Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
Presentasi Narasumber


  • Efektivitas Undang-Undang 25 tentang SPPN

    Efektivitas Undang-Undang 25 tentang SPPN

    Paparan dengan judul "Efektivitas Undang-Undang 25 tentang SPPN”, disampaikan oleh Herru Setiadhi, SH, M.Si (Kepala Bappeda Provinsi Jawa tengah) pada acara "FGD dan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", pada hari Kamis, 16 Mei 2013 di Kota Semarang

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;
    2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan;
    3. Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2004 di Daerah;
    4. Penutup
      baca lengkap



      By: Herru Setiadhi, SH, M.Si
  • Arti Pentingnya Sinergi Perencanaan dan Penganggaran

    Arti Pentingnya Sinergi Perencanaan dan Penganggaran

    Paparan dengan judul "Arti Pentingnya Sinergi Perencanaan dan Penganggaran”, disampaikan oleh Dr. Yulius, MA (Kepala Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro Kementerian PPN/Bappenas) pada acara "FGD dan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", pada hari Kamis, 16 Mei 2013 di Kota Semarang

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;
    2. Fakta Perlunya Sinergi Perencanaan dan Penganggaran; 
    3. Benchmarking Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
    4. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran;
    5. Pendapat Praktisi dan baca lengkap



      By: Dr. Yulius, MA
  • Evaluasi UU 25 Tahun 2004

    Evaluasi UU 25 Tahun 2004

    Paparan dengan judul "Evaluasi UU 25 Tahun 2004”, disampaikan oleh Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA (Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas) pada acara "FGD dan Survey Perspektif Stakeholders Terhadap UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", pada hari Kamis, 16 Mei 2013 di Kota Semarang

    Kerangka Paparan:

    1. Pendahuluan;
    2. Keterkaitan Hubungan Pusat dan Daerah;
    3. Tantangan Sinergitas: Ketidaksinkronan Perencanaan dan Penganggaran;
    4. Sinergi Pusat-Daerah: Perencanaan dan Pengembangan Wilayah;
    5. Penutup: Sebuah Pemikiran
      baca lengkap



      By: Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
  • Peraturan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas

    Peraturan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas

    Paparan dengan judul "Peraturan Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas" disampaikan oleh Emmy Suparmiatun, SH, MPM (Kepala Biro Hukum Bappenas) pada acara "Bimbingan Teknis Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012", hari: Selasa, 7 Mei 2013 di Jakarta.

    Kerangka Paparan:

    1. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan;
    2. Peraturan Kebijakan;
    3. Hirarki Peraturan Perundangan Kementerian PPN/Bappenas;
    4. Pengertian SOP;
    5. Manfaat SOP;
    6. Arah Perubahan Ketatalaksanaan Pemerintah.
      baca lengkap



      By: Emmy Suparmiatun, SH, MPM
  • Kebijakan dan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kementerian PPN/Bappenas

    Kebijakan dan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kementerian PPN/Bappenas

    Paparan dengan judul "Kebijakan dan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kementerian PPN/Bappenas" disampaikan oleh Muhammad Nassir, S.Kom, MSi (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bappenas) pada acara "Bimbingan Teknis Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012", hari: Selasa, 7 Mei 2013 di Jakarta.

    Kerangka Paparan:

    1.  Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
    2. Asesmen Organisasi;
    3. Pedoman dan Kebijakan Penyusunan SOP di baca lengkap



      By: Muhammad Nassir, S.Kom, MSi