh Mc. Neil Stokes    STOKES & SHAPIRO ATTORNEYS AT LAW R. Sekretaris 4
33 Daftar Koleksi Buku < Sort By Nomor Klasifikasi > BAPPENAS Daftar Koleksi Buku < Sort By Nomor Klasifikasi > R. Sekretaris 4
34 Aseambankers Aseambankers R. Sekretaris 4
35 Building an Innovative Infrastructure For the National Evaluation System An introduction to the integrated to the Public Service Evaluastion System Presidential Committee on Government Innovation & Decentralization Building an Innovative Infrastructure For the National Evaluation System  An introduction to the integrated to the Public Service Evaluastion System <IPSES> R. Sekretaris 4
36 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 009/M.PPN/12/2007 Tentang Pedoman Audit Kinerja Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasion Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 009/M.PPN/12/2007  Tentang Pedoman Audit Kinerja Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R. Sekretaris 4
37 Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 009/Ka/01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 009/Ka/01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R. Sekretaris 4
38 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER 001/M.PPN/03/2007 tentang Mekanisme dan Prosedur Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2007 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER 001/M.PPN/03/2007 tentang Mekanisme dan Prosedur Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Proses Penyiapan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dana/Atau Hibah Luar Negeri PERPUSTAKAAN BAPPENAS
39 Ringkasan Eksekutif Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah Ringkasan Eksekutif  Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah R. Sekretaris 4
40 Peraturan Preside Repiblik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang< Bekasi, Puncak, Cianjur Presiden Republik Indonesia Peraturan Preside Repiblik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang< Bekasi, Puncak, Cianjur PERPUSTAKAAN BAPPENAS
41 Konvensi PBB Menentang Korupsi<2003> Dan Undang-Undang Nasional Terkait Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, departemen luar Negeri, Kadin Indonesia Konvensi PBB Menentang Korupsi<2003> Dan Undang-Undang Nasional Terkait Pemberantasan Korupsi R. Sekretaris 4
42 Preliminary Damage and Loss Assessment Yogyakarta and Central Java Natural Disaster BAPPENAS Preliminary Damage and Loss Assessment Yogyakarta and Central Java Natural Disaster R. Sekretaris 4
43 Pedoman Reformasi Perencanaan dan penganggaran 1.Pedoman restrukturisasi program dan kegiatan 2.Pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja 3.Pedoman penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah 4.Format baru rencana kerja dan anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pedoman Reformasi Perencanaan dan penganggaran 1.Pedoman restrukturisasi program dan kegiatan 2.Pedoman penerapan penganggaran berbasis kinerja <PBK> 3.Pedoman penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah <KPJM> 4.Format baru rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga <RKA-KL> 5.Jadwal pelaksanaan penerapan dan penutup R. Sekretaris 4
44 Perekonomian Indonesia Tahun 2004: Prospek Kebijakan BAPPENAS Perekonomian Indonesia Tahun 2004: Prospek Kebijakan R. Sekretaris 4
45 Draft Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Draft Tatacara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R. Sekretaris 4
46 Peaturan menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional no : PER 001/M.PPN/03/2007 Tentang mekanisme dan prosedur kementerian negara perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional dal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2007 Peaturan menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional no : PER 001/M.PPN/03/2007 Tentang mekanisme dan prosedur kementerian negara perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional dalam proses penyiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang di biayai dari pinjaman dana/atau hibah luar negeri R. Sekretaris 4
47 Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Salim H.S, S.H., M.S. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia R. Sekretaris 4
48 A New Wave of Government Innovation in Korea Presidential Committee on Government Innovation & Decentralization A New Wave of Government Innovation in Korea R. Sekretaris 4
49 Innovation & Decentralization of Korean Government 2003-2007 Presidential Committee on Government Innovation & Decentralization Innovation & Decentralization of Korean Government 2003-2007 R. Sekretaris 4
50 Himpunan Peraturan tentang CLASS ACTION Aa Dani Saliswijaya, S.H. Himpunan Peraturan tentang CLASS ACTION R. Sekretaris 4