Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2018 tentang Rencan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 12 Tahun 2018 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 11 Tahun 2018 download
Presentasi Narasumber


  • Konsekuensi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Kelengkapan Administrasi dan Fisik Penyediaan Barang/Jasa

    Konsekuensi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Kelengkapan Administrasi dan Fisik Penyediaan Barang/Jasa

    Paparan dengan Tema "Konsekuensi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Kelengkapan Administrasi dan Fisik Penyediaan Barang/Jasa" disampaikan oleh Reghi Perdana, SH, LLM, dalam acara Konsinyering Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas, pada tanggal 7 November 2012

     Outner Paparan:

    1. asas Pengelolaan BMN

    2. Rujukan Hukum Utama

    3. Hukum Pidana

    4. Pengertian Korupsi

    5.  baca lengkap



    By: Reghi Perdana, SH, LLM
  • Pengelolaan Kegiatan Di Kementerian PPN/Bappenas

    Pengelolaan Kegiatan Di Kementerian PPN/Bappenas

    paparan dengan Tema "Pengelolaan Kegiatan Di Kementerian PPN/Bappenas" oleh Emmy Suparmiatun, SH, MPM (Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas).

    Outner Paparan:

    1. Alur Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

    2. dasar Pelaksanaan kegiatan

    3.  Penyusunan RAB & Pelaksanaan Pembayaran

    4.  Pembentukan Tim

    5. SK Kegiatan baca lengkap



    By: Emmy Suparmiatun, SH, MPM
  • Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Paparan dengan tema "Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa" disampaikan oleh: Reghi Perdana, SH, LLM, dalam acara Lokakarya Nasional "Solusi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Menghindari Kasus Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana", pada tanggal: 17 Oktober 201.

    Outner Paparan:

    1. Risiko Hukum Administrasi Negara

    2. Risiko Hukum Perdata

    3. Risiko Hukum Pidana

    4. Pengaduan Pada baca lengkap



    By: Reghi Perdana, SH, LLM
  • Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

    Workshop Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan di Bawah Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

    Outner:
    1. Jenis-Jenis Peraturan Negara;
    2. Sejarah dan Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;Peraturan Kebijakan;Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
    3. Sumber Wewenang;
    4. Kekuatan Mengikat dan Pengujian Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
    Oleh : Arif Christiono Soebroto, SH.,M.Si. (Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan baca lengkap



    By: Arif Christiono Soebroto, SH.,M.Si.