Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2018 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 14 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 download
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas download

Struktur Organisasi
Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas



    Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum;
c. pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.