SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM LITIGASI

section-title

RINGKASAN SELURUH PERKARA

No. No. Perkara Judul Perkara Jenis Perkara Para Pihak Status Keterangan Detail
1 45/Pdt.G/2019/PNJkt.Pst Permohonan Pembatalan Putusan BANI Perdata

Pemohon:

Kementerian PPN/Bappenas

 

Termohon:

PT. Carbon Tropic Group (CTG)

 

Turut Termohon:

Majelis Hakim BANI

Proses

Permohonan Pembatalan Putusan BANI

detail
2 981/X/ARB-BANI/2017 Permohonan Arbitrase Terhadap MCA-I Indonesia dalam The Green Prosperity Project Partnership Grant Agreement Perdata

Penggugat:

PT. Carbon Tropic Group (CTG)

 

Tergugat:

MCA-Indonesia

Inkracht

Telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk dilakukan Pembatalan Putusan BANI

 

Putusan BANI atas No.Perkara:

981/X/ARB-BANI/2017 dalam konvensi:

  1. Menghukum termohon konvensi membayar kerugian materiil sebesar US$ 121,116.5;
  2. Membayar biaya administrasi perkara sebesar Rp 92.070.000

Dalam rekonvensi:

  1. Menghukum pemohon rekonvensi untuk membayar administrasi perkara sebesar Rp 129.108.400 (sudah dibayarkan)

 

detail
3 19/PDT.G/2005/PN.BKN Penggugat menyatakan Bappenas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memperhatikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTA Koto Panjang Perdata

Penggugat:

Masyarakat yang diwakili oleh Tim Advokasi Koto Panjang (t.d.YPBHI Riau, YPBHI Jambi, ELSAM Jakarta, Jaringan Advokasi Pembela Aktivis Lingkungan, Jakarta)

 

Tergugat:

  1. Presiden RI, sebagai Tergugat I;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sebagai Tergugat II;
  3. Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri  Energi Sumber Daya Mineral), sebagai Tergugat III;
  4. Pemimpin (PIKITRING) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Barat Riau, sebagai Tergugat IV;
  5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , sebagai Tergugat V;
  6. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VI;
  7. Direktur Utama PT.PLN (Persero), sebagai Turut Tergugat.
MA tidak ditemukan berdasarkan surat nomor 1805/PAN/HM.00/7/2017 tanggal 12 Juli 2017 detail
4 529/PDT.G/2013/ PN.JKT.PST Register Perkara Kasasi 1852K/Pdt/2015 Perbuatan Melawan hukum (PMH) oleh penyelenggaraan negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 Perdata

Penggugat:

Masyarakat Maluku-Maluku Utara yang diwakili oleh Scharrom Law Office

 

Tergugat:

  1. Presiden RI (Tergugat 1/T1);
  2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Tergugat 2/T2);
  3. Menteri Keuangan (Tergugat 3/T3);
  4. Menteri Sosial (Tergugat 4/T4);
  5. Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (Tergugat 5/T5);
  6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Tergugat 6/T6);
  7. Gubernur Maluku (Tergugat 7/T7);
  8. Gubernur Maluku Utara (Tergugat 8/T8);
  9. Gubernur  Sulawesi Tenggara (Tergugat 9/T9).
Permohonan Kasasi Agustina Tuasun diwakili oleh Scharrom Law Office ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

  1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
  2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.716.000
  3. Atas putusan tersebut, Penggugat mengajukan banding dengan nomor register akta permohonan banding yaitu nomor: 160/Srt.Bdg/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 529/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.”
detail
5 318.PDT.G/2011/PN. JKT.PST Perbuatan Melawan hukum (PMH) oleh penyelenggaraan negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 Perdata

Penggugat:

Masyarakat Maluku-Maluku Utara yang diwakili oleh Syamsuri Launa

 

Tergugat:

1. Presiden RI(Tergugat 1/T1);

2.Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Tergugat 2/T2);

3.Menteri Sosial (Tergugat 3/T3);

4.Gubernur Maluku (Tergugat 4/T4);

5.Gubernur Maluku Utara (Tergugat 5/T5);

6.Gubernur Sulawesi Tenggara (Tergugat 6/T6);

7.Menteri  Keuangan (Tergugat 7/T7);

8.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Tergugat 8/T8);

9.Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (Tergugat 9/T9);

10.Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan (Tergugat 10/T10);

11.Menteri Koordinator Perekonomian (Tergugat 11/T11)

Peninjauan Kembali

“Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat:

  1. Menerima permohonan banding dari para pembanding/para tergugat
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding
  3. Menghukum para pembanding/para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
  4. Pengadilan dan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,-“
detail
6 19/PDT.G/2005/PN.BKN Gugatan Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi atas Pembangunan PLTA Koto Panjang Perdata Penggugat :
Masyarakat melalui Tim Advokasi Koto Panjang, yang diantaranya terdiri dari Kantor Bantuan Hukum - YPBHI Riau, Kantor Bantuan Hukum - YPBHI Sumatera Utara, Kantor Bantuan Hukum - YPBHI Jambi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat - ELSAM Jakarta dan Jaringan Advokasi Pembela Aktivis Lingkungan - TAPAL Jakarta

Tergugat :
Presiden RI, sebagai Tergugat I; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sebagai Tergugat II; Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi Sumber Daya Mineral), sebagai Tergugat III; Pemimpin (PIKITRING) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Barat Riau, sebagai Tergugat IV; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagai Tergugat V; Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VI; dan Direktur Utama PT. PLN (Persero), sebagai Turut Tergugat.
Selesai - Tergugat dimenangkan. detail