Kasus Acho dan Sengkarut Hukum Pengelolaan Rumah Susun detail
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
ulasan JDIH
    << PREV 1NEXT >>


  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Wakil Menteri PAN dan RB (Detik.com 11/5), beberapa PNS bahkan sedang dalam proses baca lengkap

  • Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

    Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pegawai Berdasarkan UU ASN

     

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat UU ASN merupakan Undang-Undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU nomor 43 Tahun 1999. Dengan ditetapkan UU ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d UU ASN) maupun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (Pasal 106 ayat (1) d UU ASN). Menurut UU ASN, baca lengkap