Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2017 downlaod
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2017 downlaod
ulasan JDIHALL POSTS
  • Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Ulasan redaksi JDIH Bulan Mei 2014: Membumikan UU Aparatur Sipil Negara

    Membumikan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara

    Apabila dicermati dalam pemberitaan beberapa minggu terakhir ini, maka telah nampak bahwa geliat implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) telah mulai dirasakan. Selain telah diinformasikannya persiapan pembukaan lowongan bagi 40.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Wakil Menteri PAN dan RB (Detik.com 11/5), beberapa PNS bahkan sedang dalam proses persidangan uji materi UU ASN ke Mahkamah Konstitusi. Meski sudah ramai dalam berbagai pemberitaan, masih banyak aparat pemerintah yang belum mengetahui bahwa saat ini mereka telah berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara.

       UU ASN mengubah secara fundamental wajah aparatur negara kita. Perubahan tersebut akan dirasakan dari aspek komposisi pegawai yang akan bekerja di sektor publik, kedudukan, jenis jabatan, manajemen pegawai serta kelembagaan yang mengurusi aparatur sipil negara. Pegawai Negeri Sipil bisa jadi akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari transisi sistem manajemen kepegawaian menjadi aparatur sipil negara.    

    Undang-undang ASN telah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu sejak 15 Januari 2014. Mulai tanggal tersebut, PNS yang semula menjadi satu-satunya pelaksana kebijakan dan pelayanan publik masuk menjadi bagian Pegawai ASN bersama dengan PPPK.  Varian jabatan yang selama ini dikenal di lingkungan PNS misalnya seperti Eselon V, Eselon IV, Eselon III, Eselon II dan Eselon I berubah menjadi jabatan pelaksana, pengawas, administrator, dan pimpinan tinggi. Sedangkan manajemen ASN telah merombak ulang seluruh manajemen kepegawaian yang telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian. Secara tegas dinyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit.

     Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian bagi setiap instansi pemerintah adalah berkaitan dengan pelaksanaan manajemen PPPK yang meliputi penetapan kebutuhan sampai dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pernyataan Wakil Menteri PAN dan RB yang mengatakan bahwa pemerintah akan merekrut sekitar 40.000 PPPK masih menjadi pernyataan yang bersyarat karena berdasarkan UU ASN setiap kementerian terlebih dahulu harus menyusun kebutuhan jumlah PPPK untuk jangka waktu 5 tahun termasik kualifikasi PPPK yang dibutuhkannya. Sampai saat ini tentunya belum ada satu instansi pemerintahpun yang dapat menyusun kebutuhan PPPK tersebut karena peraturan pelaksana dari UU ASN belum terbentuk.